Biaya Usaha "Lainnya" PT AT: Pelajaran Mahal dari Akun "Keranjang Sampah" di Pengadilan Pajak

PUT-000431.15/2021/PP/M.IA Tahun 2025 - 09 Juli 2025

Taxindo Prime Consulting
Rabu, 08 Oktober 2025 | 10:10 WIB

Pria Wanita

Dalam dunia akuntansi, akun "Biaya Usaha Lainnya" kerap difungsikan sebagai pos penampung yang praktis untuk berbagai pengeluaran operasional. Namun, dari kacamata fiskal, akun ini seringkali dipandang dengan penuh kecurigaan dan menjadi target utama koreksi.

Sifatnya yang umum dan tidak spesifik secara inheren mengundang pertanyaan mengenai kelayakannya sebagai pengurang penghasilan bruto. Studi kasus banding PT AT atas koreksi DJP sebesar Rp1.241.604.167,00 pada pos Biaya Usaha Lainnya untuk Tahun Pajak 2017 menyajikan sebuah pelajaran klinis mengenai risiko tinggi yang melekat pada penggunaan akun "keranjang sampah" ini.

Konflik utama dalam sengketa ini adalah kegagalan Wajib Pajak untuk memenuhi standar pembuktian yang ketat yang dituntut oleh otoritas pajak. Argumen DJP berakar pada dua pasal kunci dalam UU PPh: Pasal 6 ayat (1) mengenai syarat biaya yang berhubungan dengan kegiatan 3M, dan Pasal 9 ayat (1) yang melarang pembebanan biaya untuk kepentingan pribadi atau yang bersifat konsumtif. DJP berpendapat bahwa sifat umum dari akun "Biaya Usaha Lainnya" menempatkan beban pembuktian yang lebih berat pada PT AT. Wajib Pajak dituntut untuk merinci setiap komponen biaya, menyajikan bukti pendukung yang detail, dan memberikan justifikasi yang kuat. Kegagalan PT AT dalam menyediakan rincian ini menjadi dasar bagi DJP untuk melakukan koreksi. Di sisi lain, PT AT menolak koreksi tersebut dengan dalil bahwa seluruh biaya adalah pengeluaran yang wajar dan lazim untuk menjalankan perusahaan. Mereka mengklaim telah menyerahkan bukti yang memadai dan menolak asumsi DJP mengenai potensi penggunaan pribadi sebagai tuduhan yang tidak berdasar.

Majelis Hakim, dalam memutus sengketa ini, menerapkan standar pembuktian yang sangat tinggi. Hakim secara efektif memposisikan diri sebagai auditor yang meneliti setiap komponen biaya satu per satu. Biaya yang didukung oleh dokumentasi yang kuat dan justifikasi bisnis yang jelas—misalnya, adanya kontrak dan laporan hasil kerja untuk biaya jasa—diterima sebagai pengurang yang sah. Sebaliknya, biaya yang dokumentasinya bersifat umum, lemah, atau justifikasinya ambigu dinilai tidak mampu memenuhi beban pembuktian yang disyaratkan. Proses evaluasi yang granuler ini secara logis menghasilkan amar putusan "Mengabulkan Sebagian", di mana sebagian koreksi DJP dibatalkan sementara sebagian lainnya dipertahankan.

Putusan ini secara yudisial memvalidasi pendekatan skeptis otoritas pajak terhadap akun-akun biaya yang bersifat umum. Implikasinya bagi dunia usaha sangat jelas: mengandalkan akun penampung seperti "Biaya Usaha Lainnya" adalah sebuah strategi manajemen akuntansi yang memiliki risiko fiskal yang sangat tinggi. Pengadilan telah mengirimkan sinyal bahwa klaim biaya tidak akan diterima secara gelondongan; setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan secara individual dan transparan. Hal ini mendorong adanya kebutuhan mendesak bagi perusahaan untuk lebih disiplin dalam melakukan kodifikasi dan klasifikasi biaya operasional mereka.

