Witholding Tax

Memahami Withholding Tax di Indonesia: Mekanisme, Jenis, dan Penerapannya
Abstrak
Pajak merupakan tulang punggung pembangunan negara. Untuk memastikan penerimaan pajak berjalan efektif, pemerintah menerapkan berbagai mekanisme pemungutan, salah satunya adalah withholding tax. Konsep ini membebankan kewajiban pemotongan atau pemungutan pajak kepada pihak pemberi penghasilan, bukan penerima. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang withholding tax, jenis-jenisnya di Indonesia, serta kewajiban perpajakan yang melekat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

1. Pendahuluan
Setiap transaksi yang menghasilkan pendapatan di Indonesia berpotensi dikenai pajak penghasilan. Dalam praktiknya, pemungutan pajak tidak selalu dilakukan langsung oleh pemerintah. Mekanisme withholding tax, yang dikenal dengan sebutan pajak potong/pungut, adalah sistem di mana pihak yang membayarkan penghasilan memiliki kewajiban untuk memotong atau memungut sejumlah pajak dari penghasilan yang dibayarkan, dan kemudian menyetorkannya ke kas negara. Sistem ini mempermudah administrasi perpajakan, mempercepat penerimaan negara, dan mengurangi risiko penghindaran pajak.

2. Tinjauan Teoritis dan Dasar Hukum
2.1. Definisi dan Konsep Withholding Tax
Withholding tax adalah pajak yang dipotong atau dipungut di sumbernya, yaitu saat penghasilan dibayarkan kepada penerima. Dalam skema ini, Wajib Pajak (penerima penghasilan) tidak perlu menyetorkan pajaknya sendiri ke negara, melainkan kewajiban tersebut dialihkan kepada pihak pembayar penghasilan, yang disebut sebagai Pemotong/Pemungut Pajak.
Mekanisme ini menciptakan "agen pemungutan" bagi pemerintah. Pihak pembayar bertugas memotong sebagian penghasilan yang akan dibayarkan, menyetorkannya ke kas negara, dan memberikan bukti potong kepada penerima penghasilan. Bukti potong inilah yang menjadi kredit pajak bagi Wajib Pajak saat mengisi SPT Tahunan. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak, mengurangi beban administrasi bagi Wajib Pajak, dan meminimalisir risiko penghindaran pajak.

2.2. Dasar Hukum Perpajakan di Indonesia
Sistem withholding tax di Indonesia diatur secara ketat oleh hierarki peraturan perundang-undangan perpajakan. Dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), yang telah mengalami berbagai perubahan, dengan yang terbaru dan paling signifikan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Selain UU PPh, terdapat peraturan pelaksana yang lebih teknis, seperti:

• Peraturan Pemerintah (PP): Menjabarkan lebih detail ketentuan dalam UU PPh.
• Peraturan Menteri Keuangan (PMK): Mengatur tata cara pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Contohnya, PMK mengatur tarif dan jenis-jenis jasa yang dikenakan PPh Pasal 23.
• Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER DJP) dan Surat Edaran (SE DJP): Memberikan petunjuk teknis dan penegasan yang lebih spesifik kepada petugas pajak dan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

3. Jenis-jenis Withholding Tax di Indonesia
Withholding tax di Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis, yang dikelompokkan berdasarkan jenis penghasilan dan subjek pajak penerima.

3.1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

• Objek Penghasilan: Termasuk gaji, upah, honorarium, bonus, tunjangan, dan imbalan lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, peserta kegiatan, atau penerima pensiun.
• Pemotong Pajak: Pihak yang memiliki kewajiban memotong PPh Pasal 21 antara lain adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, dan penyelenggara kegiatan.
• Tarif dan Mekanisme: Tarif yang digunakan adalah tarif progresif Pasal 17 UU PPh, yaitu 5%, 15%, 25%, 30%, dan 35%. Perhitungan pajak dilakukan setelah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya tertentu dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yang nilainya berbeda-beda tergantung status pernikahan dan jumlah tanggungan. Pengaturan teknis PPh 21 saat ini diatur dalam PMK Nomor 168 Tahun 2023.

3.2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23
PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri (badan atau orang pribadi) selain penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21.

• Objek Penghasilan: Dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa (selain sewa tanah/bangunan), dan imbalan atas jasa manajemen, jasa teknik, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya.
• Pemotong Pajak: Umumnya, badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, dan bentuk usaha tetap (BUT) wajib memotong PPh Pasal 23 saat melakukan pembayaran.
• Tarif:
  • 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga (kecuali bunga simpanan yang diatur PPh Final), royalti, dan hadiah.
  • 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, serta imbalan jasa.
  • Penting untuk dicatat bahwa jika penerima penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tarif yang dikenakan adalah 20% lebih tinggi dari tarif normal.

3.3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) (Final)
PPh Pasal 4 ayat (2) dikenakan atas penghasilan tertentu yang bersifat final. Artinya, pajak yang dipotong tidak dapat dikreditkan pada perhitungan PPh Tahunan dan dianggap telah lunas.

• Objek Penghasilan: Contohnya adalah bunga deposito dan tabungan, hadiah undian, penghasilan dari sewa tanah dan/atau bangunan, penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan penghasilan dari usaha jasa konstruksi.
• Pemotong Pajak: Umumnya, pihak yang membayarkan penghasilan memiliki kewajiban untuk memotong pajak ini. Contoh: Bank memotong PPh Final atas bunga deposito yang dibayarkan.
• Tarif: Tarifnya bervariasi tergantung jenis penghasilan. Misalnya, 10% dari nilai bruto sewa tanah dan/atau bangunan, dan tarif PPh Final untuk jasa konstruksi yang diatur dalam PP Nomor 94 Tahun 2010.

