Dalam strategi retensi karyawan, perusahaan sering memberikan fasilitas pinjaman lunak (soft loan) dengan bunga rendah atau bahkan tanpa bunga (0%). Sebelumnya, area ini sering menjadi "zona abu-abu". Namun, dengan berlakunya aturan teknis natura dan kenikmatan pasca UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), perlakuan pajaknya kini sangat spesifik.

Kunci utamanya ada pada konsep "Fasilitas Pengurangan Harga" dalam bentuk kenikmatan. Berikut adalah ulasan lengkapnya.

Prinsip Dasar: Cost of Funds vs Bunga Karyawan

Berdasarkan PMK 66 Tahun 2023 dan penegasannya dalam Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-14/PJ/PJ.02/2024, pemberian pinjaman kepada pegawai dianggap sebagai objek PPh Pasal 21 (Kenikmatan) jika memenuhi syarat tertentu.

Objek pajak muncul apabila bunga yang dibayarkan pegawai lebih rendah daripada biaya dana (Cost of Funds) yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan dana tersebut.

Rumus Penghasilan Kena Pajak (Kenikmatan): $$Nilai\ Kenikmatan = (Bunga\ Cost\ of\ Funds\ Perusahaan) - (Bunga\ yang\ Dibayar\ Pegawai)$$

Skenario 1: Pinjaman Tanpa Bunga (0%)

Jika perusahaan memberikan pinjaman tanpa bunga, maka selisih antara Cost of Funds perusahaan dengan 0% (bunga pegawai) akan dianggap sebagai penghasilan tambahan bagi karyawan dan dipotong PPh 21.

Penting:

Jika perusahaan menggunakan dana sendiri (laba ditahan/modal sendiri) dan tidak memiliki beban bunga (cost of funds) atas dana yang dipinjamkan tersebut, maka secara teknis nilai kenikmatannya adalah 0 (Nol). Artinya, tidak ada objek PPh 21 yang harus dipotong.
Namun, jika perusahaan meminjam dana dari pihak ketiga (misal Bank) untuk disalurkan kembali ke pegawai tanpa bunga, maka beban bunga yang dibayar perusahaan ke Bank tersebut menjadi penghasilan kena pajak bagi pegawai.

Skenario 2: Pinjaman dengan Bunga di Bawah Pasar

Dalam skenario ini, pegawai membayar bunga, namun tarifnya lebih rendah dari biaya dana yang ditanggung perusahaan.

Contoh Kasus:

PT Maju Jaya meminjam dana dari Bank ABC dengan bunga 12% per tahun (Cost of Funds). Dana tersebut kemudian disalurkan sebagai pinjaman kepada Tuan B (karyawan) dengan bunga spesial 4% per tahun.

Analisis PPh 21: Karena bunga pegawai (4%) lebih rendah dari biaya dana perusahaan (12%), maka terdapat selisih sebesar 8%. Angka 8% dari pokok pinjaman inilah yang dihitung sebagai Kenikmatan setiap bulannya dan dipotong PPh Pasal 21.

Ilustrasi Penghitungan (Sesuai ND-14/2024)

Mari kita lihat contoh spesifik yang diatur dalam regulasi: Nyonya K (pegawai Bank) meminjam Rp1.500.000.000 dari tempatnya bekerja.

Bunga pasar umum: 14%.
Biaya dana (Cost of Funds) yang dikeluarkan Bank: 11%.
Bunga yang dikenakan kepada Nyonya K: 13%.

Analisis: Meskipun Nyonya K mendapat bunga (13%) yang lebih murah dari pasar (14%), namun bunga yang ia bayar lebih tinggi dari biaya dana perusahaan (11%).

Hasil: Tidak terdapat kenikmatan/penghasilan yang menjadi objek PPh Pasal 21 bagi Nyonya K, karena perusahaan tidak "merugi" atau mensubsidi biaya dana secara riil.

Perlakuan Bagi Perusahaan (PPh Badan)

Bagi perusahaan, selisih biaya bunga yang ditanggung (subsidi bunga) untuk karyawan tersebut merupakan biaya yang berkaitan dengan hubungan kerja. Oleh karena itu, biaya tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan (deductible expense) dari penghasilan bruto perusahaan dalam menghitung PPh Badan, sepanjang prinsip Taxable-Deductible terpenuhi.

Kesimpulan

Pemberian pinjaman lunak kepada karyawan kini menuntut tim HR dan Pajak untuk menelaah sumber dana. Jika dana berasal dari pinjaman pihak ketiga yang memiliki beban bunga (cost of funds), maka subsidi bunga yang diberikan ke karyawan adalah objek PPh 21. Namun, jika bunga yang dibayar karyawan sudah di atas cost of funds perusahaan, maka tidak ada dampak PPh 21 tambahan.

Referensi Peraturan:

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan.
Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-14/PJ/PJ.02/2024 tentang Penegasan Pelaksanaan PMK 66 Tahun 2023.

Telah dikurasi oleh

Lilik F Pracaya, Ak., CA., ME., BKP (C) - Transfer Pricing Specialist UK-ADIT

Managing Director/ Managing Partner

PPh Pasal 21: Wujud Nyata Konsep Pay as You Earn dan Cicilan Pembayaran Pajak di Indonesia

Memahami Lanskap Pemotong PPh Pasal 21: Siapa yang Wajib dan Siapa yang Dikecualikan?

