Dilema Fiskal dan Pengetatan Pengawasan: Bea Keluar Emas Berlaku, Kepatuhan Pajak Menurun, dan Sentralisasi Devisa Ekspor

Dalam perkembangan terbaru kebijakan fiskal, perhatian publik tertuju pada langkah pemerintah memperketat penerimaan negara dari komoditas ekspor, yang beriringan dengan tantangan integritas fiskal dan penurunan kepatuhan pajak. Pemerintah resmi menetapkan pungutan Bea Keluar (BK) emas dengan tarif maksimal 15% untuk mengoptimalkan kontribusi sektor hulu. Di saat bersamaan, survei OECD mengungkap rendahnya kepatuhan pajak masyarakat, yang terutama dipicu kekhawatiran terhadap korupsi dana publik. Penurunan kepatuhan ini bahkan terjadi di seluruh segmen Wajib Pajak. Untuk memperkuat pengawasan, Menteri Keuangan Purbaya mensentralisasi Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam ke Himbara, sebuah kebijakan yang berpotensi menekan bank-bank swasta. Keseluruhan perkembangan ini menggambarkan tarik menarik antara pengetatan pungutan dan tantangan menjaga integritas fiskal.

Pemerintah telah menerbitkan aturan yang meresmikan pungutan BK atas emas dengan tarif maksimal 15%. Langkah ini bertujuan untuk mengamankan penerimaan negara dari komoditas mineral. Selain pungutan, pengawasan pakaian bekas ilegal di Bea Cukai Batam diperketat menyusul ultimatum dari Menkeu, di mana langkah ini bertujuan untuk melindungi industri domestik dan mencegah penyelundupan.

Di sisi lain, otoritas fiskal menghadapi tantangan internal yang serius. Penurunan kepatuhan pajak dilaporkan terjadi di semua segmen Wajib Pajak. Data ini menunjukkan tantangan besar bagi otoritas pajak dalam mencapai target penerimaan. Survei yang dilakukan oleh OECD mengungkapkan bahwa faktor utama kemalasan warga Indonesia membayar pajak adalah persepsi korupsi dana pajak. Temuan ini menunjukkan masalah integritas fiskal yang memengaruhi kepatuhan.

Sementara upaya penerimaan diperketat, Menkeu menginstruksikan sentralisasi valuta asing (valas) DHE Sumber Daya Alam (SDA) ke bank-bank Himbara. Kebijakan ini berpotensi menekan operasional bank-bank swasta, sekaligus menjadi langkah strategis pemerintah dalam mengamankan devisa.

Kabar terbaru hari ini memiliki implikasi krusial pada penerimaan negara, integritas fiskal, dan sektor perbankan. Pungutan BK Emas hingga 15% berimplikasi pada peningkatan penerimaan dari sektor pertambangan, namun menimbulkan tantangan bagi industri hulu emas. Penurunan kepatuhan pajak di semua segmen, yang diperparah oleh persepsi korupsi (Survei OECD), mengimplikasikan perlunya reformasi besar-besaran dalam tata kelola dan transparansi penggunaan dana pajak. Sementara itu, sentralisasi DHE SDA ke Himbara berimplikasi pada penguatan likuiditas bank-bank negara, namun menghimpit ruang gerak bank-bank swasta dalam pengelolaan devisa.

Secara garis besar, pemerintah menunjukkan komitmen pada pengetatan penerimaan melalui pungutan Bea Keluar Emas dan pengawasan barang ilegal (pakaian bekas). Namun, upaya ini dibayangi oleh tantangan besar internal: menurunnya kepatuhan pajak di semua segmen yang dipicu oleh masalah integritas fiskal. Sentralisasi DHE SDA menjadi strategi pemerintah untuk mengamankan devisa, tetapi memerlukan mitigasi risiko agar tidak mengganggu keseimbangan sektor perbankan nasional.