Presiden Prabowo menjanjikan kejutan pertumbuhan ekonomi di Davos di tengah sorotan tajam atas risiko inefisiensi anggaran makan bergizi gratis senilai Rp335 triliun. Pelaku industri padat karya kini menghadapi dilema besar antara relokasi ke Jawa Tengah demi upah murah atau bertahan di Jawa Barat dengan efisiensi tinggi. Strategi makroekonomi pemerintah sedang diuji oleh realitas fiskal yang ketat dan dinamika lapangan kerja yang berubah cepat.
Presiden Prabowo Subianto tampil penuh percaya diri di hadapan para CEO global dalam ajang World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss. Ia menegaskan bahwa ekonomi Indonesia akan memberikan kejutan signifikan bagi dunia dengan pertumbuhan yang melampaui 5 persen di tengah ketidakpastian global. Prabowo mengutip laporan IMF yang menyebut Indonesia sebagai titik terang ekonomi dunia berkat disiplin fiskal yang menjaga defisit di bawah 3 persen dan inflasi yang terkendali. Ambisi besar untuk menarik investasi asing ini harus berhadapan dengan tantangan domestik terkait pengelolaan anggaran negara yang sedang disorot tajam oleh para ekonom.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintah kini menuai kritik keras karena menelan anggaran fantastis sebesar Rp335 triliun atau setara 47,5 persen dari total anggaran pendidikan pemerintah pusat. Ekonom Indef, M. Rizal Taufikurrahman, memperingatkan risiko inefisiensi besar-besaran mengingat penyerapan anggaran tahun 2025 hanya mencapai 72,5 persen dengan target penerima yang meleset jauh. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berjanji akan menyisir ulang alokasi dana tersebut "baris demi baris" untuk memangkas pemborosan dan duplikasi anggaran yang tidak perlu. Di saat pemerintah berjuang menata efisiensi anggaran jumbo tersebut, sektor swasta justru tengah memutar otak menyiasati beban biaya operasional yang kian mencekik kelangsungan bisnis mereka.
Gelombang relokasi pabrik padat karya dari Jawa Barat dan Banten menuju Jawa Tengah terus berlanjut demi mengejar struktur upah buruh yang lebih kompetitif. Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Muhammad Faisal, menyebut fenomena migrasi industri ini sudah terjadi sejak satu dekade lalu karena disparitas upah yang mencolok antara Jabodetabek dan wilayah Jawa Tengah. Namun, Ketua Umum Asosiasi Garmen dan Textile Indonesia (AGTI), Anne Patricia, menegaskan bahwa relokasi bukan satu-satunya solusi karena banyak pabrik tetap bertahan di zona upah tinggi dengan mengandalkan peningkatan produktivitas dan efisiensi teknologi.
Situasi dilematis ini membawa implikasi serius bagi investor yang kini harus lebih cermat menghitung biaya logistik dan ketersediaan infrastruktur, bukan sekadar tergiur upah murah. Bagi masyarakat luas, besarnya alokasi anggaran MBG yang menggerus pos pendidikan menuntut pengawasan ketat agar pajak yang dibayarkan tidak menguap tanpa dampak peningkatan kualitas SDM yang nyata.
Optimisme Prabowo di panggung dunia akan terdengar sumbang jika fondasi fiskal di dalam negeri keropos akibat eksekusi program populis yang tidak matang serta basis industri yang rapuh. Pemerintah wajib membuktikan bahwa anggaran Rp335 triliun untuk makan gratis benar-benar efektif mencegah stunting, bukan sekadar proyek "bakar uang", sembari memastikan kebijakan industri tidak hanya memicu perlombaan upah murah (race to the bottom) yang justru merugikan kesejahteraan buruh jangka panjang.