Core Tax Administration (CTAS)

PER-8/PJ/2025 Ketentuan Pemberian Layanan Administrasi Perpajakan Tertentu Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

PER 7/PJ/2025 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi NPWP, PKP, OP PBB Dokumen, Serta Perincian Jenis, Dan Saluran Untuk Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

FAQ dan Salindia Peraturan Terkait

FAQ PMK 81 Tahun 2024

Taxindo Prime Consulting • 17 Januari 2026

00:00

Optimum dengan Google Chrome

I. Identitas dan Konsep Dasar Peraturan

Apa judul resmi dari peraturan PER-18/PJ/2025?

Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tindak Lanjut atas Data Konkret. (Referensi: Judul Peraturan PER-18/PJ/2025)

Siapa pejabat yang menetapkan peraturan ini?

Direktur Jenderal Pajak. (Referensi: Bagian Menetapkan PER-18/PJ/2025)

Kapan peraturan ini ditetapkan?

Tanggal 24 September 2025. (Referensi: Bagian Penutup PER-18/PJ/2025)

Kapan peraturan ini mulai berlaku?

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (24 September 2025). (Referensi: Pasal 4 PER-18/PJ/2025)

Apa tujuan peraturan ini terkait kepatuhan Wajib Pajak?

Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Referensi: Menimbang huruf a PER-18/PJ/2025)

Apa tujuan peraturan ini terkait kepastian hukum?

Memberikan kepastian hukum dalam menindaklanjuti data konkret. (Referensi: Menimbang huruf b PER-18/PJ/2025)

Apa tujuan peraturan ini terkait aspek kemanfaatan?

Memberikan kemanfaatan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. (Referensi: Menimbang huruf b PER-18/PJ/2025)

Apa tujuan peraturan ini terkait aspek akuntabilitas?

Menjamin akuntabilitas dalam menindaklanjuti data konkret. (Referensi: Menimbang huruf b PER-18/PJ/2025)

Mengapa DJP perlu mengatur ulang tindak lanjut data konkret?

Karena diperlukan aturan ketentuan mengenai tindak lanjut atas data konkret untuk mencapai tujuan kepastian hukum, kemanfaatan, dan akuntabilitas. (Referensi: Menimbang huruf b PER-18/PJ/2025)

Di mana peraturan ini ditetapkan?

Ditetapkan di Jakarta. (Referensi: Bagian Penutup PER-18/PJ/2025)

II. Dasar Hukum

Apa dasar hukum undang-undang utama peraturan ini?

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). (Referensi: Mengingat angka 1 PER-18/PJ/2025)

Apa perubahan terakhir UU KUP yang dirujuk?

UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. (Referensi: Mengingat angka 1 PER-18/PJ/2025)

Peraturan Menteri Keuangan mana yang mengatur organisasi Kemenkeu dalam konteks ini?

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024. (Referensi: Mengingat angka 2 PER-18/PJ/2025)

Peraturan Menteri Keuangan mana yang menjadi pedoman pemeriksaan pajak?

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak. (Referensi: Mengingat angka 3 PER-18/PJ/2025)

III. Definisi Umum (Pasal 1)

Apa definisi "Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan" dalam aturan ini?

UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023. (Referensi: Pasal 1 angka 1 PER-18/PJ/2025)

Apa definisi "Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai" dalam aturan ini?

UU No 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023. (Referensi: Pasal 1 angka 2 PER-18/PJ/2025)

Apa definisi "Undang-Undang Pajak Penghasilan" dalam aturan ini?

UU No 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023. (Referensi: Pasal 1 angka 3 PER-18/PJ/2025)

Siapa yang dimaksud dengan Wajib Pajak?

Orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. (Referensi: Pasal 1 angka 4 PER-18/PJ/2025)

Apakah pembayar pajak termasuk Wajib Pajak?

Ya, pembayar pajak termasuk dalam definisi Wajib Pajak. (Referensi: Pasal 1 angka 4 PER-18/PJ/2025)

Apakah pemotong pajak termasuk Wajib Pajak?

Ya, pemotong pajak termasuk dalam definisi Wajib Pajak. (Referensi: Pasal 1 angka 4 PER-18/PJ/2025)

Apakah pemungut pajak termasuk Wajib Pajak?

