Anatomi Data Konkret: Bedah Tuntas Klasifikasi dan Implikasi Pembuktian Langsung dalam Rezim Pemeriksaan Pajak Terbaru

Dalam evolusi tata kelola perpajakan di Indonesia, terutama dengan menyongsong implementasi penuh Coretax System, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan redefinisi strategis terhadap mekanisme pengawasan dan pemeriksaan. Salah satu pilar utama dalam percepatan penegakan hukum ini adalah konsep "Data Konkret".

Berdasarkan PMK Nomor 15 Tahun 2025 dan aturan pelaksananya PER-18/PJ/2025, Data Konkret tidak lagi sekadar data pemicu (trigger), melainkan data yang memiliki kekuatan pembuktian materiil yang mutlak. Data ini memungkinkan fiskus untuk menghitung kewajiban perpajakan secara langsung tanpa melalui proses pengujian yang panjang dan berbelit. Artikel ini akan menguraikan secara naratif dan mendalam mengenai klasifikasi jenis-jenis Data Konkret sebagaimana diatur dalam regulasi terbaru, serta bagaimana data tersebut ditransformasikan menjadi produk hukum.

1. Konsep Fundamental Data Konkret dalam Era Modernisasi

Secara definisi hukum, Data Konkret adalah data yang diperoleh atau dimiliki oleh DJP berupa faktur pajak, bukti pemotongan/pemungutan, atau data perpajakan lainnya yang dapat langsung digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan [PMK 15 Th 2025, Pasal 1 angka 12].

Perubahan signifikan terjadi pada cara penanganannya. Jika sebelumnya penanganan data konkret seringkali memakan waktu berbulan-bulan melalui mekanisme Pemeriksaan Khusus biasa, kini di bawah PER-18/PJ/2025, data ini dieksekusi melalui Pemeriksaan Spesifik. Pemeriksaan ini memiliki karakteristik "kilat", dengan jangka waktu pengujian paling lama hanya 10 (sepuluh) hari kerja [PER-18/PJ/2025]. Hal ini dimungkinkan karena sifat data tersebut yang dianggap sudah matang (mature) dan tidak memerlukan pembuktian konfirmasi eksternal yang rumit.

2. Klasifikasi Jenis Data Konkret Berdasarkan PER-18/PJ/2025

Merujuk pada Pasal 2 PER-18/PJ/2025, terdapat empat kategori utama data yang diklasifikasikan sebagai Data Konkret. Berikut adalah analisis mendalam untuk setiap jenisnya:

A. Faktur Pajak Keluaran (Validasi Sistem vs Pelaporan)

Jenis pertama dan yang paling umum adalah data terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

• Definisi: Faktur Pajak yang sudah memperoleh persetujuan (approval) melalui sistem informasi milik DJP tetapi belum atau tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN [PMK 15 Th 2025, Pasal 5 ayat 2; PER-18/PJ/2025].
• Mekanisme Deteksi: Dalam ekosistem e-Faktur, setiap penerbitan faktur harus mendapatkan validasi QR Code dari server DJP. Jejak digital ini terekam sempurna di database DJP. Selisih antara faktur approved dengan SPT Masa PPN langsung teridentifikasi sebagai Data Konkret.
• Contoh: PT A menerbitkan Faktur Pajak Rp100 juta pada masa Januari 2025 dan sukses diunggah. Namun, dalam SPT Masa PPN Januari 2025 dilaporkan nihil. Selisih tersebut adalah Data Konkret.

B. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh (Kewajiban Withholding Tax)

Jenis kedua berkaitan dengan kewajiban pemotongan/pemungutan PPh (Potput).

• Definisi: Bukti pemotongan atau pemungutan PPh yang belum atau tidak dilaporkan oleh penerbit bukti pemotongan atau pemungutan pada SPT Masa PPh [PER-18/PJ/2025, Pasal 2 ayat 1 huruf b].
• Mekanisme Deteksi: Melalui sistem e-Bupot Unifikasi, Wajib Pajak membuat bukti potong yang otomatis tersimpan di server DJP. Jika tidak dilaporkan/disetorkan, data ini menjadi Data Konkret.
• Implikasi: Fiskus tidak perlu lagi menguji eksistensi transaksi karena penerbitan bukti potong adalah pengakuan sepihak dari Wajib Pajak.

C. Data Wajib Pajak Non-Filer (Pasca Teguran)

Menyasar Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT setelah ditegur secara tertulis dalam jangka waktu yang ditentukan. Data transaksi dari pihak ketiga (lawan transaksi/ILAP) yang dimiliki DJP otomatis "naik status" menjadi Data Konkret untuk penghitungan pajak secara jabatan (ex-officio).

D. Bukti Transaksi atau Data Lainnya (Hasil Klarifikasi)

Kategori paling dinamis di mana data pemicu berubah menjadi konkret melalui proses pengawasan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PER-18/PJ/2025, data ini mencakup kondisi di mana:

1. Diterbitkan SP2DK; DAN
2. Dibuat Berita Acara permintaan penjelasan yang memuat persetujuan Wajib Pajak; NAMUN
3. Wajib Pajak tidak melunasi atau tidak membetulkan SPT sesuai batas waktu.

Contoh Kasus: Wajib Pajak mengakui harta belum lapor dalam Berita Acara SP2DK, namun ingkar janji untuk membetulkan SPT dalam 14 hari. Berita Acara tersebut berubah seketika menjadi Data Konkret yang memicu Pemeriksaan Spesifik.

3. Implikasi Prosedural: Kecepatan di Atas Segalanya

Penetapan Data Konkret membawa konsekuensi prosedur yang sangat cepat:

1. Pemeriksaan Spesifik: Tipe pemeriksaan khusus untuk Data Konkret.
2. Tanpa Pembahasan Temuan Sementara: Tahapan ini ditiadakan. Wajib Pajak langsung menerima SPHP.
3. Waktu Sangat Singkat: 10 hari kerja untuk pengujian dan 10 hari kerja untuk pelaporan.

Kesimpulan

Regulasi terbaru melalui PER-18/PJ/2025 dan PMK 15 Tahun 2025 telah mempertegas jalur ekspres menuju penetapan pajak (SKP). Mengabaikan validasi data sistem atau meremehkan komitmen dalam Berita Acara SP2DK kini langsung berhadapan dengan Pemeriksaan Spesifik yang cepat dan mengikat.

Referensi:

1. UU KUP No. 6 Tahun 1983 (s.t.d.t.d UU No. 6 Tahun 2023).
2. PP Nomor 50 Tahun 2022.
3. PMK Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak.
4. PER-18/PJ/2025 tentang Tindak Lanjut Atas Data Konkret.
5. PER-23/PJ/2013 tentang Standar Pemeriksaan.
6. SE-09/PJ/2023 tentang Juknis Pengawasan Data Konkret.
7. SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan.