DJP Evaluasi PPh 21, Tekan Risiko DHE di Tengah Target 8%

Periode ini diwarnai oleh penguatan pengawasan pajak domestik dan langkah kebijakan makro yang berfokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperketat pengawasan terhadap praktik pemecahan usaha guna menghindari tarif PPh Final 0,5% UMKM, sekaligus menyiapkan evaluasi atas skema Tarif Efektif Rata-Rata PPh 21. Sementara itu, Presiden Prabowo mempercepat pelaksanaan 236 Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%, di tengah peringatan pelaku usaha agar revisi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dilakukan secara hati-hati agar tidak membebani sektor bisnis.

Pemerintah secara agresif menargetkan pertumbuhan tinggi melalui investasi, didukung oleh penertiban regulasi perpajakan. Presiden Prabowo mempercepat 236 Proyek Strategis Nasional (PSN). Percepatan ini dilakukan demi mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%, mengindikasikan bahwa investasi infrastruktur masih menjadi motor utama pertumbuhan di masa mendatang. Guna menutup potensi kebocoran penerimaan domestik, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengawasi praktik pemecahan usaha yang bertujuan menikmati tarif PPh Final 0,5% UMKM. Selain itu, DJP akan mengevaluasi skema Tarif Efektif Rata-Rata PPh 21 pada akhir tahun ini, bertujuan menyederhanakan pelaporan pajak karyawan.

Namun, upaya penertiban fiskal dan moneter harus diimbangi dengan kehati-hatian agar tidak membebani sektor usaha. Pengusaha mengingatkan bahwa revisi aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) 100% tidak boleh menambah beban usaha. Peringatan ini menegaskan perlunya kehati-hatian pemerintah agar kebijakan moneter yang bertujuan menstabilkan Rupiah tidak justru menghambat daya saing eksportir.

Di sektor industri, tantangan regulasi pajak menghambat hilirisasi. Menkeu Purbaya menerima aduan asosiasi produsen perhiasan yang meminta perubahan pajak emas. Aduan ini menunjukkan adanya hambatan fiskal dalam industri hilirisasi emas, menuntut respons kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri padat karya dan berorientasi ekspor.

Fokus DJP pada pengawasan pemecahan usaha dan evaluasi PPh 21 menunjukkan upaya keras pemerintah untuk menutup potensi kebocoran penerimaan dari sektor domestik. Ambisi Presiden Prabowo untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8% melalui percepatan 236 PSN menjadi indikator kebijakan prioritas. Namun, kebijakan besar ini harus diiringi dengan kehati-hatian, terutama dalam merevisi aturan DHE SDA, seperti yang diingatkan pengusaha, agar tidak menambah beban usaha. Sementara itu, aduan asosiasi perhiasan menyoroti perlunya penyesuaian regulasi pajak yang lebih pro-industri hilirisasi.

Situasi terkini menunjukkan adanya keseimbangan yang perlu dijaga antara ambisi pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi 8% lewat percepatan PSN dan upaya memperkuat administrasi perpajakan domestik, termasuk pengawasan pemecahan usaha dan evaluasi skema PPh 21. Efektivitas kebijakan terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE) sumber daya alam akan bergantung pada kemampuan revisi aturan menjaga stabilitas tanpa menekan sektor ekspor. Selain itu, sikap pemerintah terhadap isu pajak emas akan menjadi indikator keseriusan dalam mendorong hilirisasi sektor non-komoditas.