Dinamika Masa Pajak Terakhir: Mengelola Lebih Bayar PPh 21 dalam Tiga Skenario Gaji

Sejak implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (PP 58/2023) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 (PMK 168/2023), metode penghitungan PPh Pasal 21 mengalami perubahan signifikan. Pada bulan Januari hingga November, pajak dihitung menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Namun, pada Masa Pajak Terakhir (Desember atau bulan saat pegawai berhenti bekerja), penghitungan kembali ke tarif progresif Pasal 17 UU PPh.

Perbedaan mekanisme ini sering kali menyebabkan Lebih Bayar (LB) atau kelebihan pemotongan pada Masa Pajak Terakhir. Artinya, total pajak yang sudah dipotong dari Januari hingga November (menggunakan TER) ternyata lebih besar daripada pajak yang seharusnya terutang selama setahun penuh.

Berikut adalah analisis penanganan kelebihan potong tersebut dalam tiga skenario metode pemotongan yang umum diterapkan perusahaan.

1. Skenario PPh 21 Ditanggung Karyawan (Gross)

Pada skema ini, perusahaan memotong pajak langsung dari gaji pegawai. Beban pajak sepenuhnya berada di pundak karyawan.

2. Skenario PPh 21 Ditanggung Perusahaan (Natura/Kenikmatan)

Sejak berlakunya aturan natura (PMK 66/2023), pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja tidak lagi dianggap sebagai non-deductible expense. Fasilitas PPh ini kini dikategorikan sebagai Kenikmatan (Benefit in Kind) yang merupakan objek pajak bagi pegawai dan biaya pengurang bagi perusahaan.

• Mekanisme Hitung: Nilai pajak yang dibayarkan perusahaan ditambahkan ke dalam penghasilan bruto pegawai sebagai "Kenikmatan PPh 21".

3. Skenario Tunjangan Pajak (Gross-Up)

Perusahaan memberikan tunjangan pajak yang dihitung secara matematis agar gaji bersih yang diterima pegawai utuh sesuai kontrak. Tunjangan ini menambah penghasilan bruto.

Tindakan Perusahaan atas Kelebihan Penyetoran (Kompensasi)

Ketika perusahaan mengembalikan uang kelebihan potong kepada karyawan (misal total Rp20.000.000 untuk seluruh karyawan), maka SPT Masa PPh 21 Perusahaan pada masa pajak terakhir akan berstatus Lebih Bayar (LB).

Atas LB perusahaan ini, perusahaan berhak melakukan Kompensasi. Berdasarkan aturan terbaru PER-11/PJ/2025, kelebihan penyetoran ini dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya tanpa harus berurutan. Contohnya, Lebih Bayar di Masa Desember 2024 dapat dikompensasikan langsung untuk mengurangi pajak terutang di Masa Januari 2025, Februari 2025, atau bulan apapun di tahun berikutnya.

Kesimpulan

Terlepas dari metodenya (gross, net/natura, atau gross-up), jika terjadi Lebih Potong pada Masa Pajak Terakhir (Formulir 1721-A1 menunjukkan angka minus/kurung), perusahaan wajib mengembalikan uang tersebut kepada pegawai. Perusahaan kemudian "meminta kembali" uang tersebut dari negara melalui mekanisme kompensasi di bulan-bulan berikutnya.

Referensi Peraturan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan PPh, PPN, dan Bea Materai dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.