Dalam prinsip ekonomi dasar, risiko berbanding lurus dengan pengembalian (return). Semakin tinggi risiko yang diambil suatu entitas, semakin tinggi ekspektasi keuntungan yang diharapkan. Dalam konteks transfer pricing, analisis risiko bukan sekadar formalitas pelengkap, melainkan komponen vital dari Analisis Fungsi, Aset, dan Risiko (FAR) yang menentukan seberapa besar bagian "kue" laba yang berhak diterima oleh suatu entitas dalam grup multinasional.

Panduan global seperti OECD Transfer Pricing Guidelines 2022 dan UN Transfer Pricing Manual 2021, serta regulasi lokal di Indonesia (PMK 172/2023), Malaysia (TP Guidelines 2024), dan Singapura (IRAS TPG Edisi 8), kini telah bergeser dari sekadar melihat alokasi risiko di atas kertas (kontrak) menjadi pengujian substansi mengenai siapa yang sebenarnya mengendalikan (control) risiko tersebut.

Definisi dan Identifikasi Risiko

Risiko, dalam konteks transfer pricing, didefinisikan sebagai efek dari ketidakpastian pada tujuan bisnis. Setiap keputusan bisnis—mulai dari meluncurkan produk baru hingga memberikan kredit kepada pelanggan—mengandung ketidakpastian apakah hasil aktual akan sesuai dengan ekspektasi.

Jenis-Jenis Risiko yang Relevan Secara Ekonomi

Berdasarkan Pedoman Pemeriksaan Pajak Indonesia (PER-22/PJ/2013) dan panduan Malaysia, risiko yang harus diidentifikasi meliputi:

Risiko Pasar: Fluktuasi harga input, permintaan pasar, dan kompetisi.
Risiko Persediaan: Risiko penurunan nilai stok atau keusangan barang.
Risiko Kredit: Risiko pelanggan gagal bayar.
Risiko Finansial: Fluktuasi nilai tukar mata uang dan tingkat suku bunga.
Risiko R&D: Ketidakpastian keberhasilan pengembangan produk baru.

Kerangka Kerja Enam Langkah (OECD & UN)

OECD dan UN merekomendasikan kerangka kerja enam langkah untuk menganalisis risiko, yang juga diadopsi secara prinsip oleh otoritas pajak di Asia Tenggara:

Identifikasi Risiko Spesifik: Menentukan risiko yang signifikan secara ekonomi.
Analisis Kontraktual: Melihat siapa yang menanggung risiko berdasarkan kontrak tertulis.
Analisis Fungsional: Melihat perilaku nyata (conduct) para pihak terkait manajemen risiko.
Interpretasi: Menguji apakah kontrak sesuai dengan perilaku nyata, dan apakah penanggung risiko memiliki kendali dan kapasitas finansial.
Alokasi Risiko: Jika pihak dalam kontrak tidak memiliki kendali/kapasitas, risiko dialokasikan ulang ke pihak yang memilikinya.
Penentuan Harga: Menentukan harga transfer berdasarkan alokasi risiko yang telah disesuaikan.

Konsep Kunci: Kendali (Control) dan Kapasitas Finansial

Ini adalah inti dari paradigma transfer pricing pasca-BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Hanya karena sebuah kontrak menyatakan "PT A menanggung risiko kegagalan R&D", tidak berarti otoritas pajak akan menerimanya.

A. Kendali atas Risiko (Control over Risk)

Menurut Malaysia Transfer Pricing Guidelines 2024 dan OECD, agar suatu entitas dianggap menanggung risiko, ia harus memiliki "kendali". Kendali didefinisikan sebagai kemampuan untuk membuat keputusan untuk mengambil, melepaskan, atau menolak peluang yang mengandung risiko, serta keputusan tentang bagaimana merespons risiko tersebut.

[Image illustrating the difference between risk control and day-to-day risk mitigation where the controller makes strategic decisions and evaluates outsourced mitigation providers]

Penting: Melakukan kegiatan mitigasi risiko sehari-hari (day-to-day mitigation) tidak sama dengan memiliki kendali. Sebuah perusahaan dapat melakukan outsourcing kegiatan mitigasi (misalnya menyewa perusahaan keamanan untuk menjaga gudang), tetapi perusahaan tersebut tetap dianggap "mengendalikan" risiko keamanan jika ia yang menentukan tujuan, menyewa penyedia jasa, dan mengevaluasi kinerjanya.

Di Singapura, IRAS menegaskan bahwa jika alokasi risiko dalam kontrak berbeda dengan substansi ekonomi (siapa yang membuat keputusan), maka substansi ekonomilah yang berlaku.

