Inflasi Pangan Memicu Kenaikan Harga, Neraca Perdagangan Surplus US$2,39 Miliar: Anggaran Prioritas Prabowo dan Langkah Strategis Indonesia Gabung BRICS 

Awal Desember 2025 diwarnai perkembangan signifikan pada sektor makroekonomi, mulai dari surplus neraca perdagangan yang konsisten hingga peningkatan inflasi menjelang tutup tahun. Di sisi lain, diskursus kebijakan jangka panjang menguat, mencakup alokasi besar untuk program prioritas presiden terpilih serta langkah strategis Indonesia bergabung dengan aliansi ekonomi baru. Fokus utama perkembangan ini meliputi evaluasi surplus perdagangan dan inflasi, serta analisis dampak kebijakan belanja pemerintah dan keikutsertaan Indonesia dalam BRICS terhadap arah ekonomi nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa neraca perdagangan Indonesia pada Oktober 2025 mencapai surplus sebesar US$2,39 miliar, yang didukung oleh kinerja ekspor yang kuat. Namun, kinerja impor pada bulan yang sama tercatat melemah menjelang periode Nataru, yang diperkirakan karena perlambatan permintaan domestik dan tertundanya impor bahan baku untuk industri. Selain itu, Inflasi pada November 2025 menembus 2,72 basis poin (bps), di mana kenaikan harga cabai merah dan beras menjadi pendorong utama, mencerminkan adanya tekanan pada harga pangan menjelang akhir tahun.

Dalam menghadapi dinamika ekonomi, Indonesia resmi bergabung ke dalam aliansi ekonomi BRICS dan sebagai langkah awal menyetor dana sebesar US$1 miliar ke New Development Bank (NDB). Langkah strategis ini mengindikasikan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan akses pembiayaan global.

Ekonom menilai bahwa anggaran program prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto yang mencapai Rp256,7 triliun tidak secara otomatis akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Efektivitas dana ini akan sangat bergantung pada kecepatan dan ketepatan alokasi serta daya serap belanja di lapangan.

Data makro dan kebijakan saat ini membawa implikasi beragam. Surplus neraca perdagangan yang stabil memberikan bantalan bagi stabilitas nilai tukar Rupiah, namun pelemahan impor mengindikasikan perlambatan aktivitas industri dan permintaan domestik. Kenaikan inflasi di akhir tahun, terutama dari sektor pangan, menciptakan tekanan terhadap daya beli masyarakat dan membutuhkan intervensi pemerintah. Secara kebijakan, besarnya anggaran program Prabowo menciptakan potensi multiplier effect ekonomi yang besar, namun memerlukan tata kelola yang ketat agar tidak menjadi beban fiskal. Sementara itu, keanggotaan BRICS dan setoran dana ke NDB membuka peluang bagi diversifikasi pembiayaan infrastruktur dan meningkatkan posisi geopolitik Indonesia.

Secara keseluruhan, perekonomian Indonesia memasuki akhir tahun 2025 dengan gambaran yang kontras: neraca perdagangan yang solid namun terancam inflasi pangan dan permintaan domestik yang lesu. Pemerintah kini dihadapkan pada tugas ganda untuk mengendalikan inflasi pangan melalui stabilisasi harga, sekaligus memastikan anggaran program prioritas Rp256,7 triliun dapat dieksekusi secara efektif. Langkah strategis bergabung dengan BRICS menunjukkan upaya proaktif untuk mengamankan sumber pembiayaan dan kerja sama ekonomi di masa depan.