Gebrak Meja DJP: Hapus Budaya "Bawakan Tas Bos" hingga Buru Wajib Pajak Hantu!

Reformasi Mental: Selamat Tinggal Budaya Feodal

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menegaskan komitmennya untuk mengubur dalam-dalam budaya feodal yang selama ini menjangkiti birokrasi DJP, seperti kebiasaan bawahan membawakan tas atasan yang dianggap kewajiban tidak tertulis. Bimo menuntut perubahan gaya kepemimpinan menjadi lebih humanis dan kolaboratif, di mana instruksi kaku seperti "segera selesaikan" harus diganti dengan ajakan "mari kita kerjakan bersama" demi membangun keteladanan nyata. Langkah perbaikan kultur ini dinilai krusial untuk memulihkan kepercayaan publik dan menciptakan lingkungan kerja profesional yang bebas dari relasi kuasa tidak sehat.

Upaya pembenahan internal ini berjalan beriringan dengan strategi eksternal yang jauh lebih agresif dalam mengejar potensi pendapatan negara.

Jaring Pengaman Baru: Wajib Pajak "Hantu" Kini Terdeteksi

DJP memperluas kewenangannya melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111 Tahun 2025 yang memungkinkan pengiriman Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada subjek yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Dirjen Bimo menjelaskan bahwa integrasi data yang semakin komprehensif memungkinkan petugas pajak mendeteksi entitas yang memenuhi syarat objektif dan subjektif namun belum memiliki NPWP, sebagai bagian dari strategi ekstensifikasi pajak. Kebijakan jemput bola ini memastikan bahwa tidak ada lagi pelaku ekonomi yang bisa bersembunyi dari kewajiban perpajakan hanya karena mereka tidak mendaftarkan diri secara sukarela.

Namun, kecanggihan sistem pelacakan ini dinilai belum cukup jika celah korupsi dan kebocoran di sektor strategis tidak ditambal dengan serius.

Saran Pengamat: Awasi Ekspor dan Potong Gaji Satu Kantor

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, mendesak pemerintah untuk fokus membongkar praktik under-invoicing dan under-reporting di komunitas eksportir yang kerap mengecilkan nilai transaksi demi menghindari pajak. Ia juga mengusulkan penerapan sanksi tanggung jawab kolektif, di mana remunerasi satu kantor harus diturunkan jika terbukti ada pegawai yang korupsi namun sistem whistleblowing tidak berjalan efektif. Di sisi lain, Pengamat CITA Fajry Akbar mengingatkan bahwa mengejar uang korupsi saja tidak akan cukup menambal target penerimaan 2026, karena modus oknum seringkali berupa pemerasan yang lebih merugikan wajib pajak daripada negara.

Dampak Bagi Pelaku Usaha dan Masyarakat

Perubahan drastis ini menjadi sinyal waspada bagi pelaku usaha sektor ekspor dan individu kaya yang belum memiliki NPWP, karena data kepabeanan dan transaksi keuangan kini terhubung langsung dengan radar DJP. Bagi pegawai pajak, era kenyamanan feodal telah berakhir berganti dengan tuntutan integritas tinggi di mana gaji mereka kini dipertaruhkan oleh perilaku rekan sejawatnya.

Kementerian Keuangan sedang melakukan "bersih-bersih" besar-besaran yang menuntut transparansi total dari dua arah: aparat pajak harus membuang mentalitas priayi, sementara masyarakat tidak bisa lagi menyembunyikan aset di balik status non-NPWP. Wajib pajak disarankan segera merapikan pelaporan aset secara sukarela melalui sistem Coretax sebelum surat cinta SP2DK mendarat di depan pintu.