Dalam penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) atau Arm’s Length Principle (ALP), banyak Wajib Pajak yang terlalu fokus pada pemilihan metode atau pencarian data pembanding (benchmarking), namun melupakan fondasi utamanya: Analisis Fungsional.

Analisis fungsional adalah jantung dari dokumentasi transfer pricing. Tanpa pemahaman yang akurat tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh perusahaan, aset apa yang digunakan, dan risiko apa yang ditanggung, mustahil untuk menemukan pembanding yang tepat atau menentukan remunerasi yang wajar. Kesalahan dalam analisis ini sering kali menjadi pintu masuk bagi koreksi fiskal yang signifikan oleh otoritas pajak.

Hakikat Analisis Fungsional

Analisis fungsional adalah proses pemetaan fakta-fakta yang relevan secara ekonomi dari suatu transaksi afiliasi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi bagaimana nilai ekonomis diciptakan dalam sebuah grup usaha dan bagaimana nilai tersebut dibagikan kepada entitas-entitas yang terlibat.

Dalam regulasi Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 (PMK 172/2023) menegaskan bahwa penerapan PKKU wajib dilakukan melalui tahapan yang sistematis, di mana salah satu tahap krusialnya adalah "Analisis Kondisi Transaksi". Analisis ini mencakup identifikasi hubungan komersial dan keuangan melalui pemetaan tiga elemen utama yang dikenal sebagai FAR: Fungsi (Functions), Aset (Assets), dan Risiko (Risks).

Secara internasional, OECD Transfer Pricing Guidelines 2022 juga menekankan bahwa kompensasi dalam transaksi antara dua pihak independen biasanya akan mencerminkan fungsi yang dilakukan, aset yang digunakan, dan risiko yang ditanggung. Oleh karena itu, dalam menetapkan harga transfer, kita harus membandingkan FAR dari transaksi afiliasi dengan FAR dari transaksi independen.

Membedah Komponen FAR

Untuk melakukan analisis fungsional yang andal, Wajib Pajak harus mendelineasi transaksi secara akurat dengan membedah tiga komponen berikut:

A. Fungsi (Functions)

Fungsi adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing pihak dalam transaksi untuk menghasilkan nilai tambah. Dalam analisis ini, yang dihitung bukan sekadar "jumlah" aktivitas, melainkan signifikansi ekonomi dari aktivitas tersebut.

Pemeriksa pajak akan melihat fungsi-fungsi utama seperti:

Fungsi Desain dan Pengembangan (R&D): Siapa yang merancang produk? Siapa yang meningkatkan kualitasnya?
Fungsi Manufaktur: Apakah perusahaan hanya merakit (assembling), atau melakukan pengolahan penuh?
Fungsi Distribusi dan Pemasaran: Siapa yang mencari pelanggan? Siapa yang melakukan branding dan promosi?
Fungsi Manajemen dan Administrasi: Siapa yang mengambil keputusan strategis?

B. Aset (Assets)

Analisis ini mengidentifikasi aset apa saja yang digunakan atau dikontribusikan untuk menghasilkan pendapatan:

Aset Berwujud (Tangible Assets): Meliputi mesin pabrik, tanah, bangunan, dan inventaris.
Aset Tidak Berwujud (Intangible Assets): Mencakup paten, merek dagang, know-how, dan hak cipta.

Konsep DEMPE: Penting dicatat bahwa kepemilikan legal tidak selalu menjamin return. Konsep Development, Enhancement, Maintenance, Protection, Exploitation menuntut bukti siapa yang secara ekonomi berkontribusi terhadap aset tersebut.

C. Risiko (Risks)

Prinsip dasarnya adalah: "Higher risk, higher expected return". Jenis risiko yang dianalisis meliputi: Risiko Pasar, Risiko Persediaan, Risiko Keuangan, dan Risiko Operasional.

