Sanksi Administrasi & Pidana

Sanksi Administrasi

1. Tujuan Sanksi Administrasi Pajak

Dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sanksi administrasi bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi ini merupakan konsekuensi dari pelanggaran yang bersifat administratif (bukan tindak pidana) dan umumnya berupa pembayaran sejumlah uang ke kas negara.

2. Jenis-Jenis Sanksi Administrasi

Secara garis besar, sanksi administrasi dalam UU KUP dibagi menjadi tiga jenis, yaitu sanksi administrasi berupa Denda, Bunga, dan Kenaikan. Adapun ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP) serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP).

• Sanksi Administrasi berupa Denda

Salah satu alasan sanksi denda dapat dikenakan, yakni apabila Wajib Pajak terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai jangka waktu yang ditentukan (atau batas waktu perpanjangannya). Adapun denda yang dikenakan berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU KUP, adalah sebesar:

• • Rp500.000,00 untuk SPT PPN;
  • Rp100.000,00 untuk SPT Masa lainnya; dan
  • Rp1.000.000,00 untuk SPT Tahunan PPh badan; serta
  • Rp100.000,00 untuk SPT Tahunan PPh orang pribadi.

Namun, sanksi-sanksi diatas tidak berlaku terhadap:

• • Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
  • Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
  • Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
  • Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
  • Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  • Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
  • Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau
  • Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Selain itu, berdasarkan ketentuan terbaru dalam UU HPP, sanksi denda juga dapat dikenakan pada beberapa situasi berikut ini:

• • Apabila Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak membuat atau terlambat membuat faktur pajak, maka dikenakan sanksi denda sebanyak 1% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (Pasal 14 ayat (4) UU KUP s.t.d.t.d UU HPP);
  • Apabila Wajib Pajak mengajukan keberatan dan keberatan tersebut ditolak atau dikabulkan sebagian serta tidak mengajukan banding setelah itu, maka dikenakan sanksi denda sebanyak 30% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan (dikurangi pajak yang telah dibayar) (Pasal 25 ayat (9) UU KUP s.t.d.t.d UU HPP);
  • Apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan banding dan permohonan tersebut ditolak atau dikabulkan sebagian, maka dikenakan sanksi denda sebanyak 60% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding (dikurangi pembayaran sebelum keberatan) (Pasal 27 ayat (5d) UU KUP s.t.d.t.d UU HPP);
  • Apabila Wajib Pajak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan Putusannya menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, maka dikenakan sanksi denda sebanyak 60% dari jumlah pajak berdasarkan putusan PK (dikurangi pembayaran sebelum keberatan) (Pasal 27 ayat (5f) UU KUP s.t.d.t.d UU HPP);
  • Apabila dilakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan (seperti tidak menyampaikan SPT) setelah pemeriksaan bukti permulaan, maka Wajib Pajak dikenakan sanksi denda sebanyak 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar (Pasal 8 ayat (3a) UU KUP s.t.d.t.d UU HPP);
• Sanksi Administrasi berupa Bunga

Selanjutnya, terdapat sanksi bunga yang dikenakan berdasarkan tarif per bulan (dihitung penuh satu bulan) atas kekurangan pembayaran pajak, yang diantaranya meliputi:

• • Apabila Wajib Pajak tidak atau kurang membayar pajak pada saat jatuh tempo pelunasan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Tambahan (SKPKB/SKPKBT), Surat Keputusan, atau Putusan Banding, maka dikenakan tarif bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai tanggal pelunasan (Pasal 19 ayat (1) UU KUP);
  • Apabila Wajib Pajak diizinkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak, maka dikenakan tarif bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar (Pasal 19 ayat (2) UU KUP);
  • Apabila setelah Wajib Pajak diizinkan menunda pembayaran dan ternyata terdapat kekurangan pembayaran pajak, maka dikenakan tarif bunga sebesar 2% per bulan dari kekurangan pembayaran pajak, yang dihitung dari batas akhir penyampaian SPT Tahunan sampai tanggal pembayaran (Pasal 19 ayat (3) UU KUP).

