Penyelesaian Sengketa Pajak

Proses penyelesaian sengketa pajak merupakan hak Wajib Pajak untuk mencari keadilan dan memastikan bahwa ketetapan pajak yang diterbitkan oleh otoritas pajak telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses ini memiliki tahapan yang jelas dan diatur oleh undang-undang, khususnya Undang-Undang Pengadilan Pajak.

1. Tahap Keberatan

Ini adalah langkah pertama dan merupakan upaya penyelesaian sengketa internal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan jika tidak setuju dengan jumlah pajak yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP), seperti:

• SKPKB: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
• SKPKBT: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
• SKPN: Surat Ketetapan Pajak Nihil
• SKPLB: Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

Proses:

• Persyaratan: Wajib Pajak harus menyatakan alasan keberatan secara jelas dan melampirkan dokumen pendukung.
• Jangka Waktu: Surat keberatan harus disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal SKP dikirimkan.
• Hasil: DJP akan meninjau dan mempertimbangkan keberatan tersebut, lalu menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. Keputusan ini bisa berupa mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, atau menolak keberatan Wajib Pajak.

2. Tahap Banding

Tahap Banding adalah upaya hukum yang diajukan oleh Wajib Pajak ke Pengadilan Pajak, sebuah lembaga peradilan independen yang terpisah dari DJP.

Proses:

• Persyaratan: Wajib Pajak dapat mengajukan banding jika keberatannya ditolak atau hanya dikabulkan sebagian oleh DJP.
• Jangka Waktu: Banding harus diajukan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan.
• Persidangan: Proses banding melibatkan persidangan di mana Wajib Pajak dan DJP (sebagai Terbanding) akan menyampaikan argumen, bukti, dan saksi di hadapan majelis hakim Pengadilan Pajak.
• Hasil: Pengadilan Pajak akan mengeluarkan Putusan Banding. Putusan ini bersifat final dan mengikat kedua belah pihak.

3. Tahap Gugatan

Tahap Gugatan berbeda dengan Banding karena tidak berkaitan dengan jumlah pajak terutang, melainkan terkait dengan tindakan administrasi perpajakan yang dilakukan oleh DJP.

Contoh Kasus Gugatan:

1. Pelaksanaan Surat Paksa.
2. Penerbitan surat ketetapan pajak yang tidak sesuai prosedur.
3. Penyitaan aset Wajib Pajak.
4. Pemblokiran rekening bank.

Proses:

• Jangka Waktu: Gugatan harus diajukan dalam waktu 30 hari sejak tanggal tindakan administrasi yang digugat dilakukan.
• Hasil: Pengadilan Pajak akan mengeluarkan Putusan Gugatan yang dapat membatalkan atau mempertahankan tindakan administrasi tersebut.

4. Tahap Peninjauan Kembali (PK)

Ini adalah upaya hukum luar biasa dan terakhir. Peninjauan Kembali diajukan ke Mahkamah Agung (MA) untuk memeriksa kembali putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak.

Persyaratan:

• PK tidak bisa diajukan hanya karena tidak setuju dengan putusan Pengadilan Pajak.
• Alasan pengajuan sangat terbatas, misalnya: ditemukannya bukti baru (novum), adanya putusan yang saling bertentangan, atau adanya kekhilafan hakim yang nyata dalam menerapkan hukum.

Proses:

• Jangka Waktu: Permohonan PK harus diajukan dalam waktu 3 bulan sejak putusan Pengadilan Pajak memperoleh kekuatan hukum tetap.
• Hasil: Mahkamah Agung akan memutuskan apakah akan membatalkan, mengubah, atau menguatkan putusan Pengadilan Pajak. Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.