Beranda Publikasi & Konsultasi Berita
Berita

Respons Ekonomi Pemerintah: BI Pangkas Suku Bunga dan RI Teken Perjanjian Dagang dengan Uni Eropa

Taxindo Prime Consulting
Kamis, 18 September 2025 | 13:47 WIB
00:00
Optimum dengan Google Chrome
Respons Ekonomi Pemerintah: BI Pangkas Suku Bunga dan RI Teken Perjanjian Dagang dengan Uni Eropa
Gejolak dalam perekonomian nasional kian terasa, seiring dengan langkah pemerintah dan dinamika pasar yang terus bergulir. Beberapa isu utama kini mencuat, antara lain penandatanganan perjanjian dagang dengan Uni Eropa, kebijakan pemotongan suku bunga acuan, hingga protes pelaku industri tembakau atas rencana kenaikan cukai.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis yang komprehensif. Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 4,75%. BI optimistis akan langkah ini, ditambah dengan perbaikan kondisi ekonomi global, yang nantinya akan mendorong pertumbuhan di semester II 2025. Sejalan dengan itu, Presiden menginstruksikan agar suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi tetap 5%, sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat dan menstimulasi sektor properti.

Di bidang perdagangan, pemerintah mengambil langkah signifikan dengan menandatangani Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Uni Eropa. Perjanjian ini akan membebaskan tarif impor untuk 80% produk Indonesia, yang diharapkan dapat meningkatkan ekspor dan daya saing di pasar global.

Di tengah berbagai langkah positif tersebut, pemerintah juga menghadapi tekanan dari industri tembakau. Mereka mendesak pemerintah untuk menunda kenaikan cukai, dengan alasan industri sudah tertekan oleh persaingan dan tingginya biaya produksi. Permintaan ini menuntut pemerintah menyeimbangkan antara peningkatan penerimaan negara dan keberlanjutan industri padat karya.

Kebijakan yang ditempuh belakangan ini memberikan gambaran jelas mengenai fokus pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi. Penandatanganan CEPA adalah langkah strategis untuk membuka pasar baru dan mendorong ekspor, yang dapat menjadi pendorong pertumbuhan. Sementara itu, kebijakan moneter melalui pemotongan suku bunga dan intervensi langsung pada suku bunga KPR subsidi, menunjukkan fokus pemerintah untuk menstimulasi konsumsi domestik dan sektor properti. Namun, di sisi lain, pemerintah menghadapi dilema. Permintaan industri tembakau untuk menunda kenaikan cukai menunjukkan bahwa kebijakan fiskal perlu mempertimbangkan dampak terhadap sektor-sektor strategis, agar tidak menimbulkan kerugian bagi industri dan tenaga kerja.

Dinamika yang ada mengingatkan bahwa pemerintah harus cermat menyeimbangkan kepentingan pertumbuhan dan stabilitas. Pemotongan suku bunga BI dan penandatanganan perjanjian dagang merupakan langkah proaktif untuk mendorong pertumbuhan. Namun, tantangan yang dihadapi industri tembakau menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan fiskal, seperti cukai, harus dipertimbangkan secara matang agar tidak mengorbankan industri dan tenaga kerja. Keberhasilan pemerintah akan diukur dari kemampuannya untuk mengintegrasikan kebijakan moneter dan fiskal secara harmonis demi mencapai stabilitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan.


Daftar Sumber

Artikel Selengkapnya
Artikel
16 Maret 2026 • Taxindo Prime Consulting | Lilik F Pracaya, Ak., CA., ME., BKP (C)

Panduan Lengkap PPN Ekspor Jasa Kena Pajak dan Format PEJ di Era Coretax
Artikel
11 Maret 2026 • Taxindo Prime Consulting | Lilik F Pracaya, Ak., CA., ME., BKP (C)

Matinya Kepakaran: Mengapa "Lulusan Google" dan Pengguna AI Merasa Lebih Pintar dari Ahli Sesungguhnya?
Artikel
02 Maret 2026 • Taxindo Prime Consulting | Arya Hibatullah - Lilik F Pracaya, Ak., CA., ME., BKP (C)

Term of Reference (TOR) dalam Pemeriksaan Pajak Terfokus di Era Coretax
Putusan Selengkapnya
Putusan
14 Januari 2026 • Taxindo Prime Consulting | Dita Rahmah Fitri - Lilik F Pracaya, Ak., CA., ME., BKP (C)

Ketika Employee Benefit Tidak Otomatis Menjadi Objek PPh 21

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nama Kategori Putusan 2 Nama Kategori Putusan 3 Nama Kategori Putusan 4

PUT-006540.102023PPM.XIIIA Tahun 2025 - 21 Agustus 2025

Putusan
14 Januari 2026 • Taxindo Prime Consulting | Dita Rahmah Fitri - Lilik F Pracaya, Ak., CA., ME., BKP (C)

Dari Market Support ke Core Business: Di Mana BUT Dimulai?

PUT-010233.272024PPM.XA Tahun 2025 - 28 Agustus 2025

Siapa Kami
Taxindo Prime Consulting (TPC) hadir sebagai mitra strategis terpercaya yang bergerak secara komprehensif di bidang konsultasi perpajakan, akuntansi, pengembangan bisnis, dan hukum bisnis. Dengan komitmen terhadap integritas dan profesionalisme, TPC berdedikasi untuk memberikan lebih dari sekadar jasa konsultasi; kami menyediakan edukasi, saran taktis, serta solusi konkret. Seluruh layanan kami dirancang untuk membedah dan menyelesaikan permasalahan perpajakan maupun bisnis klien secara objektif, mendalam, dan sepenuhnya independen demi menjaga kepatuhan dan keberlanjutan usaha.
Lihat Details
KANTOR
Mega Plaza Building 12th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-3 Jakarta 12940

Phone :
+62 21 521 2686
+62 817 001 3303

Email :
info@taxindo.co.id
Copyright © 2025 Taxindo Prime Consulting

Seluruh konten di website ini hanya disajikan untuk tujuan informasi dan edukasi umum. Informasi ini tidak dimaksudkan sebagai pengganti nasihat atau konsultasi perpajakan profesional yang spesifik untuk situasi Anda. Kami sangat menganjurkan Anda untuk menghubungi tim konsultan kami secara langsung guna mendapatkan panduan dan nasihat yang tepat.
Taxindo Prime Consulting
Kalkulator Pajak dan Transfer Pricing
Kalender Pajak
×
Newsletter