Dinamika Fiskal dan Ekonomi: Optimisme Pertumbuhan 2026, Kritik Spending Daerah, dan Isu Bea Cukai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menghadapi tantangan manajemen fiskal di tingkat daerah dan pusat, sambil terus menyuarakan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2026. Di tengah rapat kerja, Menteri Keuangan Purbaya mendapat sorotan dan pujian terkait kinerja lembaga yang dipimpinnya. Isu utama hari ini mencakup rendahnya belanja daerah yang menyebabkan dana mengendap di perbankan, proyeksi pertumbuhan ekonomi di masa depan, serta respons langsung dari Menkeu terhadap ancaman pembekuan Bea Cukai.

Menteri Keuangan Purbaya menyatakan optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 6% pada tahun 2026. Keyakinan ini didasarkan pada momentum pemulihan domestik yang kuat dan dampak positif dari reformasi struktural yang diimplementasikan pemerintah, termasuk di sektor investasi, di mana CEO Danatara mengungkapkan progres negosiasi mengenai pembelian pabrik kimia Lotte di Cilegon, mengindikasikan adanya aktivitas investasi besar di sektor industri dasar.

Di sisi lain, Menteri Keuangan juga mengungkap bahwa belanja daerah (pemda) cenderung rendah, menyebabkan dana daerah mengendap dalam jumlah besar di perbankan. Alasan utama yang disampaikan adalah ketidakmampuan pemda dalam merencanakan dan mengeksekusi proyek fisik yang besar serta birokrasi yang lambat, sehingga menghambat perputaran uang di daerah.

Terkait isu integritas, Menteri Keuangan Purbaya secara terbuka menjelaskan bahwa ancaman Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membekukan Bea Cukai dilatarbelakangi oleh masalah integritas dan kualitas layanan yang belum memuaskan. Dalam rapat kerja di DPR, Purbaya juga menerima kritik atas kinerja fiskal yang belum optimal, sekaligus dipuji oleh seniornya dari ITB atas langkah reformasi dan transparansi yang telah dilakukan Kementerian Keuangan.

Arah kebijakan ini membawa implikasi luas, terutama pada disparitas pembangunan dan iklim investasi. Rendahnya belanja daerah yang diungkap Menkeu menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan tekanan pada pemerintah pusat untuk mencari solusi agar dana mengendap segera tersalurkan. Sementara itu, optimisme pertumbuhan 6% untuk 2026 menciptakan harapan bagi investor, namun realisasinya bergantung pada keberhasilan reformasi struktural. Di sisi kepabeanan, pengakuan blak-blakan Menkeu mengenai masalah Bea Cukai menegaskan komitmen perbaikan, yang jika terlaksana, akan mempercepat logistik dan meningkatkan daya saing ekspor. Progres investasi di sektor kimia (Lotte-Danatara) mencerminkan kepercayaan investor domestik terhadap prospek industri hulu.

Keseluruhan berita hari ini menunjukkan otoritas fiskal Indonesia tengah menyeimbangkan antara penataan internal (solusi dana mengendap daerah dan reformasi Bea Cukai) dan proyeksi ekonomi makro yang ambisius (target pertumbuhan 6% di 2026). Kritik dan pujian terhadap Menkeu Purbaya menegaskan bahwa reformasi fiskal yang sedang berjalan sudah berada di jalur yang tepat, namun perlu akselerasi di area birokrasi daerah dan integritas layanan publik. Pemerintah wajib memperbaiki kualitas spending daerah dan menindaklanjuti ultimatum Bea Cukai agar target pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dan iklim investasi makin kondusif.