Ya, pemungut pajak termasuk dalam definisi Wajib Pajak. (Referensi: Pasal 1 angka 4 PER-18/PJ/2025)

Apa itu Surat Pemberitahuan (SPT)?

Surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan/pembayaran pajak, objek pajak/bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban. (Referensi: Pasal 1 angka 5 PER-18/PJ/2025)

Apa itu Masa Pajak?

Jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu waktu tertentu. (Referensi: Pasal 1 angka 6 PER-18/PJ/2025)

Apa yang dimaksud dengan PPN?

Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam UU PPN. (Referensi: Pasal 1 angka 7 PER-18/PJ/2025)

Apa yang dimaksud dengan PPh?

Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh. (Referensi: Pasal 1 angka 8 PER-18/PJ/2025)

Apa definisi Pemeriksaan?

Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan. (Referensi: Pasal 1 angka 9 PER-18/PJ/2025)

Apa tujuan dari Pemeriksaan?

Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain. (Referensi: Pasal 1 angka 9 PER-18/PJ/2025)

IV. Bentuk Data Konkret: Faktur & Bukti Potong (Pasal 2 Ayat 1)

Apa syarat umum data dapat disebut sebagai Data Konkret?

Data tersebut diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak dan memerlukan pengujian secara sederhana. (Referensi: Pasal 2 ayat (1) PER-18/PJ/2025)

Apakah Faktur Pajak bisa menjadi data konkret?

Ya, Faktur Pajak adalah salah satu bentuk data konkret. (Referensi: Pasal 2 ayat (1) huruf a PER-18/PJ/2025)

Apa kondisi Faktur Pajak yang dianggap data konkret?

Faktur yang sudah memperoleh persetujuan sistem informasi DJP tetapi belum/tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak pada SPT Masa PPN. (Referensi: Pasal 2 ayat (1) huruf a PER-18/PJ/2025)

Apakah Bukti Potong PPh bisa menjadi data konkret?

Ya, Bukti pemotongan atau pemungutan PPh adalah bentuk data konkret. (Referensi: Pasal 2 ayat (1) huruf b PER-18/PJ/2025)

Apa kondisi Bukti Potong yang dianggap data konkret?

Bukti yang belum atau tidak dilaporkan oleh penerbit bukti potong pada SPT Masa PPh. (Referensi: Pasal 2 ayat (1) huruf b PER-18/PJ/2025)

Selain Faktur dan Bukti Potong, apa lagi bentuk data konkret?

Bukti transaksi atau data perpajakan yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan Wajib Pajak. (Referensi: Pasal 2 ayat (1) huruf c PER-18/PJ/2025)

Apakah "pengujian sederhana" merupakan karakteristik data konkret?

Ya, data konkret adalah data yang memerlukan pengujian secara sederhana. (Referensi: Pasal 2 ayat (1) bagian penutup PER-18/PJ/2025)

V. Rincian Bukti Transaksi/Data Perpajakan: PPN (Pasal 2 Ayat 2)

Apakah kelebihan kompensasi PPN termasuk data konkret?

Ya, termasuk bukti transaksi atau data perpajakan yang bersifat konkret. (Referensi: Pasal 2 ayat (2) huruf a PER-18/PJ/2025)

Jelaskan kondisi kelebihan kompensasi yang dimaksud!

Kelebihan kompensasi pada SPT Masa PPN yang tidak didukung dengan kelebihan bayar pada SPT Masa PPN sebelumnya. (Referensi: Pasal 2 ayat (2) huruf a PER-18/PJ/2025)

Apakah kesalahan hitung kembali pajak masukan termasuk data konkret?

Ya, penghitungan kembali pajak masukan sebagai pengurang pajak keluaran termasuk data konkret. (Referensi: Pasal 2 ayat (2) huruf b PER-18/PJ/2025)

Siapa subjek yang disasar dalam penghitungan kembali pajak masukan ini?

Wajib Pajak yang tidak berhak menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan. (Referensi: Pasal 2 ayat (2) huruf b PER-18/PJ/2025)

Kondisi usaha apa yang relevan dengan poin penghitungan kembali pajak masukan?