3.4. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26
PPh Pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

• Objek Penghasilan: Dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan, serta laba setelah pajak dari BUT.
• Pemotong Pajak: Setiap badan atau orang pribadi di Indonesia yang membayarkan penghasilan kepada WPLN.
• Tarif dan Mekanisme: Tarif standar PPh Pasal 26 adalah 20% dari penghasilan bruto. Namun, tarif ini dapat menjadi lebih rendah atau bahkan 0% jika terdapat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty antara Indonesia dan negara domisili WPLN. Untuk memanfaatkan tarif P3B, WPLN harus menyerahkan Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile) yang valid.

4. Kewajiban Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan
Bagi pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak, terdapat serangkaian kewajiban yang harus dipatuhi secara berkesinambungan. Kepatuhan ini tidak hanya sebatas memotong pajak, melainkan juga menyetorkan dan melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

4.1. Kewajiban Pemotongan/Pemungutan
Kewajiban ini timbul pada saat pembayaran penghasilan atau saat penghasilan terutang, mana yang lebih dahulu terjadi. Setelah memotong pajak dari penghasilan, pemotong wajib membuat dan menyerahkan bukti potong kepada Wajib Pajak yang dipotong. Bukti potong ini sangat penting karena berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak yang sah, dan akan digunakan oleh Wajib Pajak sebagai kredit pajak saat mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Dengan kata lain, pajak yang sudah dipotong di muka ini akan mengurangi jumlah pajak terutang yang harus dibayar di akhir tahun pajak.

4.2. Kewajiban Penyetoran
Pajak yang sudah dipotong atau dipungut wajib disetorkan ke kas negara. Penyetoran ini dilakukan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau yang kini lebih umum dikenal dengan kode billing, yang dapat dibayarkan melalui bank persepsi atau kantor pos.
Batas waktu penyetoran memiliki ketentuan yang spesifik, tergantung jenis pajaknya. Secara umum, jatuh tempo penyetoran adalah pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Contohnya, pajak yang dipotong pada bulan Juli harus disetorkan paling lambat tanggal 10 Agustus.

4.3. Kewajiban Pelaporan
Setelah disetorkan, pajak tersebut harus dilaporkan kepada DJP. Kewajiban pelaporan ini dilakukan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa. Pelaporan ini mencakup rekapitulasi seluruh pajak yang dipotong, disetorkan, dan bukti potong yang telah dibuat dalam satu masa pajak (bulan).
Batasan waktu untuk pelaporan SPT Masa umumnya adalah tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dengan perkembangan teknologi, pelaporan kini wajib dilakukan secara elektronik melalui platform yang disediakan DJP, seperti e-Filing untuk pelaporan SPT dan e-Faktur untuk pajak pertambahan nilai (PPN) yang juga seringkali berkaitan.

5. Sanksi dan Konsekuensi Hukum
Kelalaian atau ketidakpatuhan dalam melaksanakan kewajiban withholding tax dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana.

5.1. Sanksi Administratif
Sanksi administratif diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Sanksi ini dikenakan jika Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban dengan benar, seperti:

• Denda: Dikenakan atas keterlambatan atau tidak dilakukannya pelaporan SPT Masa.
• Bunga: Dikenakan atas keterlambatan penyetoran pajak yang sudah dipotong. Besaran bunga saat ini dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah uplift factor yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
• Kenaikan: Dikenakan jika Wajib Pajak tidak memotong atau memungut pajak yang seharusnya terutang. Sanksi ini dapat berupa persentase tertentu dari pajak yang kurang dipotong atau dipungut.

5.2. Sanksi Pidana
Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan yang mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara, Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi pidana perpajakan. Sanksi ini diatur dalam UU KUP dan dapat berupa hukuman penjara atau denda yang jauh lebih besar. Contohnya, sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong, atau membuat bukti potong palsu untuk menghindari kewajiban pajak. Meskipun sanksi pidana merupakan pilihan terakhir, keberadaannya menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan kepatuhan perpajakan.

6. Kesimpulan
6.1. Ringkasan
Withholding tax merupakan pilar penting dalam sistem perpajakan di Indonesia, berfungsi sebagai mekanisme pemotongan atau pemungutan pajak di sumber penghasilan. Skema ini mengalihkan tanggung jawab penyetoran pajak dari penerima penghasilan kepada pembayar penghasilan, yang bertindak sebagai agen pemungut bagi pemerintah. Artikel ini telah menguraikan empat jenis utama withholding tax di Indonesia, yaitu PPh Pasal 21 untuk penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, PPh Pasal 23 untuk penghasilan dari modal dan jasa, PPh Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final, dan PPh Pasal 26 untuk penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri. Setiap jenis pajak ini memiliki objek, tarif, dan dasar hukum yang berbeda, namun semua menuntut kewajiban yang sama: pemotongan, penyetoran, dan pelaporan tepat waktu.

6.2. Implikasi
Pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan withholding tax sangat krusial. Bagi pihak pemotong, kelalaian dapat berujung pada sanksi administratif berupa denda atau bunga, bahkan sanksi pidana jika terbukti ada unsur kesengajaan. Bagi penerima penghasilan, bukti potong yang sah adalah kunci untuk memanfaatkan kredit pajak, yang pada akhirnya akan mengurangi beban pajak terutang di akhir tahun. Secara makro, kepatuhan ini menjamin keberlanjutan penerimaan negara, yang sangat vital untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Dengan demikian, withholding tax tidak hanya sebatas kewajiban hukum, melainkan juga instrumen strategis dalam menjaga stabilitas fiskal negara.

7. Referensi
Berikut adalah daftar peraturan perundang-undangan dan literatur terkait yang menjadi rujukan dalam penyusunan artikel ini:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2016 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi.
7. Berbagai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty) antara Pemerintah Indonesia dan negara-negara mitra.