B. Kapasitas Finansial (Financial Capacity)

Entitas yang menanggung risiko harus memiliki kapasitas finansial untuk menanggung konsekuensi negatif jika risiko tersebut terjadi. Kapasitas ini didefinisikan sebagai akses terhadap pendanaan. Jika sebuah entitas tidak memiliki kapasitas finansial untuk menanggung kerugian, risiko tersebut akan dialokasikan kembali ke pihak yang memiliki kapasitas tersebut.

Studi Kasus Penerapan di Berbagai Yurisdiksi

Indonesia: Substansi Mengungguli Bentuk

Dalam PMK 172 Tahun 2023, Indonesia menegaskan bahwa analisis risiko adalah bagian tak terpisahkan dari analisis fungsi. Jika Wajib Pajak tidak dapat membuktikan bahwa mereka benar-benar mengendalikan risiko, maka risiko tersebut dapat diabaikan atau dialokasikan ulang.

Malaysia: Ketegasan Rekarakterisasi

Pedoman Malaysia 2024 memberikan contoh: Jika sebuah perusahaan memberikan pinjaman tanpa jaminan di mana tidak ada pihak independen yang akan melakukannya karena risiko tinggi, otoritas pajak (DGIR) dapat mengabaikan atau merekarakterisasi transaksi tersebut.

Pendanaan dan "Cash Box" Entity

Jika sebuah entitas hanya memberikan dana tetapi tidak mengendalikan risiko riset, entitas tersebut dianggap sebagai "Cash Box". Menurut OECD dan UN, entitas semacam ini hanya berhak mendapatkan pengembalian bebas risiko (risk-free return) atas dana yang dipinjamkan.

Konsekuensi Salah Alokasi Risiko

Realokasi Laba: Otoritas pajak akan memindahkan risiko (dan laba yang menyertainya) ke entitas yang benar-benar mengendalikan risiko tersebut.
Penyesuaian Harga: Entitas "Entrepreneur" (laba tinggi) bisa diturunkan statusnya menjadi "Service Provider" (laba cost plus).
Pengabaian Transaksi: Struktur transaksi bisa diabaikan sepenuhnya jika tidak masuk akal secara komersial.

Dalam lanskap perpajakan saat ini, "Kertas" (Kontrak) tidak lagi menjadi pelindung mutlak. Risiko dalam transfer pricing adalah tentang substansi pengambilan keputusan. Bagi Wajib Pajak di Indonesia, Malaysia, dan Singapura, sangat krusial untuk memastikan bahwa entitas yang dicatat menanggung risiko dalam TP Doc benar-benar memiliki (1) direksi/manajemen yang kompeten untuk mengambil keputusan, dan (2) neraca keuangan yang kuat untuk menyerap kerugian. Tanpa dua hal ini, alokasi risiko Anda rentan dikoreksi.

Referensi

OECD. (2022). OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022. OECD Publishing, Paris.
United Nations. (2021). Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries (2021).
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.
Direktorat Jenderal Pajak. (2013). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
Inland Revenue Board of Malaysia. (2024). Malaysia Transfer Pricing Guidelines 2024.
Inland Revenue Authority of Singapore. (2025). IRAS Transfer Pricing Guidelines (Eighth Edition) (2025).

Apakah Perusahaan Saya Wajib Membuat Transfer Pricing Document?

TP Doc Threshold Test Cek Disini

Telah dikurasi oleh

Lilik F Pracaya, Ak., CA., ME., BKP (C) - Transfer Pricing Specialist UK-ADIT

Managing Director/ Managing Partner

Memahami Kriteria Hubungan Istimewa dalam Perpajakan

Memahami Konsep Arms Length Principle (PKKU) dalam Transfer Pricing

Mengupas Tuntas Transfer Pricing: Definisi, Penyebab, dan Regulasi di Indonesia

Hubungan Istimewa dalam Perpajakan Indonesia: Definisi, Kriteria, dan Studi Kasus

Membedah Jenis-Jenis Transaksi Afiliasi dalam Transfer Pricing: Dari Transaksi Barang Berwujud hingga Restrukturisasi Bisnis

Dasar Hukum dan Pedoman International Transfer Pricing Indonesia: Harmonisasi Lokal dan Standar Global

Membedah Substansi di Balik Angka: Delineasi dan Rekarakterisasi Transaksi dan Transfer Pricing

Analisis Rantai Nilai dan Penyelarasan Penciptaan Nilai dengan Hasil Transfer Pricing

Menguji Validitas Kewajaran Transaksi Afiliasi: Terpenuhi Tiga Pilar Arm's Length Principle Secara Kumulatif

The Golden Rule of Transfer Pricing: Memahami Konsep Arm's Length Principle di Berbagai Yurisdiksi