Pengendalian Risiko (Control over Risk)

Otoritas pajak melihat substansi: "siapa yang sebenarnya mengendalikan risiko". Berdasarkan panduan OECD dan UN Manual, entitas harus memiliki:

Kemampuan finansial untuk menanggung dampak (financial capacity).
Kewenangan pengambilan keputusan untuk memitigasi risiko (control functions).

Karakterisasi Usaha (Characterization)

Karakterisasi ini menentukan profil risiko dan imbalan, yang kemudian menentukan metode transfer pricing yang tepat.

1. Manufaktur:

Toll Manufacturer: Hanya jasa pemrosesan, risiko sangat rendah.
Contract Manufacturer: Produksi sesuai pesanan, risiko rendah.
Fully Fledged: Produksi hingga pemasaran, risiko penuh.

2. Distributor:

Commission Agent: Hanya komisi penjualan.
Limited Risk (LRD): Risiko pasar ditanggung prinsipal.
Fully Fledged: Strategi mandiri, menanggung risiko stok/kredit.

Studi Kasus Pentingnya Konsistensi FAR

Bayangkan PT X di Indonesia adalah anak perusahaan dari Y Corp di Singapura.

Kontrak: Menyatakan PT X adalah Limited Risk Distributor.
Fakta Lapangan: PT X melakukan kampanye iklan besar biaya sendiri, menanggung rugi jika barang tak laku, dan menentukan harga jual secara mandiri.

Hasil: Otoritas pajak berwenang melakukan rekarakterisasi menjadi Fully Fledged Distributor. Akibatnya, PT X harus melaporkan laba yang jauh lebih besar dan terancam koreksi fiskal signifikan.

Analisis Fungsional (FAR) bukan sekadar formalitas pengisian dokumen transfer pricing. Ia adalah alat bukti utama untuk menjustifikasi alokasi laba antar perusahaan. Wajib Pajak harus memastikan bahwa apa yang tertulis dalam kontrak (legal form) selaras dengan perilaku nyata bisnis (economic substance). Dalam penerapan Arm's Length Principle, harga hanyalah hasil akhir; namun Analisis Fungsional adalah proses yang menentukan apakah harga tersebut valid atau tidak.

Referensi

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.
OECD. (2022). OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022. OECD Publishing, Paris.
United Nations. (2021). Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries (2021).
Direktorat Jenderal Pajak. (2013). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

Apakah Perusahaan Saya Wajib Membuat Transfer Pricing Document?

TP Doc Threshold Test Cek Disini

Telah dikurasi oleh

Lilik F Pracaya, Ak., CA., ME., BKP (C) - Transfer Pricing Specialist UK-ADIT

Managing Director/ Managing Partner

Memahami Kriteria Hubungan Istimewa dalam Perpajakan

Memahami Konsep Arms Length Principle (PKKU) dalam Transfer Pricing

Mengupas Tuntas Transfer Pricing: Definisi, Penyebab, dan Regulasi di Indonesia

Hubungan Istimewa dalam Perpajakan Indonesia: Definisi, Kriteria, dan Studi Kasus

Membedah Jenis-Jenis Transaksi Afiliasi dalam Transfer Pricing: Dari Transaksi Barang Berwujud hingga Restrukturisasi Bisnis

Dasar Hukum dan Pedoman International Transfer Pricing Indonesia: Harmonisasi Lokal dan Standar Global

Membedah Substansi di Balik Angka: Delineasi dan Rekarakterisasi Transaksi dan Transfer Pricing

Analisis Rantai Nilai dan Penyelarasan Penciptaan Nilai dengan Hasil Transfer Pricing

Menguji Validitas Kewajaran Transaksi Afiliasi: Terpenuhi Tiga Pilar Arm's Length Principle Secara Kumulatif

The Golden Rule of Transfer Pricing: Memahami Konsep Arm's Length Principle di Berbagai Yurisdiksi

Mengelola Ketidakpastian: Konsep Risiko dan Pengalokasiannya dalam Analisis Transfer Pricing Modern

Di Antara Seni dan Angka: Mengapa Transfer Pricing Bukan Ilmu Pasti?