Revisi Target Ekonomi dan Reformasi Fiskal: Sinyal Awal Kebijakan Pemerintahan Prabowo

Taxindo Prime Consulting
Rabu, 17 September 2025 | 13:21 WIB

Pria Wanita

Revisi Target Ekonomi dan Reformasi Fiskal: Sinyal Awal Kebijakan Pemerintahan Prabowo

Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan langkah-langkah strategis di sektor ekonomi. Sejumlah kebijakan dan pernyataan resmi memberikan sinyal kuat tentang arah fiskal dan moneter ke depan, termasuk revisi target pertumbuhan, kepastian insentif pajak, dan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis untuk menanggapi tantangan ekonomi, ditandai dengan revisi target pertumbuhan ekonomi 2025 menjadi 5,3%, yang dinilai lebih realistis. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah memastikan perpanjangan insentif pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sebuah keputusan yang bertujuan memberikan kepastian dan mendorong pertumbuhan bisnis lokal. Di sisi lain, pemerintah juga berencana mengeluarkan stimulus ekonomi untuk mengatasi masalah pemutusan hubungan kerja (PHK), meski efektivitasnya sangat bergantung pada kecepatan implementasi.

Selain itu, pemerintah memprioritaskan reformasi fiskal dengan wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara, yang disambut positif oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Badan ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan efisiensi sistem perpajakan.
Pemerintah juga sedang mengkaji kebijakan lain, seperti kepastian cukai rokok untuk tahun 2026. Keputusan terkait cukai ini masih menunggu hasil kajian yang akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk pendapatan negara, industri, dan kesehatan masyarakat, demi memberikan kepastian bagi pelaku industri.

Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan implikasi penting bagi strategi ekonomi pemerintah. Revisi target pertumbuhan ekonomi menunjukkan pendekatan yang lebih realistis dan berhati-hati. Di sisi lain, perpanjangan insentif pajak UMKM dan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendukung sektor riil dan meningkatkan efisiensi fiskal. Keberhasilan implementasi stimulus ekonomi dan kebijakan cukai akan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan di masa depan.

Dinamika ini mencerminkan transisi kebijakan di bawah kepemimpinan baru. Pemerintah berupaya untuk menyeimbangkan antara target yang realistis dengan langkah-langkah proaktif untuk menstimulasi ekonomi dan melindungi sektor riil. Kepastian insentif pajak, efektivitas stimulus, dan reformasi birokrasi menjadi kunci utama bagi keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Daftar Sumber

Kekurangan Rp781,6 Triliun: Proyeksi Berat Kemenkeu Tutup Target Pajak di Tengah Defisit APBN 1,56%

Berita

14 Oktober 2025 • Taxindo Prime Consulting

Kekurangan Rp781,6 Triliun: Proyeksi Berat Kemenkeu Tutup Target Pajak di Tengah Defisit APBN 1,56%

Arah Kebijakan Fiskal 2026: Pemerintah Fokus Pada Implementasi Coretax, Transformasi Bali, dan Intensifikasi Bea Masuk

Berita

13 Oktober 2025 • Taxindo Prime Consulting

Arah Kebijakan Fiskal 2026: Pemerintah Fokus Pada Implementasi Coretax, Transformasi Bali, dan Intensifikasi Bea Masuk

Tiga Isu Ekonomi Genting: Dari Utang Kereta Cepat, PNBP Tertekan, Hingga Ancaman Deindustrialisasi

Berita

13 Oktober 2025 • Taxindo Prime Consulting

Tiga Isu Ekonomi Genting: Dari Utang Kereta Cepat, PNBP Tertekan, Hingga Ancaman Deindustrialisasi

Gebrakan Menteri Purbaya: Kejar Tunggakan Pajak Rp60 T, Tolak Bailout Utang KCIC, dan Bidik Modus Akal-akalan PPh Final

Berita

11 Oktober 2025 • Taxindo Prime Consulting

Gebrakan Menteri Purbaya: Kejar Tunggakan Pajak Rp60 T, Tolak Bailout Utang KCIC, dan Bidik Modus Akal-akalan PPh Final

Menkeu Injak Rem Pajak E-commerce, Fokus Pangkas Anggaran Demi Disiplin Fiskal

Berita

11 Oktober 2025 • Taxindo Prime Consulting

Menkeu Injak Rem Pajak E-commerce, Fokus Pangkas Anggaran Demi Disiplin Fiskal

Siapa Kami

Taxindo Prime Consulting (TPC) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konsultan pajak, akuntansi, bisnis dan hukum bisnis. TPC memiliki berbagai layanan konsultasi yang dapat memberikan edukasi, saran, serta solusi atas seluruh masalah perpajakan, akuntansi dan bisnis secara objektif, mendalam dan independen.