Lebih lanjut, sejak berlakunya UU HPP ditetapkan bahwa sanksi bunga yang dikenakan terhadap pembayaran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo tidak lagi bersifat tetap, melainkan bersifat dinamis. Untuk sanksi bunga ini, besaran tarifnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan dihitung berdasarkan rumus:

$$\frac{\text{Suku Bunga Acuan Bank Indonesia} + \text{Uplift Factor (persentase tambahan)}}{12 \text{ bulan}}$$

Perlu dicatat bahwa sanksi bunga dikenakan paling lama 24 bulan (yang dihitung penuh satu bulan). Adapun pelanggaran yang dikenakan sanksi bunga ini, meliputi:

• • Pembetulan SPT Sendiri oleh Wajib Pajak yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. Tarif bunga dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran (Pasal 8 ayat (2), (2a), dan (2b) UU KUP s.t.d.t.d UU HPP).

Untuk pelanggaran ini, Uplift factor-nya sebesar 5%, sehingga tarif bunga yang dikenakan dihitung berdasarkan rumus: (suku bunga acuan+5%)÷12

• • Terlambat membayar atau menyetor pajak (setelah tanggal jatuh tempo). Tarif bunga dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran (Pasal 9 ayat (2a) UU KUP s.t.d.t.d UU HPP).

Untuk pelanggaran ini, Uplift factor-nya sebesar 5%, sehingga tarif bunga yang dikenakan dihitung berdasarkan rumus: (suku bunga acuan+5%)÷12

• • Pajak kurang bayar akibat pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT saat pemeriksaan belum selesai. Sanksi bunga yang dikenakan sebesar tarif bunga per bulan dari pajak yang kurang dibayar. Adapun tarif bunga yang dimaksud, dihitung sejak:
    • batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran (untuk pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan); atau
    • jatuh tempo pembayaran berakhir sampai dengan tanggal pembayaran (untuk pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan Masa) (Pasal 8 ayat (5) dan (5a) UU KUP s.t.d.t.d UU HPP).

Untuk pelanggaran ini, Uplift factor-nya sebesar 10%, sehingga tarif bunga yang dikenakan dihitung berdasarkan rumus: (suku bunga acuan+10%)÷12

• • Pajak kurang bayar berdasarkan hasil Pemeriksaan. Tarif bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak/bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB (Pasal 13 ayat (3b) dan (3c) UU KUP s.t.d.t.d UU HPP).

Untuk pelanggaran ini, Uplift factor-nya sebesar 15%, sehingga tarif yang dikenakan dihitung berdasarkan rumus: (suku bunga acuan+15%)÷12

• • Pajak kurang bayar karena tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dengan isi yang tidak benar, yang ditemukan dalam pemeriksaan. Tarif bunga per bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (Pasal 13 ayat (2), (5a), dan (2b) UU KUP s.t.d.t.d UU HPP).

Untuk pelanggaran ini, Uplift factor-nya sebesar 20%, sehingga tarif bunga yang dikenakan dihitung berdasarkan rumus: (suku bunga acuan+20%)÷12

• Sanksi Administrasi berupa Kenaikan

Terakhir, terdapat sanksi berupa kenaikan atas jumlah pajak yang harus dibayar. Sanksi administrasi ini dikenakan dalam beberapa situasi seperti:

• • Apabila Wajib Pajak merugikan negara karena kealpaannya (yang pertama kali) tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar, maka Wajib Pajak dikenakan kenaikan pajak sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar (dimaksudkan agar Wajib Pajak tidak dikenai sanksi pidana) (Pasal 13A UU KUP);
  • Apabila diterbitkan SKPKBT karena ditemukan data baru (novum) yang mengakibatkan kenaikan jumlah pajak yang harus dibayarnya, maka Wajib Pajak dikenakan kenaikan pajak sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut (Pasal 15 ayat (2) UU KUP);
  • Apabila ditemukan kekurangan PPN atau PPnBM dalam pemeriksaan, maka Wajib Pajak dikenakan kenaikan pajak sebesar 75% dari PPN atau PPnBM yang tidak atau kurang dibayar (Pasal 13 ayat (3) huruf c UU KUP s.t.d.t.d UU HPP);
  • Apabila ditemukan kekurangan PPh (baik yang dipotong atau yang dipungut) yang tidak atau kurang disetor dalam pemeriksaan, maka Wajib Pajak dikenakan kenaikan pajak sebesar 75% dari PPh yang tidak atau kurang disetor (Pasal 13 ayat (3) huruf d UU KUP s.t.d.t.d UU HPP).

