• 27 Nopember 2025 - Pentingnya PBK: Studi Kasus Nyata Kredit Pajak yang Tidak Diakui (Artikel) • 24 Nopember 2025 - “Penegasan Kedudukan Angsuran PPh Pasal 25 dalam Self-Assessment: Tinjauan Formal terhadap PUT-011550.99/2024/PP/M.IXA Tahun 2025” (Artikel) • 24 Nopember 2025 - Dokumen HGU Tak Selalu Bukti, Putusan Ini Batalkan Koreksi Penghasilan Luar Usaha Rp12,7 Miliar! (Artikel) • 24 Nopember 2025 - Utang Pemegang Saham Saat Likuidasi Dianggap Laba? Pengadilan Pajak Batalkan Koreksi Rp. 10 Miliar (Artikel) • 24 Nopember 2025 - Penerimaan Pajak Nasional Menghadapi Puncak Tantangan Akhir Tahun (Berita) • 24 Nopember 2025 - Narasi Berita Nasional: Konsolidasi Kebijakan dan Tantangan Transisi Energi (Berita) • 21 Nopember 2025 - Isu Integritas dan Kepatuhan Perpajakan: Korupsi, Tax Amnesty, dan Kinerja Cukai  (Berita) • 21 Nopember 2025 - Likuiditas Melambat dan Ancaman Keamanan Bisnis: Sorotan Capital Outflow dan Daya Beli (Berita) • 20 Nopember 2025 - Tekanan Fiskal dan Defisit Eksternal Indonesia: Sorotan Lambatnya Belanja Pemerintah dan Investasi Nikel  (Berita) • 19 Nopember 2025 - Sengketa NPWP Cabang vs. NPWP Pusat: Kisah Pajak PPh Final PT BB (Artikel) • 19 Nopember 2025 - Arah Kebijakan Moneter dan Fiskal Indonesia: Antisipasi Ketidakpastian Global dan Penguatan Transaksi Digital (Berita) • 19 Nopember 2025 - Dinamika Fiskal dan Reformasi Hukum: Tantangan Penerimaan Pajak dan Penguatan Iklim Investasi Indonesia (Berita) • 18 Nopember 2025 - Anomali Rupiah dan Under-Invoicing Rugikan Negara; BI Diproyeksikan Tahan Suku Bunga, KUR Flat 6% Dorong UMKM (Berita) • 18 Nopember 2025 - Pajak Karbon Ancam Harga Energi; Pemerintah Perkuat Hukum (Common Law) dan Bea Keluar Batu Bara di Tengah Pajak UMKM 0,5% Permanen (Berita) • 17 Nopember 2025 - Perkembangan Kunci: Peningkatan Penyaluran KUR, Ekspansi Investasi BUMN, dan Kebijakan Energi Strategis (Berita) • 17 Nopember 2025 - Penguatan Penerimaan Negara: Dari Sanksi Internal hingga Senjata Kecerdasan Buatan (Berita) • 16 Nopember 2025 - Kekuatan Bukti Transaksional: Analisis Putusan PT HI atas Pembatalan Koreksi DPP PPN Akibat Ekualisasi dan Uji Arus Kas (Artikel) • 13 Nopember 2025 - Investasi Menguat, Risiko Kehilangan Pajak Rp1.300 T (Berita) • 12 Nopember 2025 - Reformasi Data Pajak, Agenda Strategis BI, dan Regulasi Vape (Berita) • 11 Nopember 2025 - Kalah Bukti, Menang Sebagian: Pelajaran Krusial PERUM B dalam Sengketa PPh 22 Akibat Selisih Data PPN (Artikel) • 11 Nopember 2025 - Biaya Reimbursement Ditolak DJP Tapi Diterima Pengadilan Pajak: Kunci Pembuktian Relevansi Usaha (Artikel) • 11 Nopember 2025 - Pajak Konsumsi Merosot, DJP Siapkan Single Profile dengan Bea Cukai; Penjualan Eceran Diprediksi Naik (Berita) • 10 Nopember 2025 - Reformasi Pajak dan Isu Redenominasi Warnai Optimisme Ekonomi (Berita) • 07 Nopember 2025 - Pajak Kripto Naik, Pemerintah Kaji Cukai Popok di Tengah Desakan Stimulus (Berita) • 06 Nopember 2025 - Pajak Global Sasar E-Money, Daerah Genjot Digitalisasi Pajak (Berita) • 05 Nopember 2025 - Majelis Batalkan Koreksi Rp112 Miliar: Inkonsistensi DJP dalam Menolak Perusahaan Pembanding Dinilai Tidak Berdasar (Artikel) • 05 Nopember 2025 - Sengketa PPN 16 D