Pendekatan Segregasi dan Agregasi dalam Analisis Transfer Pricing

Salah satu keputusan paling krusial—namun sering diabaikan—dalam analisis transfer pricing adalah menentukan "unit analisis". Sebelum memilih metode atau mencari pembanding, Wajib Pajak harus menjawab pertanyaan fundamental: Apakah setiap transaksi afiliasi harus diuji satu per satu secara terpisah (segregasi), atau bolehkah beberapa transaksi digabung dan diuji secara keseluruhan (agregasi)?

Pilihan antara segregasi dan agregasi bukan sekadar preferensi teknis, melainkan fondasi hukum yang menentukan apakah hasil akhir analisis dianggap andal oleh otoritas pajak. Kesalahan dalam menentukan pendekatan ini dapat menyebabkan penolakan atas seluruh Dokumen Penentuan Harga Transfer (TP Doc).

Prioritas pada Segregasi (Evaluasi Terpisah)

Secara teoretis dan regulasi, standar emas dalam transfer pricing adalah pendekatan Segregasi atau evaluasi transaksi-per-transaksi.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK 172 Tahun 2023, Pemerintah Indonesia secara tegas mewajibkan bahwa penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) harus dilakukan secara terpisah untuk setiap jenis Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.

Sejalan dengan PMK 172, OECD TPG 2022 Paragraf 3.9 dan UN TP Manual 2021 Paragraf 3.3.3.2 menyatakan bahwa idealnya, untuk mencapai perkiraan kondisi arm's length yang paling tepat, prinsip kewajaran harus diterapkan pada basis transaksi-per-transaksi.

Kapan Agregasi Diperbolehkan?

Meskipun segregasi adalah aturan utama, dunia bisnis sering kali terlalu kompleks untuk memisahkan setiap aktivitas secara klinis. Oleh karena itu, regulasi memperbolehkan Agregasi (penggabungan transaksi) dalam kondisi yang sangat spesifik.

OECD TPG 2022 memberikan panduan lebih rinci mengenai kapan agregasi dianggap tepat:

• Transaksi yang Sangat Terkait (Closely Linked): Misalnya kontrak jangka panjang untuk penyediaan barang dan jasa.
• Transaksi Berkelanjutan (Continuous): Misalnya pasokan komponen vital secara terus-menerus ke pabrik perakitan afiliasi.
• Routing: Transaksi yang dirutekan melalui perusahaan perantara (intermediary).

Skenario Bisnis Umum untuk Agregasi

A. Pendekatan Portofolio (Portfolio Approach)

Strategi ini melibatkan penjualan berbagai produk di mana Wajib Pajak mungkin menetapkan harga rendah pada satu produk untuk menciptakan permintaan pada produk lain yang berprofit tinggi.

B. Kesepakatan Paket (Package Deals)

MNE sering kali menjual paket yang terdiri dari berbagai elemen (lisensi paten, merek dagang, layanan teknis) dengan satu harga tunggal. OECD menyatakan mungkin tidak layak mengevaluasi setiap elemen secara terpisah.

C. Integrasi Manufaktur dan Distribusi

Jika Wajib Pajak memproduksi barang setengah jadi dan menjualnya ke afiliasi untuk diproses lebih lanjut, memisahkan fungsi manufaktur dan distribusi mungkin tidak menghasilkan analisis yang andal. Metode Profit Split sering menjadi solusi di sini.

Intentional Set-offs (Kompensasi Kerugian)

Ini terjadi ketika satu pihak memberikan manfaat kepada pihak lain dan sebagai gantinya menerima manfaat lain. Wajib Pajak harus membuktikan bahwa setelah memperhitungkan set-off tersebut, kondisi transaksi secara keseluruhan tetap wajar dan harus diungkapkan secara transparan.

Tantangan dan Risiko dalam Agregasi

1. Penolakan oleh Pemeriksa: Jika pemeriksa membuktikan transaksi bisa dipisah, mereka akan memecah agregasi. Ini sering menghasilkan koreksi positif di satu sisi tanpa kompensasi koreksi negatif (cherry-picking).
2. Kehilangan Detail: Jika alokasi biaya tidak langsung (seperti overhead) ke dalam segmen tidak akurat, hasil analisis akan terdistorsi.
3. Ketidaksebandingan Pembanding: Data pihak ketiga sering kali merupakan data gabungan, sehingga sulit memastikan bauran produk pembanding benar-benar sama.