Dalam kerangka dokumentasi Transfer Pricing tiga tingkat (three-tiered approach), Laporan per Negara (CbCR) merupakan dokumen yang memberikan gambaran global mengenai alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas ekonomi suatu grup usaha.

Berbeda dengan Master File dan Local File yang bersifat transaksional dan naratif, CbCR bersifat agregat dan kuantitatif. Berikut adalah rincian kewajiban, teknis pengisian, dan studi kasus pelaporannya.

Kriteria Wajib Lapor: Siapa yang Harus Menyampaikan?

Kewajiban penyampaian CbCR dibagi menjadi dua kategori utama berdasarkan Pasal 16 PMK 172/2023:

A. Kewajiban Primer (Primary Filing)

Wajib Pajak dalam negeri yang berkedudukan sebagai Entitas Induk (Parent Entity) dari suatu Grup Usaha wajib menyampaikan CbCR jika memiliki Peredaran Bruto Konsolidasi pada Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak yang dilaporkan paling sedikit Rp11.000.000.000.000,00 (sebelas triliun rupiah).

B. Kewajiban Sekunder (Local Filing)

Wajib Pajak dalam negeri yang bukan Entitas Induk (hanya anggota grup/entitas konstituen) wajib menyampaikan CbCR jika Entitas Induknya berada di luar negeri dan memenuhi salah satu kondisi berikut:

Negara domisili Entitas Induk tidak mewajibkan penyampaian CbCR;
Negara domisili Entitas Induk tidak memiliki perjanjian pertukaran informasi perpajakan dengan Indonesia; atau
Memiliki perjanjian, namun terjadi kegagalan pertukaran informasi (Laporan CbCR tidak dapat diperoleh Pemerintah Indonesia).

Kewajiban Notifikasi CbCR

Seluruh Wajib Pajak badan dalam negeri yang merupakan anggota Grup Usaha (baik itu Induk maupun Anak Perusahaan) WAJIB menyampaikan Notifikasi ke DJP secara online melalui akun coretax. Notifikasi ini berfungsi untuk memberitahukan kepada DJP siapa entitas dalam grup yang bertanggung jawab menyampaikan CbCR (apakah PT lokal tersebut, atau induk di luar negeri).

Waktu Ketersediaan dan Pelaporan

Jadwal CbCR berbeda dengan Master File dan Local File:

• Ketersediaan:
CbCR harus tersedia paling lama 12 bulan setelah akhir Tahun Pajak.
• Pelaporan:
Wajib Pajak wajib menyampaikan CbCR beserta Notifikasi secara elektronik (XML) melalui DJP Online paling lama 12 bulan setelah akhir Tahun Pajak.
• Lampiran SPT:
Tanda terima penyampaian CbCR wajib dilampirkan pada SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak Berikutnya.

Studi Kasus Perhitungan Kewajiban

Berikut adalah ilustrasi resmi penerapan ambang batas (threshold) CbCR berdasarkan Lampiran Huruf A Angka 3 PMK 172/2023:

PT GHI adalah perusahaan Indonesia yang merupakan Entitas Induk dari Grup Usaha. Tahun buku 1 Jan - 31 Des.

Data Peredaran Bruto Konsolidasi:

Tahun 2018: Rp12 Triliun
Tahun 2019: Rp10 Triliun
Tahun 2020: Rp13 Triliun
Tahun 2021: Rp9 Triliun

Analisis Kewajiban:

Tahun Pajak CbCR	Dasar Penentuan (Omzet Thn Sebelumnya)	Nilai Omzet	Keputusan	Deadline Lapor
2019	Omzet Tahun 2018	Rp12 Triliun	WAJIB (> Rp11 T)	31 Des 2020
2020	Omzet Tahun 2019	Rp10 Triliun	TIDAK WAJIB (< Rp11 T)	-
2021	Omzet Tahun 2020	Rp13 Triliun	WAJIB (> Rp11 T)	31 Des 2022

Kesimpulan: Penentuan kewajiban CbCR selalu melihat omzet konsolidasi tahun sebelumnya (preceding year), bukan tahun berjalan.

Bentuk dan Isi Formulir CbCR

Berdasarkan Pasal 31 dan Lampiran PMK 172/2023, CbCR terdiri dari Kertas Kerja dan tiga formulir utama yang harus diisi tanpa desimal untuk nilai mata uang:

A. Kertas Kerja (Working Paper) - Lampiran Huruf H

Wajib Pajak harus menyusun kertas kerja terlebih dahulu yang memuat rincian per entitas konstituen sebelum diagregasi.

B. Formulir CBC-1: Alokasi Penghasilan & Pajak - Lampiran Huruf F

Menyajikan data agregat (gabungan) seluruh entitas per negara/yurisdiksi:

Penghasilan Bruto: Dipisah antara Pihak Independen, Pihak Afiliasi, dan Total. Catatan: Tidak termasuk dividen dari pihak afiliasi.
Laba (Rugi) Sebelum Pajak.
PPh yang Telah Dipotong/Dipungut/Dibayar Sendiri (Cash Basis).
PPh Terutang (Accrued): Hanya beban pajak kini, tidak termasuk pajak tangguhan.
Modal & Akumulasi Laba Ditahan.
Jumlah Pegawai Tetap.
Harta Berwujud: Selain kas dan setara kas.