atas Disposal Fixed Asset (Artikel) • 05 Nopember 2025 - Wajib Pajak Menang Lawan Bea Cukai: Nilai Pabean Kabul Seluruhnya, Bea Masuk Dinyatakan Nihil. Kunci Sukses Mempertahankan Metode Nilai Transaksi. (Artikel) • 05 Nopember 2025 - Pajak Nihil Untuk PBG: Penentuan Subjek Pemotong PPh Pasal 23 Dalam Transaksi Freight Forwarder (Artikel) • 05 Nopember 2025 - Sistem SPPTDLN Disiapkan, Ada Opsi Blokir dan Insentif Pajak (Berita) • 04 Nopember 2025 - Subsidi Tiket Petani & Bahas Tarif Trump, Inflasi RI Menurun (Berita) • 03 Nopember 2025 - PPh Final UMKM Dipermanenkan, Menkeu Siapkan Cukai Rokok Ilegal di Tengah Pergeseran Konsumsi Gen Z (Berita) • 31 Oktober 2025 - Faktur Pajak Terbit Ikut Tanggal BAPPB (Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang)? PT FI Kalah Gugatan Sanksi Denda PPN Melawan DJP, Dominasi Lex Generalis UU PPN (Artikel) • 31 Oktober 2025 - Digitalisasi Pajak Daerah dan Proteksi Industri TPT Jadi Fokus Pemerintah (Berita) • 30 Oktober 2025 - BI Luncurkan QRIS Tap-In-Out & Siapkan Rupiah Digital di Tengah Negosiasi AS-RI dan Isu Warung Madura (Berita) • 29 Oktober 2025 - Kaji Ulang PPN & Insentif Pariwisata, Pemerintah Didorong Longgarkan Pinjaman Daerah (Berita) • 28 Oktober 2025 - Fitch Tahan BBB Indonesia, Menkeu Waspadai Dampak PPN dan Isu Bea Cukai (Berita) • 27 Oktober 2025 - Optimisme Pajak Purbaya Diuji, PPh 21 TER Picu Kekacauan (Berita) • 25 Oktober 2025 - Kunci Selamat Subsidiary Company dari Jerat PPh BUT: Bagaimana Fungsi Back Office Anak Perusahaan Asing Membatalkan Jutaan Dolar Koreksi Pajak Berdasarkan Prinsip Arms Length (Artikel) • 24 Oktober 2025 - Kemenkeu Bongkar Modus Pajak Emas, Core Tax Dibenahi di Tengah Tekanan Global (Berita) • 23 Oktober 2025 - "TPD PKKU" Tidak Cukup, PT BTCI Tetap Kalah di Pengadilan Pajak: Sengketa Rp 46 Miliar Ini Buktikan Eksistensi dan Manfaat Jasa Adalah Kunci Utama (Artikel) • 23 Oktober 2025 - DJP Evaluasi PPh 21, Tekan Risiko DHE di Tengah Target 8% (Berita) • 22 Oktober 2025 - PP 43/2025: Pemerintah Tegaskan PBPK dan Standardisasi Laporan Keuangan Menjadi Pijakan Kepatuhan Kooperatif Pelaku Usaha (Artikel) • 22 Oktober 2025 - Kemenkeu Jamin Iuran BPJS Tidak Naik 2026 dan Siapkan AI di Bea Cukai; DJP Ingatkan PPh Final UMKM, BI Klaim DHE Efektif Stabilkan Moneter (Berita) • 21 Oktober 2025 - Menkeu Dihantui Shortfall Pajak di Tengah Optimisme Konsumsi; RI Siapkan Common Law untuk Family Office dan Intelijen LNSW (Berita) • 20 Oktober 2025 - Pajak E-commerce Ditunda Demi Target Ekonomi 6%, di Tengah Kekhawatiran Shortfall Pajak dan Menurunnya Kepatuhan SPT Akibat PHK (Berita) • 17 Oktober 2025 - Menkeu Kenakan Pungutan Ekspor Kakao dan Diskon PPN Tiket; di Tengah Kenaikan Suku Bunga The Fed dan Optimisme Ekspor dari FTA Indonesia-EAEU (Berita) • 16 Oktober 2025 - Menkeu Dihadapkan Dilema PPN, di Tengah Potensi Pajak Hilang Rp530 Triliun; Skema Family Office Pajak 0% dan Rendahnya Kepatuhan Korporasi (Berita) • 15 Oktober 2025 - Ekonomi Kuartal III Diprediksi Terendah, Kemenkeu Respons dengan "Lapor Pak Purbaya", Intensifikasi Kepatuhan Pajak, dan Efisiensi Logistik (Berita) • 14 Oktober 2025 - Kekurangan Rp781,6 Triliun: Proyeksi Berat Kemenkeu Tutup Target