Pembetulan & Perpanjangan

Pembetulan Pajak

Pembetulan pajak merupakan hak Wajib Pajak untuk melakukan perbaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak karena adanya kesalahan atau ketidaklengkapan data guna memastikan apakah data pajak yang dilaporkan sudah benar dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Adapun kesalahan yang dimaksud, dapat berupa:

1. Kesalahan tulis: termasuk kesalahan penulisan nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor objek pajak, lokasi objek pajak, sektor objek pajak, subsektor objek pajak, nomor keputusan atau ketetapan, jenis pajak, masa pajak, bagian tahun pajak, tahun pajak, tanggal jatuh tempo, atau kesalahan tulis lainnya yang tidak memengaruhi jumlah pajak terutang;
2. Kesalahan hitung: kesalahan yang berasal dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; atau kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya penerbitan Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan, atau putusan yang terkait dengan bidang perpajakan; dan/atau
3. Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan meliputi:
   • Kekeliruan dalam penerapan tarif;
   • Kekeliruan penerapan persentase norma penghitungan penghasilan neto;
   • Kekeliruan penerapan sanksi administratif atau denda administratif;
   • Kekeliruan penghasilan tidak kena pajak;
   • Kekeliruan penghitungan pajak penghasilan dalam tahun berjalan;
   • Kekeliruan dalam pengkreditan pajak;
   • Kekeliruan penerapan kurs;
   • Kekeliruan penerapan persentase nilai jual kena pajak;
   • Kekeliruan penerapan nilai jual objek pajak tidak kena pajak; atau
   • Kekeliruan pemberian pengurangan pokok pajak bumi dan bangunan.

Adapun yang menjadi objek Pembetulan, adalah:

• Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
• Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
• Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
• Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
• Surat Tagihan Pajak;
• Surat Keputusan Pembetulan;
• Surat Keputusan Keberatan;
• Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
• Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
• Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak;
• Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak;
• Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;
• Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
• Surat Pemberitahuan Pajak Terutang;
• Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
• Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
• Surat Keputusan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
• Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan; atau
• Surat Keputusan Persetujuan Bersama.

Terhadap surat-surat di atas, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pembetulan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 (UU KUP) sebagaimana yang telah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk memperbaiki SPT yang sudah dilaporkan.

1. Pembetulan SPT

Wajib Pajak (dengan kemauannya sendiri) dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis selama Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan dan dilakukan 2 tahun sebelum daluwarsa penetapan pajak untuk pembetulan SPT yang menyatakan rugi atau lebih bayar (Pasal 8 ayat (1) dan (1a) UU HPP).

Namun, apabila hal itu mengakibatkan utang pajak dalam SPT Tahunan atau SPT Masa menjadi lebih besar, maka Wajib Pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 bulan). Adapun tarif bunga yang dimaksud berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi dan dihitung berdasarkan rumus: (suku bunga acuan + 5%) $\div$ 12; (Pasal 8 ayat (2), (2a), dan (2b) UU HPP).

2. Pengakuan Kesalahan oleh Wajib Pajak

Selain itu, Wajib Pajak juga dapat mengakui kesalahan pajak mereka secara sukarela dengan melakukan pengungkapan ketidakbenaran setelah DJP melakukan tindakan pemeriksaan. Langkah ini dapat diambil apabila Wajib Pajak:

• Tidak pernah melaporkan SPT; atau
• Sudah melaporkan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, misalnya sengaja mengecilkan pendapatan atau memalsukan data.

Meskipun Wajib Pajak tetap akan dikenai sanksi denda yang jumlahnya 2 kali lipat dari jumlah pajaknya, namun setidaknya dengan melakukan ini Wajib Pajak dapat terhindar dari proses hukum yang lebih serius (Pasal 8 ayat (3) dan (3a) UU HPP).

3. Pengungkapan Kesalahan Selama Pemeriksaan Berjalan

Wajib Pajak juga dapat mengakui kesalahan pengisian SPT saat proses pemeriksaan pajak berlangsung. Adapun beberapa ketentuan yang berlaku, meliputi:

• Dilakukan sebelum DJP menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan.
• Wajib Pajak tetap harus melunasi kekurangan pajak yang kurang dibayar sebelum laporan tersendiri disampaikan serta sanksi bunga yang dihitung berdasarkan rumus (suku bunga acuan + 10%) $\div$ 12 dan dimulai sejak:
  • tanggal batas akhir penyampaian untuk SPT Tahunan;
  • tanggal jatuh tempo pembayaran untuk SPT Masa;

yang dikenakan paling lama 24 bulan (Pasal 8 Ayat (4), (5), dan (5a) UU HPP).

4. Pembetulan SPT Akibat Perubahan Data Tahun Sebelumnya

Hal ini dilakukan apabila Wajib Pajak menerima keputusan pajak dari tahun-tahun sebelumnya yang memuat perbedaan jumlah kerugian pajak (rugi fiskal) dari yang dilaporkan oleh Wajib Pajak. Pembetulan ini harus dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah diterimanya surat atau putusan tersebut, dengan syarat DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan (Pasal 8 Ayat (6) UU HPP).