C. Formulir CBC-2: Daftar Anggota Grup

Memuat daftar nama seluruh anggota grup usaha yang dikelompokkan per negara domisili pajak, serta mencentang jenis kegiatan usaha utamanya (misal: R&D, Manufaktur, Penjualan, Jasa, Holding, dll).

D. Formulir CBC-3: Informasi Tambahan

Isian naratif untuk memberikan penjelasan penting, seperti sumber data yang digunakan (konsolidasi/statutory), asumsi kurs, atau penjelasan kegiatan usaha "Lain-lain".

Format Pelaporan XML

Pelaporan CbCR tidak dilakukan dengan mengunggah PDF, melainkan menggunakan skema XML (eXtensible Markup Language) yang spesifik. Wajib Pajak harus membentuk file XML berdasarkan kertas kerja dan formulir di atas, kemudian mengunggahnya di fitur CbCR pada DJP Online.

Apakah Perusahaan Saya Wajib Membuat Transfer Pricing Document?

TP Doc Threshold Test Cek Disini

Telah dikurasi oleh

Lilik F Pracaya, Ak., CA., ME., BKP (C) - Transfer Pricing Specialist UK-ADIT

Managing Director/ Managing Partner

Memahami Kriteria Hubungan Istimewa dalam Perpajakan

Memahami Konsep Arms Length Principle (PKKU) dalam Transfer Pricing

Mengupas Tuntas Transfer Pricing: Definisi, Penyebab, dan Regulasi di Indonesia

Hubungan Istimewa dalam Perpajakan Indonesia: Definisi, Kriteria, dan Studi Kasus

Membedah Jenis-Jenis Transaksi Afiliasi dalam Transfer Pricing: Dari Transaksi Barang Berwujud hingga Restrukturisasi Bisnis

Dasar Hukum dan Pedoman International Transfer Pricing Indonesia: Harmonisasi Lokal dan Standar Global

Membedah Substansi di Balik Angka: Delineasi dan Rekarakterisasi Transaksi dan Transfer Pricing

Analisis Rantai Nilai dan Penyelarasan Penciptaan Nilai dengan Hasil Transfer Pricing

Menguji Validitas Kewajaran Transaksi Afiliasi: Terpenuhi Tiga Pilar Arm's Length Principle Secara Kumulatif

The Golden Rule of Transfer Pricing: Memahami Konsep Arm's Length Principle di Berbagai Yurisdiksi

Mengelola Ketidakpastian: Konsep Risiko dan Pengalokasiannya dalam Analisis Transfer Pricing Modern

Di Antara Seni dan Angka: Mengapa Transfer Pricing Bukan Ilmu Pasti?

Analisis Fungsional: Pondasi Utama Penerapan Arms Length Principle dalam Transfer Pricing

Analisis Kesebandingan: Jantung Penerapan Arms Length Principle dalam Transfer Pricing

Membedah Rentang Kewajaran dan Titik Koreksi dalam Analisis Transfer Pricing

Dinamika Ex Ante dan Ex Post dalam Analisis Transfer Pricing: Menjembatani Ekspektasi dan Realita

Pendekatan Segregasi dan Agregasi dalam Analisis Transfer Pricing

Single Year vs. Multi-Year Analysis: Dinamika Penerapan dan Kepatuhan Transfer Pricing di Berbagai Yuridiksi

Choosing the Right Measuring Tool: A Comprehensive Guide to Profit Level Indicators (PLI) in Transfer Pricing

Metode Comparable Uncontrolled Price (CUP): Standar Emas dalam Penerapan Arm’s Length Principle

Metode Harga Penjualan Kembali (Resale Price Method): Strategi dan Penerapan dalam Transfer Pricing

Metode Biaya-Plus (Cost Plus Method): Mekanisme, Penerapan, dan Tantangan Akuntansi

TNMM Internal, Cara Murah dan Mudah Menghindari Koreksi Transfer Pricing

Metode Pembagian Laba (Profit Split Method): Solusi untuk Transaksi Terintegrasi dan Bernilai Unik

Metode Laba Bersih Transaksional (TNMM): Pendekatan Fleksibel dalam Penerapan Arms Length Principle

Eksplorasi "Metode Lainnya" dalam Transfer Pricing: Solusi untuk Transaksi Kompleks dan Tidak Berwujud

Memilih dan Menerapkan Metode Transfer Pricing yang Tepat

Seni dan Sains Benchmarking Analysis: Strategi Menghindari Jebakan "Cherry Picking" dalam Transfer Pricing

Panduan Teknis: Cara Pengisian Ikhtisar Master File dan Local File pada SPT Tahunan

Kapan TP Doc Master File dan Local File Dilaporkan ke Kantor Pajak?

Bedah Anatomi Dokumen Lokal (Local File)

Bedah Isi Dokumen Induk (Master File) Sesuai PMK 172/2023

Panduan Lengkap Kewajiban TP Doc: Ambang Batas, Tenggat Waktu, dan Studi Kasus

Panduan Lengkap Notifikasi CbCR dan Petunjuk Pengisiannya Sesuai PMK 172 Tahun 2023

Panduan Lengkap Kewajiban CbCR (Laporan per Negara) Sesuai PMK 172 Tahun 2023: Syarat, Jadwal, dan Studi Kasus

Bedah Anatomi CbCR: Panduan Teknis Pengisian Formulir CBC-1, CBC-2, dan CBC-3 Sesuai PMK 172/2023