Sengketa Harga Pokok Penjualan PT AT: Ketika Bukti Akuntansi Tak Cukup Meyakinkan Hakim Pajak

PUT-000431.15/2021/PP/M.IA Tahun 2025 - 09 Juli 2025

Taxindo Prime Consulting
Rabu, 08 Oktober 2025 | 09:35 WIB

Pria Wanita

Sengketa Harga Pokok Penjualan PT AT: Ketika Bukti Akuntansi Tak Cukup Meyakinkan Hakim Pajak

Sengketa terkait Harga Pokok Penjualan (HPP) seringkali menjadi cerminan dari perbedaan fundamental antara standar pembuktian akuntansi dan hukum pajak. Kasus banding yang diajukan oleh PT AT atas koreksi HPP sebesar Rp10.270.076.623,00 untuk Tahun Pajak 2017 menjadi sebuah studi kasus yang menyoroti betapa pentingnya kemampuan Wajib Pajak untuk menyajikan bukti yang tidak hanya valid secara akuntansi, tetapi juga meyakinkan secara fiskal.

Sengketa ini berpusat pada pertanyaan krusial: sejauh mana Wajib Pajak harus membuktikan validitas biaya yang menjadi komponen utama dalam penentuan laba usaha?

Inti konflik dalam persidangan ini terletak pada pertarungan standar pembuktian. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai Terbanding mendasarkan koreksinya pada prinsip absolut bahwa beban pembuktian berada di tangan Wajib Pajak. DJP tidak secara langsung menuduh transaksi HPP PT AT fiktif, namun berargumen bahwa Wajib Pajak telah gagal menyajikan audit trail yang solid dan komprehensif. Menurut DJP, dokumen standar seperti faktur dan bukti bayar tidaklah cukup; Wajib Pajak harus mampu menunjukkan hubungan kausalitas yang jelas dan tak terbantahkan antara setiap komponen biaya dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara (3M) penghasilan, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 6 ayat (1) UU PPh.

Sebaliknya, PT AT membangun pembelaannya di atas fondasi realitas bisnis dan kepatuhan pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Perusahaan menegaskan bahwa seluruh biaya yang membentuk HPP adalah pengeluaran yang nyata dan esensial, didukung oleh serangkaian bukti transaksi yang lengkap. Dengan menyajikan dokumen-dokumen tersebut, PT AT merasa telah memenuhi kewajiban pembuktiannya dan memandang tuntutan DJP untuk justifikasi yang lebih mendalam sebagai permintaan yang berlebihan.

Dalam menghadapi dua argumen yang berseberangan ini, Majelis Hakim memposisikan diri sebagai penilai fakta (judex facti) yang cermat dan tidak memihak. Hakim tidak mengambil pendekatan "semua atau tidak sama sekali", melainkan membedah setiap komponen biaya yang disengketakan secara individual. Untuk sebagian biaya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti yang diajukan PT AT cukup kuat dan meyakinkan untuk membuktikan eksistensi transaksi serta relevansinya dengan kegiatan 3M. Namun, untuk komponen biaya lainnya, Hakim sependapat dengan DJP bahwa Wajib Pajak telah gagal memenuhi beban pembuktiannya karena bukti yang disajikan dinilai lemah atau tidak lengkap. Pendekatan analitis yang parsial inilah yang pada akhirnya melahirkan amar putusan "Mengabulkan Sebagian", sebuah resolusi yang menunjukkan bahwa kebenaran dalam sengketa ini tidak mutlak berada di satu pihak.

Putusan ini memiliki implikasi yang mendalam bagi praktik perpajakan di Indonesia. Kasus ini menegaskan bahwa dalam litigasi pajak, kepatuhan terhadap standar akuntansi bukanlah benteng pertahanan yang cukup. Pengadilan Pajak secara konsisten mencari "pembuktian fiskal", yaitu kemampuan Wajib Pajak untuk menceritakan kisah di balik angka dan membuktikan relevansi ekonomis dari setiap pengeluaran. Hal ini menuntut adanya pergeseran paradigma bagi Wajib Pajak, dari sekadar pengarsipan dokumen pasif menjadi pembangunan sistem dokumentasi yang naratif, justifikatif, dan proaktif.

Sebagai kesimpulan, kasus sengketa HPP PT AT memberikan pelajaran berharga bahwa kemenangan di pengadilan pajak bergantung pada kualitas dan kelengkapan bukti justifikasi, bukan sekadar bukti transaksi. Wajib Pajak direkomendasikan untuk tidak hanya mencatat "apa" dan "berapa" nilai sebuah biaya, tetapi juga secara kontemporer mendokumentasikan "mengapa" biaya tersebut dikeluarkan dan "bagaimana" biaya tersebut berkontribusi pada aliran pendapatan. Dengan demikian, perusahaan dapat membangun benteng pembuktian yang kokoh, jauh sebelum surat pemeriksaan pajak tiba.

Analisa komprehensif dan putusan lengkap atas sengketa ini tersedia di sini

Perusahaan Pembanding Rusia ditolak, Koreksi Penyesuaian Laba ke Q3 Harus Berdasar

Artikel

13 Oktober 2025 • Taxindo Prime Consulting

Perusahaan Pembanding Rusia ditolak, Koreksi Penyesuaian Laba ke Q3 Harus Berdasar

PUT-000036.15/2020/PP/M.IIB Tahun 2025 Tanggal 07 Juli 2025

Asas Non-Retroaktif Melindungi Wajib Pajak: Kemenangan PT TPF atas Koreksi PPN Penjualan Agunan Tahun 2020

Artikel

11 Oktober 2025 • Taxindo Prime Consulting

Asas Non-Retroaktif Melindungi Wajib Pajak: Kemenangan PT TPF atas Koreksi PPN Penjualan Agunan Tahun 2020

PUT-004077.16/2024/PP/M.XXB Tahun 2025

Litigasi yang Selektif: Pelajaran Krusial dari Pos Koreksi PPN Klaim Asuransi yang Dipertahankan Majelis

Artikel

11 Oktober 2025 • Taxindo Prime Consulting

Litigasi yang Selektif: Pelajaran Krusial dari Pos Koreksi PPN Klaim Asuransi yang Dipertahankan Majelis

PUT-004077.16/2024/PP/M.XXB Tahun 2025

Kewajiban Uji Risiko dan Corresponding Adjustment dalam Sengketa Transfer Pricing Domestik PT MHP

Artikel

11 Oktober 2025 • Taxindo Prime Consulting

Kewajiban Uji Risiko dan Corresponding Adjustment dalam Sengketa Transfer Pricing Domestik PT MHP

PUT-000765.15/2023/PP/M.XIVA Tahun 2024 Tanggal 17 Januari 2024

Antara Natura dan Biaya Operasional Wajar: Mempertahankan Deductibility Biaya KITAS, Sewa Kendaraan, dan HTI Fires

Artikel

11 Oktober 2025 • Taxindo Prime Consulting

Antara Natura dan Biaya Operasional Wajar: Mempertahankan Deductibility Biaya KITAS, Sewa Kendaraan, dan HTI Fires

PUT-000765.15/2023/PP/M.XIVA Tahun 2024 Tanggal 17 Januari 2024

Siapa Kami

Taxindo Prime Consulting (TPC) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konsultan pajak, akuntansi, bisnis dan hukum bisnis. TPC memiliki berbagai layanan konsultasi yang dapat memberikan edukasi, saran, serta solusi atas seluruh masalah perpajakan, akuntansi dan bisnis secara objektif, mendalam dan independen.

TPC memiliki berbagai layanan perpajakan, akuntansi dan hukum bisnis yang meliputi antara lain konsultasi pajak domestik, konsultasi pajak internasional, penyusunan dokumentasi transfer pricing, pendampingan pemeriksaan pajak, pendampingan penyelesaian sengketa pajak (litigasi), layanan perencanaan dan manajemen pajak, tax due dilligence, strukturisasi transaksi, layanan tinjauan perpajakan atas rencana transaksi, layanan bea cukai, jasa konsultan bisnis dan akuntansi serta layanan konsultasi hukum.