Pajak di Tengah Defisit APBN 1,56% (Berita) • 14 Oktober 2025 - Kesiapan Coretax di Tengah Ambrolnya Penerimaan Pajak dan Optimisme Investasi Asing (Berita) • 13 Oktober 2025 - Tiga Isu Ekonomi Genting: Dari Utang Kereta Cepat, PNBP Tertekan, Hingga Ancaman Deindustrialisasi (Berita) • 13 Oktober 2025 - Menkeu Perketat Pajak UMKM & Buka Pengaduan di Tengah Isu Family Office Bali (Berita) • 11 Oktober 2025 - Gebrakan Menteri Purbaya: Kejar Tunggakan Pajak Rp60 T, Tolak Bailout Utang KCIC, dan Bidik Modus Akal-akalan PPh Final (Berita) • 11 Oktober 2025 - Tiga Jurus Baru Otoritas Pajak: Sinergi Intelijen Keuangan, Peringatan Keras Bagi Pelaku Usaha "Nakal", dan Perombakan Data Pemilik Manfaat (Berita) • 11 Oktober 2025 - Kewajiban Uji Risiko dan Corresponding Adjustment dalam Sengketa Transfer Pricing Domestik PT MHP (Artikel) • 11 Oktober 2025 - Antara Natura dan Biaya Operasional Wajar: Mempertahankan Deductibility Biaya KITAS, Sewa Kendaraan, dan HTI Fires (Artikel) • 10 Oktober 2025 - Menkeu Jamin Cukai Rokok Stabil, DJP Siapkan Coretax 2026; Pengamat Peringatkan Risiko Mengerek Rasio Pajak Instan (Berita) • 09 Oktober 2025 - Pendapatan Scrap Wajib Masuk Laba Operasi TNMM PT. UMSI (Artikel) • 09 Oktober 2025 - DJP Kumpulkan Rp18 Triliun dari Penunggak Pajak dengan Data PPATK, di Tengah Penundaan Pajak E-commerce dan Tuntutan Hapus Tagih Utang UMKM (Berita) • 08 Oktober 2025 - Sengketa Harga Pokok Penjualan PT AT: Ketika Bukti Akuntansi Tak Cukup Meyakinkan Hakim Pajak (Artikel) • 08 Oktober 2025 - Biaya Usaha "Lainnya" PT AT: Pelajaran Mahal dari Akun "Keranjang Sampah" di Pengadilan Pajak (Artikel) • 08 Oktober 2025 - Kenaikan Pajak Daerah Mengintai dan Gugatan Pesangon PHK ke MK: Kemenko dan Ekonom Desak Perbaikan Tata Kelola di Tengah Pelemahan Konsumsi (Berita) • 07 Oktober 2025 - Data E-Faktur Saja Tidak Cukup: Pengadilan Pajak Batalkan Koreksi PPh 23 Berbasis Data Pihak Ketiga pada Kasus PT PL (Artikel) • 07 Oktober 2025 - Sengketa Perusahaan Pembanding Beda Fungsi, Pengadilan Pajak Membatalkan Koreksi Transfer Pricing DJP (Artikel) • 07 Oktober 2025 - Ancaman Shortfall Pajak di Tengah Rekor Ketidakpastian Ekonomi; Kemenkeu Amankan Penerimaan Lewat Cukai Stabil dan Audit Pajak Berbasis Data (Berita) • 06 Oktober 2025 - Insentif Penjualan Bukan Penghargaan: Pengadilan Pajak Batalkan Koreksi PPh Pasal 23 atas Diskon Volume PT PL (Artikel) • 06 Oktober 2025 - Transaksi Barang atau Jasa? Risiko PPh 23 atas Pengadaan Sticker Label Custom PT PL (Artikel) • 06 Oktober 2025 - Pengawasan Pajak Diperketat di Tengah Ekonomi Tak Pasti (Berita) • 02 Oktober 2025 - Fokus Fiskal pada Investasi dan Pariwisata di Tengah Tantangan Pajak Digital dan Rupiah (Berita) • 01 Oktober 2025 - Dinamika Awal Oktober 2025: Dari Penguatan Dolar dan Kurs Pajak Hingga Kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Daerah (Berita) • 30 September 2025 - Strategi Fiskal dan Dinamika Kepatuhan Pajak Menjelang 2026 (Berita) • 29 September 2025 - Menkeu Bekukan Cukai Rokok 2026 dan Pajak E-commerce Sambil Kejar Tunggakan Jumbo (Berita) • 27 September 2025 - Pajak untuk si Super Kaya di Eropa (Artikel) • 26 September 2025 - Respons Krisis Freeport, DJP Perketat