Wajib Pajak PPh Pasal 21: Membedah Kategori Penerima Penghasilan

Bukan Sekadar Gaji: Memahami Penghasilan yang Bebas Potongan PPh Pasal 21

Titik Kritis Kepatuhan: Memahami "Saat Terutang" dalam Pemotongan PPh Pasal 21

Era Baru PPh 21: Mengenal Skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk Penyederhanaan Pajak Karyawan

Fondasi PPh 21 Pegawai Tetap: Membedah Komponen Penghasilan Bruto

Dinamika BPJS Kesehatan dalam PPh 21: Antara Penambah Penghasilan dan Bukan Pengurang

Membedah BPJS Ketenagakerjaan dalam PPh 21: Mana Penambah, Mana Pengurang?

Meringankan Beban Pajak: Memahami Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun dalam PPh 21

Iuran Pensiun dan JHT: Komponen "Peringan" dalam PPh 21 Pegawai Tetap

Benteng Perlindungan Penghasilan: Memahami PTKP dalam Penghitungan PPh 21 Pegawai Tetap

Navigasi Tarif PPh Pasal 21: Antara Tarif Pasal 17 dan Skema TER

Siklus Penuh: Panduan Penghitungan PPh 21 Pegawai Tetap dari Januari hingga Desember

Dinamika PPh 21 Pegawai Baru: Menghitung Pajak Karyawan yang Masuk di Tengah Tahun

Dinamika Penghitungan PPh 21 Saat Karyawan Resign: Potensi Lebih Bayar dan Kewajiban Pemberi Kerja

Dampak THR dan Bonus dalam Penghitungan PPh 21: Lonjakan Potongan di Bulan Penerimaan

Dinamika Masa Pajak Terakhir: Mengelola Lebih Bayar PPh 21 dalam Tiga Skenario Gaji

Dinamika PPh 21 Ekspatriat: Mekanisme "Disetahunkan" Saat Datang dan Pergi

Penghitungan PPh 21 Saat Kehilangan Kewajiban Subjektif: Metode "Disetahunkan"

Batas Negara, Batas Pajak: Dinamika PPh Pasal 26 atas Penghasilan Ekspatriat (Non-Treaty)

PPh 21 Peserta Kegiatan: Pajak atas Hadiah, Honorarium, dan Uang Saku

Dinamika Baru Pajak Tenaga Lepas: Panduan Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap

Transformasi Pajak Tenaga Ahli: Panduan Penghitungan PPh 21 Kategori "Bukan Pegawai"

Dinamika PPh 21: Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai Aktif

PPh 21 Pasca-Kerja: Pajak atas Bonus yang Diterima Mantan Pegawai

PPh Pasal 21 Final: Penghitungan Pajak Pesangon dan JHT (Lumpsum)

Memahami Pajak di Akhir Masa Kerja: Penghitungan PPh 21 atas Pesangon

Era Baru Kepatuhan: Panduan Praktis Pelaporan PPh 21 di Aplikasi Core Tax

BP-21: Wajah Baru Bukti Potong Pajak untuk Bukan Pegawai dan PPh Final di Era Core Tax

Transformasi Pelaporan Bulanan: Bedah Tuntas Formulir L-IA dalam Era Core Tax

Finalisasi Tahun Pajak: Panduan Praktis PPh 21 Masa Desember di Core Tax

BP-A1: Kunci Emas Pelaporan SPT Tahunan Pegawai di Era Core Tax

Wajah Baru Pelaporan: Anatomi SPT Masa PPh 21/26 dalam Sistem Core Tax

PPh 21 atas Hadiah Saham dan Opsi Saham: Fasilitas Pengurangan Harga sebagai Kenikmatan

Strategi Pemotongan Gaji: Membedah 4 Metode Penghitungan PPh Pasal 21 dan Dampaknya pada PPh Badan

Era Baru Remunerasi: Dinamika Pajak Natura dan Kenikmatan (Taxable-Deductible)

Sehat Itu Mahal? Mengupas Aspek Pajak Biaya Kesehatan Karyawan (PPh 21 & PPh Badan)

Rezeki Nomplok Kena Pajak: Panduan Penghitungan PPh atas Hadiah Undian

Siklus Pajak Jaminan Sosial: Membedah Tarif, Iuran, dan Perlakuan PPh BPJS

Fasilitas Kantor Kena Pajak: Kupas Tuntas PPh 21 atas Mobil Dinas dan Rumah

Dinamika Pajak Bonus: Penghitungan PPh 21 dan Strategi Pembebanan Biaya Perusahaan

Efisiensi Cost Recovery: Memahami Batas Maksimum Remunerasi TKA pada Kontraktor K3S Migas

Bebas Pajak: Perlakuan Khusus PPh 21 atas Biaya Pengobatan Penyakit Akibat Kerja

Tunjangan Tunai vs Fasilitas: Perlakuan Pajak Biaya Kesehatan Karyawan (Sakit Umum)

Dinamika PPh 21: Premi Asuransi Kesehatan Tahunan dan Skenario Refund Akibat Resign