Data E-Faktur Saja Tidak Cukup: Pengadilan Pajak Batalkan Koreksi PPh 23 Berbasis Data Pihak Ketiga pada Kasus PT PL

PUT-003925.12/2022/PP/M.XIA Tahun 2024 - 09 Desember 2024

Taxindo Prime Consulting
Selasa, 07 Oktober 2025 | 14:11 WIB

Pria Wanita

Data E-Faktur Saja Tidak Cukup: Pengadilan Pajak Batalkan Koreksi PPh 23 Berbasis Data Pihak Ketiga pada Kasus PT PL

Di tengah era digitalisasi perpajakan, pemanfaatan data pihak ketiga oleh DJP menjadi semakin intensif. Namun, sebuah putusan penting dalam kasus PT PL memberikan batasan yang jelas: data formal dari sistem, seperti e-faktur, tidak bisa menjadi satu-satunya dasar untuk melakukan koreksi pajak tanpa didukung oleh bukti substansial yang kuat. Kasus ini bermula ketika DJP melakukan koreksi PPh Pasal 23 sebesar Rp2.451.905.463,00 terhadap PT PL.

Konflik dalam sengketa ini berpusat pada bobot alat bukti. DJP mendasarkan seluruh koreksinya pada temuan data e-faktur pembelian di Portal DJP atas nama PT PL, yang dilaporkan oleh pihak ketiga. DJP berargumen bahwa data ini bersifat sahih dan valid karena dilaporkan di bawah kewajiban hukum. Sebaliknya, PT PL dengan tegas menyangkal adanya transaksi tersebut. Mereka membuktikan bantahannya dengan menunjukkan bahwa faktur-faktur tersebut tidak pernah tercatat dalam pembukuan, tidak pernah dibiayakan, dan tidak pernah dikreditkan dalam SPT Masa PPN mereka. Bantahan ini diperkuat dengan surat keterangan dari pihak ketiga yang juga menyatakan tidak ada transaksi.

Dalam sebuah putusan yang krusial, Majelis Hakim mengabulkan banding PT PL. Majelis berpendapat bahwa data e-faktur dari Portal DJP, meskipun merupakan data formal, tidak dapat dianggap sebagai bukti yang kompeten untuk menetapkan adanya objek PPh Pasal 23. Majelis menilai DJP telah gagal membuktikan substansi di balik data formal tersebut. Dengan kata lain, DJP tidak mampu menunjukkan bukti bahwa transaksi jasa yang menjadi dasar penerbitan faktur tersebut benar-benar terjadi dan diterima oleh PT PL.

Putusan ini menjadi preseden penting yang menegaskan bahwa beban pembuktian (burden of proof) tetap berada pada DJP untuk menunjukkan eksistensi sebuah transaksi kena pajak. Data elektronik hanyalah petunjuk awal, bukan bukti final. Bagi Wajib Pajak, ini adalah kemenangan prinsip yang memberikan perlindungan dari potensi koreksi sewenang-wenang yang hanya berbasis pada pencocokan data (data matching). Pelajaran utamanya adalah pentingnya menjaga integritas catatan internal dan proaktif melakukan konfirmasi jika menemukan data eksternal yang tidak sesuai. Rekonsiliasi rutin antara catatan perusahaan dan data di Portal DJP kini menjadi langkah mitigasi yang tidak bisa ditawar.

Analisa Lengkap dan Komprehensif atas Sengketa Ini Tersedia di sini

Perusahaan Pembanding Rusia ditolak, Koreksi Penyesuaian Laba ke Q3 Harus Berdasar

Artikel

13 Oktober 2025 • Taxindo Prime Consulting

Perusahaan Pembanding Rusia ditolak, Koreksi Penyesuaian Laba ke Q3 Harus Berdasar

PUT-000036.15/2020/PP/M.IIB Tahun 2025 Tanggal 07 Juli 2025

Asas Non-Retroaktif Melindungi Wajib Pajak: Kemenangan PT TPF atas Koreksi PPN Penjualan Agunan Tahun 2020

Artikel

11 Oktober 2025 • Taxindo Prime Consulting

Asas Non-Retroaktif Melindungi Wajib Pajak: Kemenangan PT TPF atas Koreksi PPN Penjualan Agunan Tahun 2020

PUT-004077.16/2024/PP/M.XXB Tahun 2025

Litigasi yang Selektif: Pelajaran Krusial dari Pos Koreksi PPN Klaim Asuransi yang Dipertahankan Majelis

Artikel

11 Oktober 2025 • Taxindo Prime Consulting

Litigasi yang Selektif: Pelajaran Krusial dari Pos Koreksi PPN Klaim Asuransi yang Dipertahankan Majelis

PUT-004077.16/2024/PP/M.XXB Tahun 2025

Kewajiban Uji Risiko dan Corresponding Adjustment dalam Sengketa Transfer Pricing Domestik PT MHP

Artikel

11 Oktober 2025 • Taxindo Prime Consulting

Kewajiban Uji Risiko dan Corresponding Adjustment dalam Sengketa Transfer Pricing Domestik PT MHP

PUT-000765.15/2023/PP/M.XIVA Tahun 2024 Tanggal 17 Januari 2024

Antara Natura dan Biaya Operasional Wajar: Mempertahankan Deductibility Biaya KITAS, Sewa Kendaraan, dan HTI Fires

