Memahami Lanskap Pemotong PPh Pasal 21: Siapa yang Wajib dan Siapa yang Dikecualikan?

Dalam ekosistem perpajakan Indonesia, mekanisme withholding tax menempatkan pihak ketiga sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk mengumpulkan pajak. Untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, peran krusial ini dipegang oleh "Pemotong Pajak". Memahami siapa yang menyandang status ini—dan siapa yang tidak—sangat penting untuk memastikan kepatuhan hukum dan menghindari sanksi administrasi.

Siapa Saja Pemotong PPh Pasal 21?

Berdasarkan peraturan terbaru, pemotong PPh Pasal 21/26 mencakup cakupan yang luas, mulai dari korporasi besar hingga individu tertentu. Secara umum, pihak yang wajib melakukan pemotongan adalah:

• Pemberi Kerja: Ini mencakup orang pribadi maupun badan (perusahaan), baik pusat maupun cabang, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan.
• Instansi Pemerintah: Termasuk lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji atau honorarium sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
• Dana Pensiun dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial: Pihak seperti BPJS Ketenagakerjaan, TASPEN, ASABRI, atau badan lain yang membayarkan uang pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua juga bertindak sebagai pemotong pajak.
• Pemberi Imbalan Jasa: Orang pribadi dan badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain kepada tenaga ahli (seperti dokter, notaris, akuntan) atau orang pribadi lain atas jasa yang dilakukan.
• Penyelenggara Kegiatan: Pihak yang menyelenggarakan kegiatan (seperti seminar, perlombaan, atau pertunjukan) dan membayar hadiah atau honorarium kepada peserta kegiatan wajib memotong PPh 21.

Pihak yang Bukan Pemotong PPh Pasal 21

Organisasi Internasional: Pengecualian Khusus

Organisasi internasional mendapatkan perlakuan khusus dalam sistem perpajakan Indonesia. Mereka dikategorikan sebagai bukan pemotong PPh Pasal 21 jika memenuhi syarat-syarat kumulatif yang ketat. Organisasi internasional tersebut tidak wajib memotong pajak jika:

Jika sebuah organisasi internasional tidak memenuhi syarat di atas, maka mereka tetap berstatus sebagai subjek pajak dan memiliki kewajiban sebagai pemotong PPh Pasal 21 selayaknya badan usaha lainnya.

Kesimpulan

Menentukan status pemotong pajak adalah langkah awal dalam kepatuhan PPh 21. Bagi pemberi kerja badan dan penyelenggara kegiatan, kewajiban ini hampir selalu melekat. Namun, bagi orang pribadi dan organisasi internasional, terdapat batasan yang jelas mengenai kapan kewajiban ini berlaku. Memahami distinngsi ini menghindarkan wajib pajak dari kesalahan administrasi dalam penerapan sistem pay as you earn.

Referensi Peraturan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023.