Sebagai simpulan, kasus PT AT berfungsi sebagai peringatan keras terhadap praktik pencatatan biaya yang tidak spesifik. Pelajaran utamanya adalah bahwa akun "Biaya Usaha Lainnya" bukanlah solusi pencatatan yang aman, melainkan sumber potensi sengketa di masa depan. Wajib Pajak sangat direkomendasikan untuk secara proaktif mereklasifikasi bagan akun mereka, memecah akun umum menjadi akun-akun yang lebih deskriptif, dan menerapkan SOP internal yang ketat. Kebijakan ini akan memastikan bahwa setiap pengeluaran, sekecil apapun, senantiasa dilengkapi dengan justifikasi bisnis yang jelas dan dokumentasi pendukung yang lengkap, sehingga mampu bertahan dari pengujian ketat dalam sebuah pemeriksaan pajak.

Analisa komprehensif dan putusan lengkap atas sengketa ini tersedia di sini

Perusahaan Pembanding Rusia ditolak, Koreksi Penyesuaian Laba ke Q3 Harus Berdasar

Artikel

13 Oktober 2025 • Taxindo Prime Consulting

Perusahaan Pembanding Rusia ditolak, Koreksi Penyesuaian Laba ke Q3 Harus Berdasar

PUT-000036.15/2020/PP/M.IIB Tahun 2025 Tanggal 07 Juli 2025

Asas Non-Retroaktif Melindungi Wajib Pajak: Kemenangan PT TPF atas Koreksi PPN Penjualan Agunan Tahun 2020

Artikel

11 Oktober 2025 • Taxindo Prime Consulting

Asas Non-Retroaktif Melindungi Wajib Pajak: Kemenangan PT TPF atas Koreksi PPN Penjualan Agunan Tahun 2020

PUT-004077.16/2024/PP/M.XXB Tahun 2025

Litigasi yang Selektif: Pelajaran Krusial dari Pos Koreksi PPN Klaim Asuransi yang Dipertahankan Majelis

Artikel

11 Oktober 2025 • Taxindo Prime Consulting

Litigasi yang Selektif: Pelajaran Krusial dari Pos Koreksi PPN Klaim Asuransi yang Dipertahankan Majelis

PUT-004077.16/2024/PP/M.XXB Tahun 2025

Kewajiban Uji Risiko dan Corresponding Adjustment dalam Sengketa Transfer Pricing Domestik PT MHP

Artikel

11 Oktober 2025 • Taxindo Prime Consulting

Kewajiban Uji Risiko dan Corresponding Adjustment dalam Sengketa Transfer Pricing Domestik PT MHP

PUT-000765.15/2023/PP/M.XIVA Tahun 2024 Tanggal 17 Januari 2024

Antara Natura dan Biaya Operasional Wajar: Mempertahankan Deductibility Biaya KITAS, Sewa Kendaraan, dan HTI Fires

Artikel

11 Oktober 2025 • Taxindo Prime Consulting

Antara Natura dan Biaya Operasional Wajar: Mempertahankan Deductibility Biaya KITAS, Sewa Kendaraan, dan HTI Fires

PUT-000765.15/2023/PP/M.XIVA Tahun 2024 Tanggal 17 Januari 2024

Siapa Kami

Taxindo Prime Consulting (TPC) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konsultan pajak, akuntansi, bisnis dan hukum bisnis. TPC memiliki berbagai layanan konsultasi yang dapat memberikan edukasi, saran, serta solusi atas seluruh masalah perpajakan, akuntansi dan bisnis secara objektif, mendalam dan independen.

TPC memiliki berbagai layanan perpajakan, akuntansi dan hukum bisnis yang meliputi antara lain konsultasi pajak domestik, konsultasi pajak internasional, penyusunan dokumentasi transfer pricing, pendampingan pemeriksaan pajak, pendampingan penyelesaian sengketa pajak (litigasi), layanan perencanaan dan manajemen pajak, tax due dilligence, strukturisasi transaksi, layanan tinjauan perpajakan atas rencana transaksi, layanan bea cukai, jasa konsultan bisnis dan akuntansi serta layanan konsultasi hukum.