Sanksi Pidana

Ketentuan mengenai sanksi pidana yang diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan tindak pidananya, yaitu atas:

• Kelalaian;
• Kesengajaan:
  • Pengulangan Tindak Pidana, atau
  • Percobaan Pidana Perpajakan;
• Penerbitan dan Penggunaan Bukti Perpajakan Tidak Sah;
• Pidana terkait Rahasia Jabatan;
• Pidana terkait Pemberian Keterangan, Bukti atau Data;
• Pidana terkait Menghalangi Proses Penyidikan; dan
• Penyertaan Tindak Pidana Perpajakan

1. Tindak Pidana karena Kealpaan (Kelalaian)

Sanksi ini dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak sengaja (karena kealpaannya) melakukan pelanggaran pajak dengan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar, sehingga menyebabkan kerugian negara. Apabila Wajib Pajak tersebut pernah melakukan pelanggaran yang serupa sebelumnya (sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13A UU KUP), maka ia dikenakan sanksi:

• denda sebanyak 1 kali sampai 2 kali dari jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar; atau
• pidana kurungan 3 bulan sampai 1 tahun (Pasal 38 UU KUP).

2. Tindak Pidana karena Kesengajaan

Sanksi pidana ini diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dengan sengaja melakukan pelanggaran untuk menghindari pajak, seperti:

• Tidak mendaftarkan diri untuk NPWP atau tidak melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
• Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP;
• Tidak menyampaikan SPT;
• Menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
• Menolak untuk dilakukan pemeriksaan;
• Memperlihatkan pembukuan atau dokumen lain yang palsu;
• Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, atau tidak meminjamkan buku/catatan lain, atau dokumen lain;
• Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan;
• Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Atas pelanggaran-pelanggaran di atas, maka Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi pidana penjara 6 bulan sampai 6 tahun, dan denda sebanyak 2 kali sampai 4 kali dari jumlah pajak terutang yang kurang dibayar (Pasal 39 ayat (1) UU KUP).

• Pengulangan Tindak Pidana

Apabila Wajib Pajak kembali melakukan tindak pidana perpajakan dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun setelah menjalani sanksi tersebut, maka sanksi pidananya ditambahkan satu kali lipat menjadi dua kali lipat. Sanksi pidana yang lebih berat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di bidang perpajakan (Pasal 39 ayat (3) UU KUP).

• Percobaan Pidana Perpajakan

Selanjutnya, untuk setiap orang yang melakukan percobaan tindak pidana penyalahgunaan NPWP/PKP atau menyampaikan SPT yang tidak benar dalam rangka restitusi/kompensasi pajak, maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara 6 bulan sampai 2 tahun, dan denda sebanyak 2 kali sampai 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan (Pasal 39 ayat (3) UU KUP).

3. Penerbitan dan Penggunaan Bukti Perpajakan Tidak Sah

Bukti perpajakan seperti faktur pajak, bukti pemotongan pajak, dan bukti pemungutan pajak merupakan sarana untuk pengkreditan atau pengurangan pajak terutang. Setiap penyalahgunaan atas bukti-bukti perpajakan tersebut dapat mengakibatkan dampak negatif dalam keberhasilan pemungutan PPN dan PPh.

Adapun tindak pidana yang merupakan bentuk penyalahgunaan bukti-bukti perpajakan tersebut, diantaranya adalah:

• menerbitkan dan/atau menggunakan bukti perpajakan seperti faktur pajak, bukti pemungutan/pemotongan pajak, atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya; atau
• menerbitkan faktur pajak sebelum dikukuhkan sebagai PKP.

Atas tindakan-tindakan tersebut, dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara 2 tahun sampai 6 tahun, serta denda sebanyak 2 kali sampai 6 kali jumlah pajak yang tercantum di dalam bukti perpajakan yang diterbitkan/digunakannya (Pasal 39A UU KUP).