Tambang dan Siapkan PPN DTP 100% Properti (Berita) • 25 September 2025 - Rupiah Anjlok Akibat Tekanan Fiskal; Pemerintah Perpanjang Diskon PPN Rumah Sambil Kaji Ulang Cukai Rokok (Berita) • 24 September 2025 - IEU-CEPA Jadi Motor Pertumbuhan Baru di Tengah Risiko Shortfall Pajak (Berita) • 23 September 2025 - Hadapi Defisit Pajak, Pemerintah Prioritaskan Repatriasi Modal dan Reformasi Kualitas DJP (Berita) • 22 September 2025 - Dinamika Fiskal: Penolakan Tax Amnesty, Pengawasan Cukai, dan Tantangan Industri (Berita) • 19 September 2025 - Pemerintah Naikkan Defisit APBN 2026, Siapkan Pajak Warisan dan Kaji Cukai Rokok (Berita) • 18 September 2025 - Respons Ekonomi Pemerintah: BI Pangkas Suku Bunga dan RI Teken Perjanjian Dagang dengan Uni Eropa (Berita) • 17 September 2025 - Revisi Target Ekonomi dan Reformasi Fiskal: Sinyal Awal Kebijakan Pemerintahan Prabowo (Berita) • 15 September 2025 - Pemerintah Yakin Target Pajak Tercapai, Siap Stop Insentif Mobil Listrik & Hadapi Pajak Minimum Global (Berita) • 12 September 2025 - Di Tengah Perlambatan Ekonomi, Pemerintah Pastikan Pajak Minimum Global Terus Berjalan (Berita) • 11 September 2025 - Penerimaan Pajak Anjlok, Pemerintah Siapkan Stimulus dan Beri Insentif Motor Listrik (Berita) • 10 September 2025 - Investasi di KEK Melejit, Pemerintah Tinjau Ulang Pajak GloBE dan Kembangkan ZNT untuk Optimalisasi Pendapatan (Berita) • 09 September 2025 - Respons Pasar atas Reshuffle Kabinet dan Kompleksitas Pajak: Antara Digitalisasi dan Inovasi Daerah (Berita) • 08 September 2025 - Pajak Penghasilan Karyawan Diusulkan Berubah: Antara Pemerataan dan Risiko Diskriminasi Kerja (Berita) • 04 September 2025 - Di Tengah Protes Publik, Pemerintah Jamin Tidak Ada Kenaikan Pajak hingga 2026 (Berita) • 04 September 2025 - Pajak dan Ketimpangan: Mengapa Pajak Kekayaan Dianggap Penting di Tengah Isu Cukai dan Penegakan Hukum (Berita) • 02 September 2025 - Tiga Sisi Pajak Indonesia: Kripto Diperketat, UMKM Menunggu, Legitimasi Dipertanyakan (Berita) • 01 September 2025 - Sinergi Kebijakan Fiskal dan Moneter: Menjawab Tantangan Ekonomi Indonesia (Berita) • 01 September 2025 - Gejolak Sosial dan Ancaman Ekonomi: Bagaimana Demonstrasi Memengaruhi Kepercayaan Investor dan Stabilitas Fiskal (Berita) • 29 Agustus 2025 - Di Balik Optimisme Ekonomi: Arus Modal Asing Masuk dan Waspada Perlambatan Konsumsi Rumah Tangga (Berita) • 27 Agustus 2025 - Dilema Ekonomi RI: Kenaikan Harga Beras dan Beban Utang Bayangi Kesepakatan Dagang AS (Berita) • 26 Agustus 2025 - Pergulatan Ekonomi Nasional: Pemerintah Dorong Properti, Manufaktur Lesu, Daerah Mandiri Fiskal (Berita) • 08 Agustus 2025 - PER-15/PJ/2025: Membedah Aturan Main Baru Pajak untuk Perdagangan Digital di Indonesia (Artikel)
Indonesia Inggris
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined variable $ardt in <b>/home/taxindod/public_html/taxindo.co.id/id/modules/contentdetails.php</b> on line <b>16</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Trying to access array offset on null in <b>/home/taxindod/public_html/taxindo.co.id/id/modules/contentdetails.php</b> on line <b>16</b><br />
Beranda LAYANAN KAMI Transfer Pricing
Transfer Pricing
LAYANAN KAMI