Lihat Details

KANTOR

Mega Plaza Building 12th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-3 Jakarta 12940

Phone :
+62 21 521 2686
+62 817 001 3303

Email :
info@taxindo.co.id

IKUTI KAMI

Biaya Usaha "Lainnya" PT AT: Pelajaran Mahal dari Akun "Keranjang Sampah" di Pengadilan Pajak

Perusahaan Pembanding Rusia ditolak, Koreksi Penyesuaian Laba ke Q3 Harus Berdasar

Asas Non-Retroaktif Melindungi Wajib Pajak: Kemenangan PT TPF atas Koreksi PPN Penjualan Agunan Tahun 2020

Litigasi yang Selektif: Pelajaran Krusial dari Pos Koreksi PPN Klaim Asuransi yang Dipertahankan Majelis

Kewajiban Uji Risiko dan Corresponding Adjustment dalam Sengketa Transfer Pricing Domestik PT MHP

Antara Natura dan Biaya Operasional Wajar: Mempertahankan Deductibility Biaya KITAS, Sewa Kendaraan, dan HTI Fires

Kekurangan Rp781,6 Triliun: Proyeksi Berat Kemenkeu Tutup Target Pajak di Tengah Defisit APBN 1,56%

Arah Kebijakan Fiskal 2026: Pemerintah Fokus Pada Implementasi Coretax, Transformasi Bali, dan Intensifikasi Bea Masuk

Tiga Isu Ekonomi Genting: Dari Utang Kereta Cepat, PNBP Tertekan, Hingga Ancaman Deindustrialisasi

Apakah profesi di bidang akuntansi dan perpajakan akan tergantikan dengan AI?

Membedah PMK 50/2025: Regulasi Kripto Makin Jelas, Pajak Makin Transparan

PPh 22 Marketplace: Tenang, Ini Bukan Pajak Belanja Kamu

Biaya Usaha "Lainnya" PT AT: Pelajaran Mahal dari Akun "Keranjang Sampah" di Pengadilan Pajak

Perusahaan Pembanding Rusia ditolak, Koreksi Penyesuaian Laba ke Q3 Harus Berdasar

Asas Non-Retroaktif Melindungi Wajib Pajak: Kemenangan PT TPF atas Koreksi PPN Penjualan Agunan Tahun 2020

Litigasi yang Selektif: Pelajaran Krusial dari Pos Koreksi PPN Klaim Asuransi yang Dipertahankan Majelis

Kewajiban Uji Risiko dan Corresponding Adjustment dalam Sengketa Transfer Pricing Domestik PT MHP

Antara Natura dan Biaya Operasional Wajar: Mempertahankan Deductibility Biaya KITAS, Sewa Kendaraan, dan HTI Fires

Kekurangan Rp781,6 Triliun: Proyeksi Berat Kemenkeu Tutup Target Pajak di Tengah Defisit APBN 1,56%

Arah Kebijakan Fiskal 2026: Pemerintah Fokus Pada Implementasi Coretax, Transformasi Bali, dan Intensifikasi Bea Masuk

Tiga Isu Ekonomi Genting: Dari Utang Kereta Cepat, PNBP Tertekan, Hingga Ancaman Deindustrialisasi

Apakah profesi di bidang akuntansi dan perpajakan akan tergantikan dengan AI?

Membedah PMK 50/2025: Regulasi Kripto Makin Jelas, Pajak Makin Transparan

PPh 22 Marketplace: Tenang, Ini Bukan Pajak Belanja Kamu

NEWSLETTER TPC

Daftarkan alamat email Anda, dan dapatkan informasi terbaru tentang Regulasi Pajak, Kurs, dan Berita Perpajakan lainnya dari kami yang akan di kirim melalui alamat email Anda yang terdaftar.

Gabung sekarang dan tunggu info terbaru dari kami.