Danantara resmi mengambil alih kendali pembiayaan proyek pabrik baja Krakatau Steel, menggeser peran investor China menjadi sekadar mitra teknologi. Optimisme konsumen melonjak ke titik tertinggi dalam setahun terakhir, namun paradoks terjadi di sektor riil di mana pengusaha justru menahan rekrutmen karyawan baru. Sementara itu, pemerintahan Prabowo bersiap merombak total skema insentif fiskal demi menarik investasi berkualitas.
Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia membuat langkah strategis dengan mengambil alih dukungan pendanaan bagi proyek hilirisasi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS). Keputusan ini secara otomatis menggeser posisi investor asal China, yang sebelumnya digadang-gadang menjadi penyandang dana utama, kini hanya berpotensi menjadi mitra penyedia teknologi tanpa kendali mayoritas.
Direktur Komersial KRAS, Hernowo, menegaskan bahwa masuknya Danantara memastikan kendali proyek strategis berkapasitas 3 juta ton per tahun ini tetap berada sepenuhnya di tangan Indonesia. Groundbreaking pabrik yang ditargetkan mengurangi impor baja ini dijadwalkan berlangsung pada Maret 2026 sebagai prioritas utama hilirisasi tambang nasional.
Semangat kemandirian industri ini sejalan dengan pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional di awal tahun. Bank Indonesia (BI) melaporkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Januari 2026 melonjak ke level 127, angka tertinggi dalam satu tahun terakhir. Kenaikan optimisme ini merata di hampir seluruh kelompok pengeluaran, terutama didorong oleh generasi muda berusia 20-30 tahun yang semakin yakin dengan prospek penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja. Namun, harapan tinggi masyarakat akan lapangan kerja ini justru bertabrakan dengan realitas keras yang terjadi di lantai produksi industri manufaktur.
Para pengusaha industri mesin dan logam kini cenderung menahan diri untuk membuka lowongan kerja tetap meskipun pesanan proyek domestik sedang melimpah. Ketua Gabungan Industri Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (Gamma), Dadang Asikin, mengungkapkan bahwa tipisnya margin keuntungan memaksa perusahaan menerapkan strategi wait and see dengan lebih memilih tenaga kerja kontrak atau borongan. Selain itu, pergeseran ke arah otomatisasi mesin yang lebih efisien membuat lonjakan output produksi tidak lagi berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja manusia secara masif.
Merespons tantangan penyerapan tenaga kerja dan kebutuhan investasi ini, Presiden Prabowo Subianto berencana merombak total skema insentif fiskal seperti tax holiday dan tax allowance. Pemerintah akan menata ulang kriteria penerima insentif agar lebih tepat sasaran, memprioritaskan sektor padat karya berorientasi ekspor serta industri berteknologi tinggi. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut baik rencana ini, namun mewanti-wanti agar pemerintah membereskan masalah birokrasi yang selama ini membuat insentif pajak sulit diakses dan penuh ketidakpastian.
Dinamika awal tahun 2026 ini menghadirkan situasi yang kontradiktif: sentimen konsumen dan ambisi pemerintah sangat tinggi, namun sektor swasta masih berhati-hati dalam berekspansi tenaga kerja. Investor perlu mencermati efektivitas implementasi Danantara dan insentif fiskal baru, apakah mampu menjembatani celah antara pertumbuhan makro dan penyerapan tenaga kerja riil. Bagi pencari kerja, peningkatan keterampilan teknis menjadi mutlak karena industri kian gemar menggunakan mesin otomatis dibandingkan menambah jumlah karyawan.
Pemerintah harus memastikan bahwa "karpet merah" yang digelar melalui Danantara dan insentif pajak tidak hanya mempercantik angka investasi di atas kertas, tetapi benar-benar menciptakan lapangan kerja yang diharapkan oleh masyarakat yang sedang optimis.