Transfer Pricing

Transfer pricing telah menjadi salah satu isu perpajakan terpenting dan paling kompleks yang menjadi sorotan utama otoritas pajak di seluruh dunia. Seiring dengan semakin terintegrasinya ekonomi global, transaksi barang, jasa, dan kekayaan intelektual antara perusahaan-perusahaan dalam satu grup multinasional (Multinational Enterprise/MNE) terus meningkat pesat. Sekitar 60% hingga 70% dari seluruh perdagangan global terjadi di dalam rantai nilai perusahaan grup (intra-group transactions), menjadikan isu transfer pricing tidak terhindarkan dan harus dikelola dengan optimal. Transfer pricing adalah penetapan harga untuk transaksi antar entitas yang memiliki hubungan istimewa, seperti transaksi barang, jasa, atau kekayaan intelektual antara kantor pusat dan anak perusahaan.

Pengaturan transfer pricing yang tidak tepat tidak hanya dapat memicu sengketa dengan otoritas pajak, tetapi juga menimbulkan risiko finansial serius seperti pajak berganda (ketika laba yang sama dikenakan pajak di dua atau lebih yurisdiksi berbeda) dan risiko reputasi yang dapat merusak citra bisnis secara signifikan. Oleh karena itu, pengelolaan transfer pricing yang proaktif dan terencana bukan lagi sekadar kewajiban, melainkan keharusan strategis untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan bisnis.

Dalam lanskap bisnis global yang dinamis, transfer pricing menjadi salah satu aspek krusial yang menuntut perhatian serius dari setiap perusahaan multinasional. Pengaturan yang tidak tepat dapat menimbulkan risiko signifikan, mulai dari sengketa dengan otoritas pajak hingga kerugian finansial yang tidak terduga.

Di TPC, kami memahami kompleksitas dan tantangan yang melekat pada transfer pricing. Tim ahli kami memiliki pengetahuan mendalam dan pengalaman luas dalam membantu klien mengelola risiko, memastikan kepatuhan, dan mengoptimalkan struktur perpajakan mereka secara global.

Layanan Transfer Pricing Kami
Kami menawarkan rangkaian layanan transfer pricing yang terintegrasi, dirancang untuk memberikan solusi holistik dari perencanaan hingga implementasi dan dokumentasi. Kami memberikan solusi komprehensif untuk kepatuhan transfer pricing perusahaan Anda.

1. Perencanaan dan Strategi Transfer Pricing
Kami bekerja sama dengan Anda untuk merancang strategi transfer pricing yang solid dan sesuai dengan model bisnis Anda. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada kepatuhan, tetapi juga pada efisiensi operasional dan optimalisasi beban pajak. Kami membantu Anda mengidentifikasi risiko potensial dan membangun kerangka kerja yang kuat untuk transaksi antar perusahaan.
 
2. Pelaksanaan dan Manajemen Transfer Pricing, Restrukturisasi Bisnis, dan Tax Efficient Global Value Chain
Kami tidak hanya merencanakan, tetapi juga dapat mendampingi Anda dalam pelaksanaan strategi transfer pricing, termasuk manajemen risiko transfer pricing dalam tahun berjalan. Layanan ini mencakup restrukturisasi bisnis dan optimalisasi Global Value Chain (rantai nilai global) untuk memastikan struktur bisnis Anda efisien dari sisi pajak. Kami membantu mengintegrasikan strategi transfer pricing ke dalam operasional sehari-hari Anda agar sesuai dengan peraturan dan memaksimalkan manfaat pajak yang sah.

3. Dokumentasi Transfer Pricing (TP Doc) dan Kesepakatan Transfer Pricing di Muka (APA)
Dokumentasi transfer pricing (TP Doc) yang lengkap, komprehensif, mendalam dan akurat adalah kunci untuk menghindari sengketa transfer pricing dengan otoritas pajak. Kami membantu Anda menyusun dokumentasi transfer pricing, termasuk Dokumen Induk (Master File), Dokumen Lokal (Local File), dan Laporan per Negara (Country-by-Country Report).
Untuk memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi, kami juga membantu klien mengajukan Perjanjian Harga di Muka (Advance Pricing Agreement/APA). APA adalah kesepakatan proaktif antara wajib pajak dan otoritas pajak tentang metode transfer pricing yang akan diterapkan di masa depan. Selain itu, kami juga menyediakan layanan terkait Prosedur Persetujuan Bersama (Mutually Agreed Procedures/MAP) untuk menyelesaikan sengketa perpajakan internasional antara dua atau lebih negara, terutama sengketa transfer pricing.

4. Bantuan Pendampingan Pemeriksaan Pajak Transfer Pricing dan Sengketa Transfer Pricing
Jika perusahaan Anda menghadapi audit pajak terkait transfer pricing atau sengketa pajak terkait transfer pricing, tim kami siap mendampingi Anda. Kami menyediakan representasi ahli-ahli transfer pricing yang berpengalaman di hadapan otoritas pajak, menyusun argumen yang kuat, dan mencari solusi yang menguntungkan melalui negosiasi atau proses penyelesaian sengketa lainnya seperti keberatan pajak, banding pajak. gugatan pajak, peninjauan kembali dan Prosedur Persetujuan Bersama (Mutually Agreed Procedures/MAP).

5. Pelatihan dan Lokakarya Transfer Pricing
Kami percaya bahwa pemahaman yang kuat tentang transfer pricing sangat penting bagi setiap level manajemen. Kami menawarkan program pelatihan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan tim Anda.
  • Pelatihan untuk Mid-Management: Dirancang untuk manajer operasional dan tim keuangan yang bertanggung jawab langsung atas transaksi antar perusahaan. Pelatihan ini berfokus pada pemahaman dasar prinsip arm's length, metode transfer pricing, serta tata cara dokumentasi dan pelaporan yang benar. Tujuannya adalah untuk memastikan kepatuhan operasional sehari-hari dan memitigasi risiko di tingkat operasional.
 
