Beranda Publikasi & Konsultasi Berita Tiga Sisi Pajak Indonesia: Kripto Diperketat, UMKM Menunggu, Legitimasi Dipertanyakan
Berita
02 September 2025 • Taxindo Prime Consulting

Tiga Sisi Pajak Indonesia: Kripto Diperketat, UMKM Menunggu, Legitimasi Dipertanyakan


Tiga Sisi Pajak Indonesia: Kripto Diperketat, UMKM Menunggu, Legitimasi Dipertanyakan
Lanskap perpajakan Indonesia terus bergerak dinamis, menciptakan tantangan dan peluang bagi berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha kecil hingga investor aset digital. Hal ini sekaligus menyingkap isu-isu penting, termasuk ketidakpastian adanya perpanjangan tarif PPh final UMKM, perdebatan legitimasi pungutan pajak di tengah protes publik, serta langkah pemerintah dalam memperketat pengawasan pajak atas aset kripto melalui kerja sama internasional.

Pemerintah Indonesia mengambil langkah proaktif dalam memperkuat penerimaan pajak dan mengawasi aset digital, ditandai dengan bergabungnya Indonesia dalam perjanjian pertukaran data kripto otomatis OECD. Bergabungnya Indonesia dalam Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) ini membuat ruang bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak atas transaksi aset kripto semakin sempit, karena adanya pertukaran data secara otomatis.

Namun, di sisi lain, pemerintah menghadapi tantangan domestik terkait kebijakan pajak. Menjelang akhir tahun, pemerintah belum menerbitkan aturan perpanjangan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5% bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ketidakjelasan ini menciptakan kebingungan bagi pelaku UMKM dan berpotensi menghambat pertumbuhan bisnis mereka, sebab mereka harus kembali ke tarif PPh normal yang lebih tinggi.

Isu legitimasi pungutan pajak juga muncul di tengah gelombang protes masyarakat. Para ekonom menyoroti bahwa ketidakpuasan masyarakat mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana pajak oleh pemerintah. Hal ini mengancam kepatuhan wajib pajak dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Situasi ini menunjukkan perlunya pemerintah menyeimbangkan antara upaya penegakan hukum pajak yang ketat dengan membangun kepercayaan dan memberikan kepastian bagi wajib pajak, terutama pelaku UMKM.


Berbagai berita ini saling terkait, menunjukkan bahwa pemerintah menghadapi tantangan dari berbagai sisi. Di satu sisi, pemerintah berupaya memperkuat penerimaan pajak dari sektor-sektor baru seperti aset kripto melalui kerja sama internasional. Di sisi lain, pemerintah harus menjawab kekhawatiran dari pelaku UMKM mengenai insentif pajak dan merespons protes masyarakat terkait legitimasi pungutan pajak. Keterlambatan dalam memberikan kepastian hukum bagi UMKM dan isu transparansi dalam penggunaan pajak dapat merusak kepercayaan publik, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kepatuhan pajak secara keseluruhan.

Dinamika perpajakan saat ini menuntut pemerintah untuk tidak hanya fokus pada peningkatan penerimaan, tetapi juga pada pembangunan kepercayaan publik. Kepastian aturan bagi UMKM dan transparansi dalam penggunaan pajak menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan ekonomi dan stabilitas fiskal. Sementara itu, langkah progresif dalam mengawasi aset kripto menunjukkan komitmen Indonesia dalam beradaptasi dengan tren ekonomi global dan memerangi kejahatan keuangan.


Daftar Sumber
 
Siapa Kami
Taxindo Prime Consulting (TPC) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konsultan pajak, akuntansi, bisnis dan hukum bisnis. TPC memiliki berbagai layanan konsultasi yang dapat memberikan edukasi, saran, serta solusi atas seluruh masalah perpajakan, akuntansi dan bisnis secara objektif, mendalam dan independen.

TPC memiliki berbagai layanan perpajakan, akuntansi dan hukum bisnis yang meliputi antara lain konsultasi pajak domestik, konsultasi pajak internasional, penyusunan dokumentasi transfer pricing, pendampingan pemeriksaan pajak, pendampingan penyelesaian sengketa pajak (litigasi), layanan perencanaan dan manajemen pajak, tax due dilligence, strukturisasi transaksi, layanan tinjauan perpajakan atas rencana transaksi, layanan bea cukai, jasa konsultan bisnis dan akuntansi serta layanan konsultasi hukum.
Lihat Details
KANTOR
Mega Plaza Building 12th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-3 Jakarta 12940

Phone :
+62 21 521 2686
+62 817 001 3303

Email :
info@taxindo.co.id
Copyright © 2025 Taxindo Prime Consulting
Taxindo Prime Consulting
Kalender Pajak
×
Gabung Newsletter