Lihat Details

KANTOR

Mega Plaza Building 12th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-3 Jakarta 12940

Phone :
+62 21 521 2686
+62 817 001 3303

Email :
info@taxindo.co.id

IKUTI KAMI

Sengketa Harga Pokok Penjualan PT AT: Ketika Bukti Akuntansi Tak Cukup Meyakinkan Hakim Pajak

Perusahaan Pembanding Rusia ditolak, Koreksi Penyesuaian Laba ke Q3 Harus Berdasar

Asas Non-Retroaktif Melindungi Wajib Pajak: Kemenangan PT TPF atas Koreksi PPN Penjualan Agunan Tahun 2020

Litigasi yang Selektif: Pelajaran Krusial dari Pos Koreksi PPN Klaim Asuransi yang Dipertahankan Majelis

Kewajiban Uji Risiko dan Corresponding Adjustment dalam Sengketa Transfer Pricing Domestik PT MHP

Antara Natura dan Biaya Operasional Wajar: Mempertahankan Deductibility Biaya KITAS, Sewa Kendaraan, dan HTI Fires

Kekurangan Rp781,6 Triliun: Proyeksi Berat Kemenkeu Tutup Target Pajak di Tengah Defisit APBN 1,56%

Arah Kebijakan Fiskal 2026: Pemerintah Fokus Pada Implementasi Coretax, Transformasi Bali, dan Intensifikasi Bea Masuk

Tiga Isu Ekonomi Genting: Dari Utang Kereta Cepat, PNBP Tertekan, Hingga Ancaman Deindustrialisasi

Apakah profesi di bidang akuntansi dan perpajakan akan tergantikan dengan AI?

Membedah PMK 50/2025: Regulasi Kripto Makin Jelas, Pajak Makin Transparan

PPh 22 Marketplace: Tenang, Ini Bukan Pajak Belanja Kamu

Sengketa Harga Pokok Penjualan PT AT: Ketika Bukti Akuntansi Tak Cukup Meyakinkan Hakim Pajak

Perusahaan Pembanding Rusia ditolak, Koreksi Penyesuaian Laba ke Q3 Harus Berdasar

Asas Non-Retroaktif Melindungi Wajib Pajak: Kemenangan PT TPF atas Koreksi PPN Penjualan Agunan Tahun 2020

Litigasi yang Selektif: Pelajaran Krusial dari Pos Koreksi PPN Klaim Asuransi yang Dipertahankan Majelis

Kewajiban Uji Risiko dan Corresponding Adjustment dalam Sengketa Transfer Pricing Domestik PT MHP

Antara Natura dan Biaya Operasional Wajar: Mempertahankan Deductibility Biaya KITAS, Sewa Kendaraan, dan HTI Fires

Kekurangan Rp781,6 Triliun: Proyeksi Berat Kemenkeu Tutup Target Pajak di Tengah Defisit APBN 1,56%

Arah Kebijakan Fiskal 2026: Pemerintah Fokus Pada Implementasi Coretax, Transformasi Bali, dan Intensifikasi Bea Masuk

Tiga Isu Ekonomi Genting: Dari Utang Kereta Cepat, PNBP Tertekan, Hingga Ancaman Deindustrialisasi

Apakah profesi di bidang akuntansi dan perpajakan akan tergantikan dengan AI?

Membedah PMK 50/2025: Regulasi Kripto Makin Jelas, Pajak Makin Transparan

PPh 22 Marketplace: Tenang, Ini Bukan Pajak Belanja Kamu

NEWSLETTER TPC

Daftarkan alamat email Anda, dan dapatkan informasi terbaru tentang Regulasi Pajak, Kurs, dan Berita Perpajakan lainnya dari kami yang akan di kirim melalui alamat email Anda yang terdaftar.

Gabung sekarang dan tunggu info terbaru dari kami.