PPh Pasal 21 Final: Penghitungan Pajak Pesangon dan JHT (Lumpsum)

Dalam siklus ketenagakerjaan, akhir masa kerja sering kali disertai dengan pembayaran dalam jumlah besar (lumpsum) seperti Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua (THT), atau Jaminan Hari Tua (JHT). Karena sifatnya yang diterima sekaligus untuk bekal masa depan, pemerintah menerapkan skema PPh Pasal 21 Final dengan tarif khusus yang lebih ringan dibandingkan tarif pajak gaji biasa, asalkan pembayarannya dilakukan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun kalender.

Dua Skema Tarif Berbeda

Penting untuk membedakan antara "Uang Pesangon" dengan "Uang Manfaat Pensiun/THT/JHT" karena keduanya memiliki lapisan tarif yang berbeda.

1. Tarif PPh 21 atas Uang Pesangon

Uang pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan pemberi kerja sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau pemutusan hubungan kerja (PHK). Tarifnya bersifat progresif sebagai berikut:

• Penghasilan Bruto sampai dengan Rp50.000.000: 0%
• Di atas Rp50.000.000 s.d. Rp100.000.000: 5%
• Di atas Rp100.000.000 s.d. Rp500.000.000: 15%
• Di atas Rp500.000.000: 25%

2. Tarif PPh 21 atas Uang Manfaat Pensiun, THT, atau JHT

Kategori ini mencakup uang manfaat pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus. Tarifnya lebih sederhana:

• Penghasilan Bruto sampai dengan Rp50.000.000: 0%
• Di atas Rp50.000.000: 5%

Contoh Penghitungan Kasus

Kasus 1: Uang Pesangon (PHK)

Bapak Budi terkena PHK dan menerima uang pesangon sebesar Rp175.000.000 yang dibayarkan sekaligus pada bulan Januari 2024. Penghitungan Pajak:

Kasus 2: Jaminan Hari Tua (JHT)

Ibu Siti pensiun dan mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp150.000.000. Penghitungan Pajak:

Ketentuan Jangka Waktu 2 Tahun

Tarif final di atas hanya berlaku jika seluruh pembayaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender. Jika terdapat pembayaran pesangon/JHT pada tahun ketiga dan seterusnya, maka pembayaran di tahun ketiga tersebut tidak lagi menggunakan tarif final, melainkan menggunakan Tarif Umum Pasal 17 UU PPh dan bersifat tidak final (dapat dikreditkan di SPT Tahunan).

Referensi Peraturan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.