  • Pelatihan untuk High-Level Management: Dikhususkan untuk para direktur dan eksekutif yang membuat keputusan strategis. Pelatihan ini membahas isu-isu tingkat tinggi, seperti manajemen risiko transfer pricing secara global, implikasi restrukturisasi bisnis, dampak perubahan regulasi internasional (seperti proyek BEPS 1.0 dan BEPS 2.0), dan bagaimana transfer pricing dapat menjadi bagian dari strategi bisnis yang lebih luas. Tujuannya adalah untuk memberikan wawasan strategis agar pengambilan keputusan di level puncak tetap efisien dan patuh.
 

Kami telah menyediakan berbagai literasi transfer pricing di Indonesia yang meliputi berbagai artikel, opini, kajian dan analisa peraturan transfer pricing serta telaah putusan-putusan sengketa transfer pricing “unik” yang dapat diakses di sini.
 

Mengapa Memilih Kami?
  • Keahlian Mendalam: Tim kami terdiri dari para profesional yang bersertifikasi internasional dengan pemahaman mendalam tentang regulasi pajak domestik dan internasional.
  • Keterlibatan Partner Berkelanjutan: Setiap layanan yang kami berikan diawasi dan ditinjau secara langsung oleh partner transfer pricing kami. Keterlibatan ini menjadi garda terakhir untuk memastikan mutu dan keakuratan setiap hasil kerja, menjamin bahwa Anda mendapatkan solusi terbaik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
  • Pendekatan Kustom: Setiap perusahaan unik. Kami merancang solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan spesifik bisnis Anda.
  • Mitigasi Risiko: Kami tidak hanya membantu Anda mematuhi peraturan, tetapi juga melindungi perusahaan Anda dari risiko finansial dan reputasi yang dapat timbul dari isu transfer pricing.

Jangan biarkan kompleksitas transfer pricing menghambat pertumbuhan bisnis Anda. Hubungi kami hari ini untuk konsultasi dan temukan bagaimana kami dapat membantu Anda mengelola kepatuhan transfer pricing secara efektif dan efisien.

Layanan pajak domestik dan area konsultasi pajak kami mencakup...

Di era globalisasi ini, bisnis tidak lagi mengenal batas. Ketika Anda ...

Transfer pricing telah menjadi salah satu isu perpajakan terpenting da...

Menghadapi sengketa pajak bukanlah perkara mudah. Prosesnya kompleks, ...

Layanan ini disediakan oleh ahli bea cukai yang memiliki pengalaman pa...

Layanan Konsultasi Bisnis TPC akan membantu perusahaan...

Layanan bantuan hukum menyediakan berbagai layanan lengkap untuk klien...

Kami menyediakan berbagai pelatihan, baik reguler maupun in-house, unt...

Siapa Kami
Taxindo Prime Consulting (TPC) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konsultan pajak, akuntansi, bisnis dan hukum bisnis. TPC memiliki berbagai layanan konsultasi yang dapat memberikan edukasi, saran, serta solusi atas seluruh masalah perpajakan, akuntansi dan bisnis secara objektif, mendalam dan independen.

TPC memiliki berbagai layanan perpajakan, akuntansi dan hukum bisnis yang meliputi antara lain konsultasi pajak domestik, konsultasi pajak internasional, penyusunan dokumentasi transfer pricing, pendampingan pemeriksaan pajak, pendampingan penyelesaian sengketa pajak (litigasi), layanan perencanaan dan manajemen pajak, tax due dilligence, strukturisasi transaksi, layanan tinjauan perpajakan atas rencana transaksi, layanan bea cukai, jasa konsultan bisnis dan akuntansi serta layanan konsultasi hukum.
KANTOR
Mega Plaza Building 12th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-3 Jakarta 12940

Phone :
+62 21 521 2686
+62 817 001 3303

Email :
info@taxindo.co.id
Copyright © 2025 Taxindo Prime Consulting
Seluruh konten di website ini hanya disajikan untuk tujuan informasi dan edukasi umum. Informasi ini tidak dimaksudkan sebagai pengganti nasihat atau konsultasi perpajakan profesional yang spesifik untuk situasi Anda. Kami sangat menganjurkan Anda untuk menghubungi tim konsultan kami secara langsung guna mendapatkan panduan dan nasihat yang tepat.
Taxindo Prime Consulting
Kalkulator Pajak dan Transfer Pricing
Kalender Pajak
×
Newsletter