4. Pidana terkait Rahasia Jabatan

Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan (juga tenaga ahli yang ditunjuk DJP) dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan (Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU KUP s.t.d.t.d UU HPP).

Adapun tindakan yang dimaksud, meliputi:

• Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;
• data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan;
• dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;
• dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan (Penjelasan Pasal 34 ayat (1) UU KUP s.t.d.t.d UU HPP.

Meski demikian, ketentuan di atas dikecualikan untuk:

• pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; atau
• pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara (Pasal 34 ayat (2a) UU KUP s.t.d.t.d UU HPP).

Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi ketentuan ini dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00. Sedangkan, Pejabat yang sengaja tidak memenuhi atau seseorang yang menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan ini, keduanya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU KUP).

Perlu dicatat bahwa penuntutan terhadap tindak pidana ini hanya dapat dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiannya dilanggar. Karena sesuai dengan sifatnya yang menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib Pajak, yang mana alam hukum pidana hal ini sering disebut dengan istilah delik aduan (Pasal 41 ayat (3) UU KUP).

5. Pidana terkait Pemberian Keterangan, Bukti atau Data

Dalam rangka melakukan pemeriksaan dan menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, DJP melalui permintaan tertulis dapat meminta Wajib Pajak untuk memberikan keterangan atau bukti dari:

• Bank;
• akuntan publik;
• notaris;
• konsultan pajak;
• kantor administrasi; dan/atau
• pihak ketiga lainnya (Pasal 35 ayat (1) UU KUP).

Apabila permintaan di atas tidak dipenuhi, maka pihak yang bersangkutan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (Pasal 41A UU KUP).

Pada dasarnya, setiap pihak (baik itu instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain) memiliki kewajiban untuk memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada DJP bila diminta. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka pihak yang bersangkutan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Pasal 41C ayat (1) UU KUP).

Sedangkan, bagi setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban tersebut, atau sengaja tidak memenuhi permintaan DJP dalam rangka menghimpun data dan informasi untuk kepentingan penerimaan negara, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 bulan atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (Pasal 41C ayat (2) dan (3) UU KUP).

Selain itu, setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan tersebut sehingga menimbulkan kerugian kepada negara, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00.

6. Pidana terkait Menghalangi Proses Penyidikan

Tindakan menghalangi atau mempersulit proses penyidikan dapat diartikan sebagai segala tindakan yang menghambat penyidik untuk melaksanakan tugasnya dalam mengungkapkan tindak pidana di bidang perpajakan. Salah satunya, yakni dengan menghalangi penyidik untuk melakukan penggeledahan, atau dengan menyembunyikan bahan bukti yang terkait dengan tindak pidana yang sedang diselidiki oleh penyidik.

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan tersebut, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp75.000.000,00 (Pasal 41B UU KUP).

7. Penyertaan Tindak Pidana Perpajakan

Ketentuan ini ditujukan kepada setiap pihak yang terkait dengan Wajib Pajak (wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain) yang turut serta melakukan tindak pidana bersama Wajib Pajak. Adapun yang dimaksud dengan “turut serta melakukan” adalah segala tindakan yang melibatkan kerja sama untuk melakukan tindak pidana tersebut, sekalipun perannya kecil dan terbatas. Tindakan kerja sama yang dimaksud, dapat berupa:

• menyuruh melakukan;
• turut serta melakukan;
• menganjurkan; atau
• membantu melakukan.

Sementara itu, tindak pidana yang dimaksud meliputi:

• Tindak Pidana Kesengajaan (Pasal 39 UU KUP);
• Penerbitan/Penggunaan Bukti Perpajakan Tidak Sah (Pasal 39A UU KUP);
• Tidak Memberikan Keterangan, Bukti atau Data yang Diminta (Pasal 41A UU KUP);
• Menghalangi Proses Penyidikan (Pasal 41B UU KUP).

Atas tindakan pernyertaan ini, diancam dengan sanksi yang sama (sebagaimana yang telah disebutkan di atas) dengan Wajib Pajak berdasarkan tindak pidana yang dilakukan.