Artikel

11 Oktober 2025 • Taxindo Prime Consulting

Antara Natura dan Biaya Operasional Wajar: Mempertahankan Deductibility Biaya KITAS, Sewa Kendaraan, dan HTI Fires

PUT-000765.15/2023/PP/M.XIVA Tahun 2024 Tanggal 17 Januari 2024

Siapa Kami

Taxindo Prime Consulting (TPC) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konsultan pajak, akuntansi, bisnis dan hukum bisnis. TPC memiliki berbagai layanan konsultasi yang dapat memberikan edukasi, saran, serta solusi atas seluruh masalah perpajakan, akuntansi dan bisnis secara objektif, mendalam dan independen.

TPC memiliki berbagai layanan perpajakan, akuntansi dan hukum bisnis yang meliputi antara lain konsultasi pajak domestik, konsultasi pajak internasional, penyusunan dokumentasi transfer pricing, pendampingan pemeriksaan pajak, pendampingan penyelesaian sengketa pajak (litigasi), layanan perencanaan dan manajemen pajak, tax due dilligence, strukturisasi transaksi, layanan tinjauan perpajakan atas rencana transaksi, layanan bea cukai, jasa konsultan bisnis dan akuntansi serta layanan konsultasi hukum.

Lihat Details

KANTOR

Mega Plaza Building 12th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-3 Jakarta 12940

Phone :
+62 21 521 2686
+62 817 001 3303

Email :
info@taxindo.co.id

IKUTI KAMI

Data E-Faktur Saja Tidak Cukup: Pengadilan Pajak Batalkan Koreksi PPh 23 Berbasis Data Pihak Ketiga pada Kasus PT PL

Perusahaan Pembanding Rusia ditolak, Koreksi Penyesuaian Laba ke Q3 Harus Berdasar

Asas Non-Retroaktif Melindungi Wajib Pajak: Kemenangan PT TPF atas Koreksi PPN Penjualan Agunan Tahun 2020

Litigasi yang Selektif: Pelajaran Krusial dari Pos Koreksi PPN Klaim Asuransi yang Dipertahankan Majelis

Kewajiban Uji Risiko dan Corresponding Adjustment dalam Sengketa Transfer Pricing Domestik PT MHP

Antara Natura dan Biaya Operasional Wajar: Mempertahankan Deductibility Biaya KITAS, Sewa Kendaraan, dan HTI Fires

Kekurangan Rp781,6 Triliun: Proyeksi Berat Kemenkeu Tutup Target Pajak di Tengah Defisit APBN 1,56%

Arah Kebijakan Fiskal 2026: Pemerintah Fokus Pada Implementasi Coretax, Transformasi Bali, dan Intensifikasi Bea Masuk

Tiga Isu Ekonomi Genting: Dari Utang Kereta Cepat, PNBP Tertekan, Hingga Ancaman Deindustrialisasi

Apakah profesi di bidang akuntansi dan perpajakan akan tergantikan dengan AI?

Membedah PMK 50/2025: Regulasi Kripto Makin Jelas, Pajak Makin Transparan

PPh 22 Marketplace: Tenang, Ini Bukan Pajak Belanja Kamu

Data E-Faktur Saja Tidak Cukup: Pengadilan Pajak Batalkan Koreksi PPh 23 Berbasis Data Pihak Ketiga pada Kasus PT PL

Perusahaan Pembanding Rusia ditolak, Koreksi Penyesuaian Laba ke Q3 Harus Berdasar

Asas Non-Retroaktif Melindungi Wajib Pajak: Kemenangan PT TPF atas Koreksi PPN Penjualan Agunan Tahun 2020

Litigasi yang Selektif: Pelajaran Krusial dari Pos Koreksi PPN Klaim Asuransi yang Dipertahankan Majelis

Kewajiban Uji Risiko dan Corresponding Adjustment dalam Sengketa Transfer Pricing Domestik PT MHP

Antara Natura dan Biaya Operasional Wajar: Mempertahankan Deductibility Biaya KITAS, Sewa Kendaraan, dan HTI Fires

Kekurangan Rp781,6 Triliun: Proyeksi Berat Kemenkeu Tutup Target Pajak di Tengah Defisit APBN 1,56%

Arah Kebijakan Fiskal 2026: Pemerintah Fokus Pada Implementasi Coretax, Transformasi Bali, dan Intensifikasi Bea Masuk

Tiga Isu Ekonomi Genting: Dari Utang Kereta Cepat, PNBP Tertekan, Hingga Ancaman Deindustrialisasi

Apakah profesi di bidang akuntansi dan perpajakan akan tergantikan dengan AI?

Membedah PMK 50/2025: Regulasi Kripto Makin Jelas, Pajak Makin Transparan

PPh 22 Marketplace: Tenang, Ini Bukan Pajak Belanja Kamu

NEWSLETTER TPC

Daftarkan alamat email Anda, dan dapatkan informasi terbaru tentang Regulasi Pajak, Kurs, dan Berita Perpajakan lainnya dari kami yang akan di kirim melalui alamat email Anda yang terdaftar.

Gabung sekarang dan tunggu info terbaru dari kami.