Keberatan Pajak

Keberatan pajak adalah upaya hukum pertama yang bisa dilakukan Wajib Pajak jika merasa ada ketidaksesuaian atau ketidakadilan dalam penetapan pajak. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada DJP untuk melakukan peninjauan ulang terhadap surat ketetapan pajak (SKP) atau pemotongan/pemungutan pajak yang diterimanya (Pasal 25 Ayat (1) UU KUP).

1. Objek Keberatan

Selanjutnya, objek yang dapat diajukan keberatan diantaranya adalah:

• Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
• Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
• Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
• Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN); atau
• Pemotongan atau Pemungutan Pajak oleh Pihak Ketiga yang dinilai tidak sesuai.

Untuk mengajukan keberatan, terdapat beberapa syarat dan prosedur yang harus dipenuhi Wajib Pajak, yaitu:

1. Pengajuan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
2. Surat keberatan harus diajukan paling lama 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak dikirim, kecuali ada keadaan di luar kuasa Wajib Pajak (misalnya, bencana alam).
3. Wajib Pajak harus mencantumkan alasan yang jelas dan kuat atas keberatannya.
4. Satu surat keberatan hanya bisa diajukan untuk satu SKP.
5. Sebelum surat keberatan disampaikan, Wajib Pajak harus terlebih dahulu melunasi sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujuinya dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

Perlu dicatat, apabila Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan di atas, maka surat keberatan yang diajukan tidak akan dipertimbangkan (Pasal 25 Ayat (2), (3), (3a), dan (4) UU HPP).

2. Proses Penyelesaian Keberatan

Setelah keberatan yang diajukan diterima, maka DJP akan melakukan penelitian dan memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima. Apabila dalam 12 bulan DJP tidak memberikan keputusan, maka keberatan Wajib Pajak dianggap dikabulkan. Sebelum memberikan keputusan, DJP dapat meminta keterangan atau data tambahan dari Wajib Pajak (Pasal 26 UU KUP).

Adapun keputusan yang dimaksud dapat berupa:

• Mengabulkan sebagian atau seluruh keberatan Wajib Pajak;
• Menolak keberatan Wajib Pajak; atau
• Menambah jumlah pajak yang harus dibayar.

Apabila permohonan keberatan dikabulkan, maka Wajib Pajak akan menerima pengembalian sanksi administrasi (denda atau bunga) yang telah dibayar sebelumnya. Selain itu, apabila keberatan yang dikabulkan menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka DJP wajib mengembalikan kelebihan tersebut ditambah imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan jika pengembaliannya terlambat (Pasal 27a UU KUP).

Adapun pengembalian yang dimaksud dihitung sejak:

• tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan untuk SKPKB dan SKPKB; atau
• tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan untuk SKPN dan SKPLB.

Sebaliknya, jika keberatan ditolak atau bahkan menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah, maka Wajib Pajak dapat melanjutkan upaya hukum dengan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

3. Sanksi Administrasi terkait Pengajuan Keberatan

Apabila keberatan yang diajukan ditolak atau dikabulkan sebagian, maka Wajib Pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 30% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelumnya (Pasal 25 ayat (9) UU HPP).

Jumlah pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan meliputi pembayaran atas jumlah yang disetujui maupun yang tidak disetujui dalam PAHP. Sanksi administrasi ini juga dikenakan terhadap Wajib Pajak dalam hal Surat Keputusan Keberatan:

• menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar;
• diajukan banding dengan putusan banding berupa tidak dapat diterima; atau
• diajukan banding namun dicabut.

Namun, denda tersebut tidak akan dikenakan apabila:

• Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan;
• pengajuan keberatan tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan pengajuan keberatan; atau
• Wajib Pajak mengajukan permohonan banding atas SK Keberatan.

Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan Sanksi Administratif atau SKP

DJP dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif (bunga, denda, atau kenaikan yang terutang) serta mengurangi atau membatalkan SKP yang tidak benar apabila sanksi tersebut dikenakan karena adanya kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. Selain itu, ketentuan ini juga dapat diterapkan akibat ketidaktelitian petugas pajak atau penolakan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak hanya karena tidak memenuhi persyaratan formal (terlambat mengajukan surat) meski persyaratan materialnya terpenuhi (Pasal 36 ayat (1) huruf a dan b UU KUP).

Lebih lanjut, DJP juga dapat membatalkan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan atau verifikasi yang dilaksanakan tanpa:

• penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) atau Pemberitahuan Hasil Verifikasi (PHV) kepada Wajib Pajak; atau
• pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau hasil verifikasi dengan Wajib Pajak (Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP).

Ketentuan ini dimaksudkan untuk meninjau kembali sanksi yang dikenakan kepada Wajib Pajak, terutama jika ada alasan kuat yang mana bukan merupakan kesalahan yang disengaja oleh Wajib Pajak. Ketentuan ini guna memastikan proses pemeriksaan dilakukan secara prosedural dan transparan.