Transformasi sistem administrasi perpajakan Indonesia melalui Core Tax Administration System (Coretax) membawa perubahan fundamental dalam cara Wajib Pajak mengelola hak dan kewajibannya. Salah satu aspek yang mengalami modernisasi signifikan adalah administrasi perpajakan keluarga atau Family Tax Unit. Bagi wanita kawin (istri), memahami posisi dan opsinya dalam sistem baru ini sangat krusial untuk memastikan kepatuhan pajak yang efisien dan menghindari sengketa administratif.
Artikel ini akan mengupas tuntas spektrum kewajiban perpajakan istri, mulai dari konsep dasar hukum, opsi penggabungan atau pemisahan NPWP, hingga tata cara teknis pemenuhannya dalam aplikasi Coretax.
Sebelum masuk ke teknis Coretax, kita harus kembali ke prinsip dasar perpajakan Indonesia. Sistem pajak penghasilan di Indonesia memandang keluarga—suami, istri, dan anak yang belum dewasa—sebagai satu entitas ekonomi tunggal.
Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Pengasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 (UU PPh) dan penjelasannya sebagai berikut:
Pasal 8 ayat (1) UU PPh:
"Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya."
Penjelasan Pasal 8 ayat (1):
"Sistem pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang ini menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga (suami/ayah). Namun, dalam hal-hal tertentu pemenuhan kewajiban pajak tersebut dilakukan secara terpisah..."
Dalam ekosistem Coretax, prinsip Pasal 8 ini diterjemahkan ke dalam fitur Data Unit Keluarga (DUK). DUK adalah wadah data yang mengikat seluruh anggota keluarga (suami, istri, anak, tanggungan lain) ke dalam satu profil perpajakan yang dikelola oleh Kepala Keluarga.
Skenario default dan yang paling disarankan oleh DJP untuk efisiensi administrasi adalah penggabungan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan istri dengan suami (Status KK).
Meskipun prinsip utamanya adalah satu kesatuan, UU PPh Pasal 8 ayat (2) dan aturan turunannya di Coretax mengakomodasi kondisi di mana pajak istri dihitung terpisah. Ada dua kondisi utama:
Dalam kondisi PH atau MT, istri diperlakukan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi tersendiri.
Status ini berlaku jika suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (cerai). Dalam kondisi ini, kesatuan ekonomi telah bubar.
Bagaimana cara istri atau suami mengelola data ini di sistem baru? Berikut panduannya berdasarkan manual Coretax:
Suami (Kepala Keluarga) wajib login ke Coretax, masuk ke menu Profil Saya > Data Unit Keluarga. Di sini, suami harus memastikan NIK istri tercantum. Jika belum, suami harus menambahkan data istri dengan memasukkan NIK dan Nomor Kartu Keluarga (KK). Sistem akan memvalidasi data ini secara real-time ke Dukcapil.
Saat menambahkan atau mengubah data istri di DUK, suami harus memilih "Status Unit Perpajakan":
Sistem Coretax menegaskan kembali konsep Family Tax Unit dengan integrasi data yang lebih ketat melalui NIK dan DUK. Bagi sebagian besar keluarga, menyatukan NPWP (Status KK) adalah opsi yang paling efisien secara administrasi dan beban pajak. Istri cukup memastikan NIK-nya terdaftar di DUK suami dan memberikan bukti potongnya kepada suami di akhir tahun.
Namun, bagi istri yang menghendaki kemandirian perpajakan (MT) atau memiliki perjanjian pisah harta (PH), Coretax memfasilitasi hal tersebut dengan syarat administrasi yang lebih kompleks. Memilih status perpajakan yang tepat di awal implementasi Coretax sangat penting untuk mencegah kerumitan pelaporan di masa depan.
tpc.consulting 
tpc.consulting 
info@taxindo.co.id