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan yang terutang dan penyerahan yang tidak terutang pajak. (Referensi: Pasal 2 ayat (2) huruf b PER-18/PJ/2025)

Apakah PPN disetor di muka bisa menjadi masalah data konkret?

Ya, jika PPN disetor di muka tersebut tidak atau kurang dibayar. (Referensi: Pasal 2 ayat (2) huruf c PER-18/PJ/2025)

Apakah pengkreditan pajak masukan yang salah termasuk data konkret?

Ya, pengkreditan pajak masukan yang tidak sesuai ketentuan adalah data konkret. (Referensi: Pasal 2 ayat (2) huruf e PER-18/PJ/2025)

VI. Rincian Bukti Transaksi/Data Perpajakan: Insentif & PPh (Pasal 2 Ayat 2)

Apakah pemanfaatan insentif pajak dipantau sebagai data konkret?

Ya, pemanfaatan insentif pajak yang tidak sesuai ketentuan. (Referensi: Pasal 2 ayat (2) huruf d PER-18/PJ/2025)

Data apa yang digunakan DJP untuk mendeteksi penghasilan yang kurang dilaporkan?

Data bukti potong yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak (data dari pihak ketiga/lawan transaksi). (Referensi: Pasal 2 ayat (2) huruf f PER-18/PJ/2025)

Apakah kesalahan penggunaan norma penghitungan termasuk data konkret?

Ya, kekeliruan sehubungan dengan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN) adalah data konkret. (Referensi: Pasal 2 ayat (2) huruf f PER-18/PJ/2025)

Jenis pajak apa yang biasanya terkait dengan penggunaan norma penghitungan?

Pajak Penghasilan (PPh). (Referensi: Konteks Pasal 2 ayat (2) huruf f PER-18/PJ/2025)

VII. Rincian Bukti Transaksi: Putusan Hukum (Pasal 2 Ayat 2 Huruf g)

Apakah ketetapan pajak bisa menjadi sumber data konkret?

Ya, data/keterangan yang bersumber dari ketetapan di bidang perpajakan. (Referensi: Pasal 2 ayat (2) huruf g PER-18/PJ/2025)

Apakah keputusan pajak bisa menjadi sumber data konkret?

Ya, data/keterangan yang bersumber dari keputusan di bidang perpajakan. (Referensi: Pasal 2 ayat (2) huruf g PER-18/PJ/2025)

Apakah putusan sengketa pajak bisa menjadi data konkret?

Ya, putusan atas sengketa penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (Referensi: Pasal 2 ayat (2) huruf g PER-18/PJ/2025)

Apa syarat mutlak agar putusan sengketa menjadi data konkret?

Putusan tersebut harus sudah bersifat inkrah (berkekuatan hukum tetap). (Referensi: Pasal 2 ayat (2) huruf g PER-18/PJ/2025)

Bagaimana karakteristik penggunaan data putusan inkrah tersebut?

Dapat langsung digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan. (Referensi: Pasal 2 ayat (2) huruf g PER-18/PJ/2025)

Kewajiban apa yang dihitung dari data putusan inkrah?

Kewajiban perpajakan yang tidak atau kurang dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan. (Referensi: Pasal 2 ayat (2) huruf g PER-18/PJ/2025)

VIII. Rincian Bukti Transaksi: Hasil SP2DK (Pasal 2 Ayat 2 Huruf h)

Apakah data dari proses SP2DK bisa berubah menjadi data konkret?

Ya, data dan/atau keterangan yang telah melalui proses tertentu dalam SP2DK dapat menjadi data konkret. (Referensi: Pasal 2 ayat (2) huruf h PER-18/PJ/2025)

Apa langkah pertama agar hasil SP2DK menjadi data konkret?

Harus telah diterbitkan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK). (Referensi: Pasal 2 ayat (2) huruf h angka 1 PER-18/PJ/2025)

Apa dokumen yang harus dibuat setelah penerbitan SP2DK?

Harus dibuat Berita Acara permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. (Referensi: Pasal 2 ayat (2) huruf h angka 2 PER-18/PJ/2025)

Apa isi yang wajib ada dalam Berita Acara tersebut?

Harus memuat persetujuan Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan. (Referensi: Pasal 2 ayat (2) huruf h angka 2 PER-18/PJ/2025)

Apakah Berita Acara harus ditandatangani?

Ya, Berita Acara harus telah ditandatangani. (Referensi: Pasal 2 ayat (2) huruf h angka 2 PER-18/PJ/2025)

Siapa pihak dari Wajib Pajak yang sah menandatangani Berita Acara ini?

Wajib Pajak sendiri. (Referensi: Pasal 2 ayat (2) huruf h angka 2 PER-18/PJ/2025)

Apakah wakil Wajib Pajak boleh menandatangani Berita Acara?

Ya, wakil Wajib Pajak diperbolehkan. (Referensi: Pasal 2 ayat (2) huruf h angka 2 PER-18/PJ/2025)

Apakah kuasa Wajib Pajak boleh menandatangani Berita Acara?

Ya, kuasa Wajib Pajak diperbolehkan. (Referensi: Pasal 2 ayat (2) huruf h angka 2 PER-18/PJ/2025)

Kondisi apa yang menyebabkan data dalam Berita Acara berubah status menjadi konkret?

Jika pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut belum atau tidak dipenuhi sampai dengan batas waktu yang disetujui. (Referensi: Pasal 2 ayat (2) huruf h angka 2 PER-18/PJ/2025)

Siapa yang menyetujui batas waktu pembayaran dalam Berita Acara?

Batas waktu tersebut telah disetujui oleh Wajib Pajak. (Referensi: Pasal 2 ayat (2) huruf h angka 2 PER-18/PJ/2025)

Apa fungsi data hasil SP2DK yang wanprestasi ini?

Dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan Wajib Pajak. (Referensi: Pasal 2 ayat (2) huruf h bagian akhir PER-18/PJ/2025)

IX. Tindak Lanjut (Pasal 3)

Ada berapa opsi tindak lanjut atas data konkret?

Ada 2 (dua) opsi utama. (Referensi: Pasal 3 ayat (1) PER-18/PJ/2025)

Apa opsi tindak lanjut pertama?

Pengawasan. (Referensi: Pasal 3 ayat (1) huruf a PER-18/PJ/2025)

Apa opsi tindak lanjut kedua?

Pemeriksaan. (Referensi: Pasal 3 ayat (1) huruf b PER-18/PJ/2025)

Apakah DJP harus memilih salah satu atau bisa keduanya?

Pasal menggunakan kata "dan/atau", sehingga bisa salah satu atau kombinasi. (Referensi: Pasal 3 ayat (1) PER-18/PJ/2025)

Jenis pemeriksaan apa yang dilakukan untuk data konkret?

Pemeriksaan spesifik atas data konkret. (Referensi: Pasal 3 ayat (2) PER-18/PJ/2025)

Apakah pemeriksaan data konkret sama dengan pemeriksaan menyeluruh (all taxes)?

Tidak, ini adalah pemeriksaan spesifik atas data konkret tersebut. (Referensi: Pasal 3 ayat (2) PER-18/PJ/2025)

Apa aturan yang menjadi pedoman pelaksanaan pemeriksaan data konkret?

Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pemeriksaan pajak (PMK 15 Tahun 2025). (Referensi: Pasal 3 ayat (2) PER-18/PJ/2025)

X. Pendalaman Materi Teknis (Variasi Pertanyaan)

Apakah "bukti transaksi" dalam Pasal 2 ayat 1 huruf c didefinisikan secara limitatif?

Tidak, Pasal 2 ayat 2 menggunakan kata "dapat berupa", yang mengindikasikan contoh-contoh yang disebutkan adalah daftar yang tidak tertutup (namun tetap dalam koridor data konkret). (Referensi: Pasal 2 ayat (2) PER-18/PJ/2025)

Jika Wajib Pajak melapor SPT Masa PPN tapi tidak melaporkan Faktur Pajak Keluaran yang disetujui, apakah ini data konkret?

Ya, itu adalah definisi data konkret Faktur Pajak. (Referensi: Pasal 2 ayat (1) huruf a PER-18/PJ/2025)

Jika penerbit bukti potong tidak lapor SPT, apakah menjadi masalah bagi pihak yang dipotong?

Dalam konteks ini, data tersebut menjadi data konkret (bukti potong yang belum dilaporkan penerbit) yang menjadi basis pengawasan. (Referensi: Pasal 2 ayat (1) huruf b PER-18/PJ/2025)

Apakah data konkret memerlukan analisis Transfer Pricing yang rumit?

