Pendekatan Kekayaan Bersih (Net Worth Method) dalam Pemeriksaan Pajak

Dalam dinamika penegakan hukum perpajakan, transparansi adalah mata uang yang paling berharga. Sistem self-assessment memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk melaporkan penghasilannya. Namun, ketika Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan yang memadai, atau terdapat indikasi kuat bahwa gaya hidup dan akumulasi aset tidak sebanding dengan penghasilan yang dilaporkan, fiskus memiliki kewenangan untuk menggunakan metode alternatif.

Salah satu metode yang paling presisi dan sulit dibantah dalam kategori Metode Tidak Langsung (Indirect Audit Method) adalah Pendekatan Kekayaan Bersih (Net Worth Method). Pendekatan ini berakar pada definisi penghasilan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan.

Artikel ini akan membedah secara tuntas filosofi, mekanisme teknis, dan aplikasi Pendekatan Kekayaan Bersih berdasarkan regulasi terbaru, termasuk PMK Nomor 15 Tahun 2025 dan pedoman teknis SE-65/PJ/2013.

1. Filosofi dan Landasan Hukum

Definisi: Berdasarkan SE-65/PJ/2013 tentang Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan, Metode Tidak Langsung adalah teknik pemeriksaan untuk menguji kebenaran pos-pos yang diperiksa yang dilakukan secara tidak langsung melalui suatu pendekatan penghitungan tertentu. Salah satu pendekatannya adalah Pendekatan Pertambahan Kekayaan Bersih [SE-65/PJ/2013, Lampiran I].

Filosofi Ekonomi: Pendekatan ini didasarkan pada persamaan akuntansi pajak yang fundamental:

$$Penghasilan = Konsumsi + Investasi (Tabungan)$$

Jika diterjemahkan dalam konteks pemeriksaan, "Investasi" tercermin dari kenaikan kekayaan bersih (Harta dikurangi Utang), dan "Konsumsi" tercermin dari Biaya Hidup. Logika fiskus sederhana: Jika kekayaan seseorang bertambah Rp 1 Miliar dan ia menghabiskan Rp 500 Juta untuk hidup dalam setahun, maka secara matematis ia pasti memiliki penghasilan minimal Rp 1,5 Miliar, terlepas dari apakah pembukuannya mencatat hal tersebut atau tidak.

Kapan Metode Ini Digunakan? Pendekatan ini digunakan dalam kondisi:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan yang lengkap.
2. Dokumen pendukung tidak tersedia atau tidak dapat diandalkan.
3. Terdapat ketidakserasian mencolok antara penghasilan yang dilaporkan dalam SPT dengan profil kekayaan atau gaya hidup Wajib Pajak [Modul 03, Hal 22].

2. Formula dan Mekanisme Perhitungan

Inti dari pendekatan ini adalah merekonstruksi penghasilan Wajib Pajak dengan menarik garis lurus antara posisi kekayaan awal tahun dan akhir tahun. Berdasarkan Lampiran I SE-65/PJ/2013, tahapan perhitungannya adalah sebagai berikut:

Langkah 1: Menghitung Kekayaan Bersih (Net Worth)

Pemeriksa akan menghitung selisih antara Total Harta dan Total Kewajiban (Utang) pada dua titik waktu: Awal Tahun Pajak (1 Januari) dan Akhir Tahun Pajak (31 Desember).

$$Kekayaan Bersih = Total Harta - Total Kewajiban$$

Langkah 2: Menghitung Kenaikan Kekayaan Bersih

Selisih antara Kekayaan Bersih Akhir Tahun dengan Awal Tahun menunjukkan adanya akumulasi penghasilan yang ditabung atau diinvestasikan.

$$Kenaikan Kekayaan = Kekayaan Bersih Akhir - Kekayaan Bersih Awal$$

Langkah 3: Menambahkan Biaya Hidup (Living Cost)

Penghasilan yang habis dikonsumsi tidak akan tercermin dalam kenaikan harta. Oleh karena itu, Pemeriksa wajib menambahkan estimasi biaya hidup. Biaya hidup ini mencakup konsumsi rumah tangga, transportasi, pendidikan, kesehatan, rekreasi, gaya hidup (lifestyle), sumbangan, hingga pajak yang dibayar.

Langkah 4: Rekonsiliasi Penghasilan

Hasil penjumlahan Kenaikan Kekayaan dan Biaya Hidup adalah Penghasilan Bruto Total. Untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang seharusnya, Pemeriksa akan mengurangi dengan:

• Penghasilan yang bukan Objek Pajak (misal: Warisan, Hibah).
• Penghasilan yang dikenakan PPh Final.

3. Contoh Aplikasi Sederhana

Untuk memahami bagaimana metode ini bekerja dalam praktik nyata, mari kita lihat dua skenario kasus.

4. Relevansi dengan PMK 15 Tahun 2025 dan Coretax

Dalam era Coretax System dan berlakunya PMK Nomor 15 Tahun 2025, Pendekatan Kekayaan Bersih menjadi semakin relevan dan mematikan bagi penghindar pajak karena:

• Integrasi Data: DJP kini memiliki akses otomatis ke data perbankan (AEOI/ILAP). Pemeriksa dapat dengan mudah melihat saldo akhir tabungan dan deposito untuk menghitung "Kekayaan Bersih Akhir" tanpa harus menunggu Wajib Pajak meminjamkan rekening koran.
• Pemeriksaan Spesifik: Jika sistem mendeteksi adanya pembelian aset bernilai tinggi (properti/kendaraan) yang tidak didukung oleh penghasilan di SPT, sistem dapat memicu "Pemeriksaan Spesifik" yang langsung menargetkan klarifikasi sumber dana aset tersebut.

5. Strategi Wajib Pajak: Mitigasi dan Pembuktian

Wajib Pajak dapat membantah asumsi fiskus dengan pembuktian terbalik melalui:

1. Dokumentasi Utang: Pastikan akad kredit dan bukti transfer tersedia. Utang adalah pengurang kekayaan bersih yang sah.
2. Bukti Penghasilan Bukan Objek: Simpan akta waris, bukti hibah, atau klaim asuransi sebagai pengurang dalam rumus Net Worth.
3. Lapor Harta di SPT secara Jujur: Pastikan kolom harta di SPT Tahunan diisi lengkap sesuai tahun perolehan untuk menghindari anggapan harta tersebut sebagai penghasilan tahun berjalan.

Kesimpulan

Pendekatan Kekayaan Bersih adalah metode "sapu jagat" yang sangat logis dan matematis. Bagi Wajib Pajak, konsistensi antara profil penghasilan, gaya hidup, dan pelaporan harta di SPT adalah kunci utama untuk menghindari koreksi signifikan. Di bawah rezim PMK 15 Tahun 2025, menyembunyikan penghasilan dalam bentuk aset menjadi strategi yang berisiko tinggi.

Referensi:

• 1. SDSN UU KUP 2023 (Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).
• 2. PP Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
• 3. PMK Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak.
• 4. SE-65/PJ/2013 tentang Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan.