Pajak Kripto Naik, Pemerintah Kaji Cukai Popok di Tengah Desakan Stimulus

Periode ini menampilkan kontras antara kuatnya kinerja penerimaan pajak digital dan meningkatnya kebutuhan akan stimulus fiskal guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Penerimaan pajak kripto yang telah menembus Rp1,7 triliun menunjukkan potensi besar aset digital sebagai sumber penerimaan baru bagi negara. Sementara itu, pemerintah tengah mengkaji perluasan objek cukai yang mencakup produk seperti popok dan tisu basah. Langkah pengetatan fiskal ini berlangsung di tengah dorongan agar pemerintah memberikan stimulus bagi kelas menengah menjelang akhir tahun. Di sisi lain, sistem pembayaran QRIS kembali menjadi sorotan positif, bersamaan dengan penegasan aturan mengenai aktivitas perdagangan barang bekas (thrifting).

Pemerintah melakukan perluasan basis fiskal dan penertiban industri di tengah tuntutan stimulus untuk pertumbuhan ekonomi akhir tahun. Penerimaan pajak kripto mencapai Rp1,7 triliun, di mana Indodax menyumbang hampir setengahnya. Angka ini menegaskan potensi besar aset digital sebagai sumber penerimaan negara. Sejalan dengan upaya perluasan ini, Popok hingga tisu basah masuk kajian untuk menjadi barang kena cukai. Kajian ini bertujuan mencari sumber penerimaan baru dan melakukan ekstensifikasi objek cukai.

Upaya pengetatan fiskal tersebut muncul di tengah kebutuhan mendesak untuk menjaga momentum pertumbuhan. Pemerintah perlu memberi stimulus kepada kelas menengah untuk mendorong ekonomi akhir tahun 2025. Desakan ini menunjukkan bahwa konsumsi domestik masih memerlukan dorongan fiskal. Di sisi industri, Pemerintah tak sembarangan menindak thrifting; yang dilarang hanyalah pakaian bekas impor ilegal. Pernyataan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan memisahkan antara usaha thrifting lokal yang legal dengan aktivitas impor ilegal.

Sementara itu, Indonesia mendapatkan pengakuan internasional atas kemajuan teknologi pembayarannya. Menko Airlangga Hartarto mengungkap QRIS ditakuti negara lain dan kini telah digunakan oleh 56 juta orang. Fakta ini menegaskan kemajuan Indonesia dalam digitalisasi pembayaran dan perannya di kancah global.

Kinerja impresif pajak kripto dan rencana ekstensifikasi cukai (popok, tisu basah) menunjukkan fokus pemerintah pada pengamanan dan perluasan basis penerimaan fiskal. Namun, pengetatan ini harus diseimbangkan dengan kebutuhan stimulus bagi kelas menengah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan QRIS menempatkan Indonesia di garis depan keuangan digital, diiringi dengan kejelasan regulasi perdagangan (thrifting) untuk melindungi industri domestik dari barang impor ilegal.

Perkembangan terbaru menunjukkan fokus pemerintah yang semakin kuat pada pemulihan penerimaan melalui reformasi pajak digital, termasuk integrasi data e-money dan percepatan digitalisasi pajak daerah. Di sisi lain, tekanan eksternal seperti penurunan cadangan devisa serta persoalan domestik berupa kerugian besar akibat judi online menegaskan perlunya kewaspadaan fiskal dan penegakan hukum yang lebih tegas.