Tidak, data konkret harus data yang memerlukan "pengujian secara sederhana". (Referensi: Pasal 2 ayat (1) PER-18/PJ/2025)

Apakah "Kelebihan Kompensasi" bisa terjadi antar tahun pajak?

Bisa, namun dalam konteks data konkret, fokusnya adalah ketidaksesuaian saldo kompensasi dengan masa sebelumnya. (Referensi: Pasal 2 ayat (2) huruf a PER-18/PJ/2025)

Mengapa penghitungan kembali Pajak Masukan (deemed) diawasi ketat?

Karena melibatkan Wajib Pajak yang melakukan penyerahan terutang dan tidak terutang, sehingga rentan kesalahan kredit pajak. (Referensi: Pasal 2 ayat (2) huruf b PER-18/PJ/2025)

Apa contoh PPN disetor di muka?

Pembayaran PPN sebelum masa pajak berakhir atau mekanisme setoran tertentu yang tercatat di sistem namun kurang dibayar saat pelaporan. (Referensi: Pasal 2 ayat (2) huruf c PER-18/PJ/2025)

Apakah penyalahgunaan fasilitas "Tax Holiday" bisa masuk data konkret?

Bisa, jika termasuk dalam kategori "pemanfaatan insentif pajak yang tidak sesuai ketentuan" dan pembuktiannya sederhana. (Referensi: Pasal 2 ayat (2) huruf d PER-18/PJ/2025)

Apakah data NPPN hanya untuk Orang Pribadi?

Biasanya ya, karena kekeliruan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto relevan bagi WP yang boleh menggunakan norma (omzet tertentu). (Referensi: Pasal 2 ayat (2) huruf f PER-18/PJ/2025)

Apa yang dimaksud dengan "inkrah"?

Berkekuatan hukum tetap, artinya tidak ada upaya hukum biasa lagi yang dapat ditempuh. (Referensi: Pasal 2 ayat (2) huruf g PER-18/PJ/2025)

Apakah putusan Banding yang belum Kasasi termasuk data konkret?

Belum, karena belum tentu inkrah (masih ada upaya hukum lanjutan). (Referensi: Pasal 2 ayat (2) huruf g PER-18/PJ/2025)

Jika Wajib Pajak setuju membayar dalam Berita Acara SP2DK tapi mencicil kurang dari jumlah yang disepakati, apakah sisanya data konkret?

Ya, karena kewajiban "belum atau tidak dipenuhi" sepenuhnya. (Referensi: Pasal 2 ayat (2) huruf h angka 2 PER-18/PJ/2025)

Apakah persetujuan lisan dalam pembahasan SP2DK cukup menjadi data konkret?

Tidak, harus "dibuat berita acara" dan "ditandatangani". (Referensi: Pasal 2 ayat (2) huruf h angka 2 PER-18/PJ/2025)

Apakah data konkret dari SP2DK memerlukan penerbitan SP2DK baru?

Tidak disebutkan, namun datanya "dapat digunakan untuk menghitung kewajiban" (biasanya langsung ke pemeriksaan/penagihan). (Referensi: Pasal 2 ayat (2) huruf h PER-18/PJ/2025)

Apa bedanya pengawasan data konkret dengan pengawasan biasa?

Pengawasan data konkret memiliki kepastian data yang lebih tinggi dan pengujian yang lebih sederhana. (Referensi: Penjelasan umum Pasal 2 ayat (1) PER-18/PJ/2025)

Apakah pemeriksaan spesifik data konkret memeriksa seluruh jenis pajak (All Taxes)?

Tidak, pemeriksaan dilakukan "spesifik atas data konkret". (Referensi: Pasal 3 ayat (2) PER-18/PJ/2025)

Apakah PMK 124 Tahun 2024 menggantikan peraturan organisasi sebelumnya?

Ya, itu adalah dasar hukum organisasi Kemenkeu yang baru dalam aturan ini. (Referensi: Mengingat angka 2 PER-18/PJ/2025)

Apakah aturan ini terkait dengan Cipta Kerja?