TPC memiliki berbagai layanan perpajakan, akuntansi dan hukum bisnis yang meliputi antara lain konsultasi pajak domestik, konsultasi pajak internasional, penyusunan dokumentasi transfer pricing, pendampingan pemeriksaan pajak, pendampingan penyelesaian sengketa pajak (litigasi), layanan perencanaan dan manajemen pajak, tax due dilligence, strukturisasi transaksi, layanan tinjauan perpajakan atas rencana transaksi, layanan bea cukai, jasa konsultan bisnis dan akuntansi serta layanan konsultasi hukum.

Lihat Details

KANTOR

Mega Plaza Building 12th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-3 Jakarta 12940

Phone :
+62 21 521 2686
+62 817 001 3303

Email :
info@taxindo.co.id

IKUTI KAMI

Revisi Target Ekonomi dan Reformasi Fiskal: Sinyal Awal Kebijakan Pemerintahan Prabowo

Kekurangan Rp781,6 Triliun: Proyeksi Berat Kemenkeu Tutup Target Pajak di Tengah Defisit APBN 1,56%

Arah Kebijakan Fiskal 2026: Pemerintah Fokus Pada Implementasi Coretax, Transformasi Bali, dan Intensifikasi Bea Masuk

Tiga Isu Ekonomi Genting: Dari Utang Kereta Cepat, PNBP Tertekan, Hingga Ancaman Deindustrialisasi

Gebrakan Menteri Purbaya: Kejar Tunggakan Pajak Rp60 T, Tolak Bailout Utang KCIC, dan Bidik Modus Akal-akalan PPh Final

Menkeu Injak Rem Pajak E-commerce, Fokus Pangkas Anggaran Demi Disiplin Fiskal

Perusahaan Pembanding Rusia ditolak, Koreksi Penyesuaian Laba ke Q3 Harus Berdasar

Asas Non-Retroaktif Melindungi Wajib Pajak: Kemenangan PT TPF atas Koreksi PPN Penjualan Agunan Tahun 2020

Litigasi yang Selektif: Pelajaran Krusial dari Pos Koreksi PPN Klaim Asuransi yang Dipertahankan Majelis

Apakah profesi di bidang akuntansi dan perpajakan akan tergantikan dengan AI?

Membedah PMK 50/2025: Regulasi Kripto Makin Jelas, Pajak Makin Transparan

PPh 22 Marketplace: Tenang, Ini Bukan Pajak Belanja Kamu

Revisi Target Ekonomi dan Reformasi Fiskal: Sinyal Awal Kebijakan Pemerintahan Prabowo

Kekurangan Rp781,6 Triliun: Proyeksi Berat Kemenkeu Tutup Target Pajak di Tengah Defisit APBN 1,56%

Arah Kebijakan Fiskal 2026: Pemerintah Fokus Pada Implementasi Coretax, Transformasi Bali, dan Intensifikasi Bea Masuk

Tiga Isu Ekonomi Genting: Dari Utang Kereta Cepat, PNBP Tertekan, Hingga Ancaman Deindustrialisasi

Gebrakan Menteri Purbaya: Kejar Tunggakan Pajak Rp60 T, Tolak Bailout Utang KCIC, dan Bidik Modus Akal-akalan PPh Final

Menkeu Injak Rem Pajak E-commerce, Fokus Pangkas Anggaran Demi Disiplin Fiskal

Perusahaan Pembanding Rusia ditolak, Koreksi Penyesuaian Laba ke Q3 Harus Berdasar

Asas Non-Retroaktif Melindungi Wajib Pajak: Kemenangan PT TPF atas Koreksi PPN Penjualan Agunan Tahun 2020

Litigasi yang Selektif: Pelajaran Krusial dari Pos Koreksi PPN Klaim Asuransi yang Dipertahankan Majelis

Apakah profesi di bidang akuntansi dan perpajakan akan tergantikan dengan AI?

Membedah PMK 50/2025: Regulasi Kripto Makin Jelas, Pajak Makin Transparan

PPh 22 Marketplace: Tenang, Ini Bukan Pajak Belanja Kamu

NEWSLETTER TPC

Daftarkan alamat email Anda, dan dapatkan informasi terbaru tentang Regulasi Pajak, Kurs, dan Berita Perpajakan lainnya dari kami yang akan di kirim melalui alamat email Anda yang terdaftar.

Gabung sekarang dan tunggu info terbaru dari kami.