Ya, dasar hukum UU KUP, PPN, dan PPh merujuk pada perubahannya dalam UU Cipta Kerja (UU 6/2023). (Referensi: Mengingat angka 1 & Pasal 1 PER-18/PJ/2025)

Siapa yang menandatangani PER-18/PJ/2025 secara elektronik?

Bimo Wijayanto (Direktur Jenderal Pajak). (Referensi: Bagian Tanda Tangan PER-18/PJ/2025)

Apakah ada masa transisi dalam peraturan ini?

Tidak disebutkan, peraturan berlaku pada tanggal ditetapkan. (Referensi: Pasal 4 PER-18/PJ/2025)

Apa implikasi jika Faktur Pajak sudah disetujui sistem DJP?

Faktur tersebut valid secara sistem dan menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk melaporkannya. (Referensi: Pasal 2 ayat (1) huruf a PER-18/PJ/2025)

Apakah data bukti potong dari lawan transaksi (Prepopulated Data) valid sebagai data konkret?

Ya, disebut sebagai "data bukti potong yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak". (Referensi: Pasal 2 ayat (2) huruf f PER-18/PJ/2025)

Dalam kasus apa Wajib Pajak "tidak berhak menggunakan pedoman pengkreditan"?

Misalnya jika omzetnya sudah melebihi batas tertentu atau tidak memenuhi syarat kegiatan usaha tertentu. (Referensi: Konteks Pasal 2 ayat (2) huruf b PER-18/PJ/2025)

Apakah "bukti transaksi" (huruf c) cakupannya luas?

Cukup luas, selama dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan dan pengujiannya sederhana. (Referensi: Pasal 2 ayat (1) huruf c PER-18/PJ/2025)

Apakah "Pengawasan" dalam Pasal 3 ayat 1 huruf a didefinisikan prosedurnya di PER ini?

Tidak secara rinci, PER ini hanya menyatakan tindak lanjutnya berupa pengawasan. (Referensi: Pasal 3 ayat (1) PER-18/PJ/2025)

Jika data konkret ditemukan, apakah harus selalu diperiksa?

Tidak, bisa ditindaklanjuti dengan pengawasan (huruf a) dan/atau pemeriksaan (huruf b). (Referensi: Pasal 3 ayat (1) PER-18/PJ/2025)

Apakah peraturan ini membatalkan peraturan data konkret sebelumnya?

Dokumen ini tidak menyebutkan klausul pencabutan peraturan lain, hanya penetapan aturan baru. (Referensi: Seluruh teks PER-18/PJ/2025)

Apa yang dimaksud dengan "sistem informasi milik Direktorat Jenderal Pajak"?

Sistem teknologi informasi yang digunakan DJP untuk administrasi perpajakan (seperti e-Faktur). (Referensi: Pasal 2 ayat (1) huruf a PER-18/PJ/2025)

Apakah Wajib Pajak Badan dapat diwakili kuasanya untuk menyepakati data konkret?

Bisa, Pasal 2 ayat 2 huruf h menyebutkan "ditandatangani... atau kuasa". (Referensi: Pasal 2 ayat (2) huruf h angka 2 PER-18/PJ/2025)

Apakah Wajib Pajak dapat menyanggah data konkret?

Secara implisit, mekanisme SP2DK (permintaan penjelasan) memberikan ruang itu sebelum menjadi data konkret yang disetujui (untuk poin h), namun untuk poin lain (seperti putusan inkrah) sifatnya sudah pasti. (Referensi: Logika Pasal 2 ayat (2) huruf h PER-18/PJ/2025)

Apa inti dari reformasi "Tindak Lanjut Data Konkret" ini?

Mempercepat proses penegakan hukum atas data yang sudah pasti dan jelas hitungannya tanpa perlu analisis panjang. (Referensi: Menimbang huruf b dan Pasal 2 ayat (1) PER-18/PJ/2025)

Registrasi NPWP & PKP era Core Tax

Integrasi NIK-NPWP

Taxpayer Account Management (TAM)

Tax Ledger & deposit pajak

Kode billing otomatis & self-assessment digital

Sertifikat digital & e-sign

e-Faktur & SPT Masa PPN

e-Bupot unifikasi

Layanan elektronik lainnya (SKD, pengembalian, pengurangan sanksi)

Dasar Hukum