PPh 21 Pasca-Kerja: Pajak atas Bonus yang Diterima Mantan Pegawai

Hubungan kerja mungkin telah berakhir, namun kewajiban perpajakan bisa tetap berjalan. Dalam dunia korporasi, sering kali seorang pegawai yang sudah berhenti bekerja (resign) atau pensiun masih menerima hak-hak tertentu dari perusahaan lamanya di kemudian hari. Penghasilan ini biasanya berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau bonus tahunan yang baru cair setelah pegawai tersebut tidak lagi berstatus sebagai pegawai aktif.

Dalam regulasi PPh Pasal 21, individu ini dikategorikan sebagai Mantan Pegawai. Pemerintah melalui aturan terbaru tahun 2024 telah menetapkan mekanisme pemotongan pajak yang spesifik untuk kategori ini agar memberikan kepastian hukum bagi pemberi kerja dan penerima penghasilan.

Mekanisme Penghitungan: Tarif Pasal 17 x Bruto

Berbeda dengan pegawai aktif yang penghasilan bulanannya dihitung menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER), penghitungan pajak untuk Mantan Pegawai menggunakan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh yang dikalikan langsung dengan Penghasilan Bruto.

Poin-poin kunci dalam penghitungan ini adalah:

• Dasar Pengenaan Pajak (DPP): Adalah jumlah bruto penghasilan (jasa produksi, tantiem, bonus, dll) tanpa dikurangi biaya jabatan atau PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).
• Tarif: Menggunakan tarif progresif umum (5%, 15%, 25%, dst).
• Sifat: Pemotongan ini bersifat tidak final, artinya bukti potong yang diterima dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan Orang Pribadi mantan pegawai tersebut.

Contoh Kasus: Tuan O (Menerima Jasa Produksi)

Mari kita lihat ilustrasi berdasarkan pedoman resmi Direktorat Jenderal Pajak.

Penghitungan PPh Pasal 21:

Karena Tuan O sudah berstatus Mantan Pegawai saat menerima uang tersebut, PT L tidak menggunakan metode TER, melainkan Tarif Pasal 17 dikalikan Bruto.

• Penghasilan Bruto: Rp60.000.000.
• Tarif Pasal 17 (Lapisan pertama 5% untuk 0 s.d Rp60 juta).
• Pajak Terutang: 5% x Rp60.000.000 = Rp3.000.000

Kewajiban Administrasi

PT L wajib memotong pajak sebesar Rp3.000.000 pada bulan Oktober 2024 dan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada Tuan O. Tuan O kemudian wajib melaporkan penghasilan ini dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024, dan pajak yang sudah dipotong oleh PT L dapat menjadi kredit pajak (pengurang pajak terutang) bagi Tuan O.

Kesimpulan

Pemotongan pajak untuk Mantan Pegawai difokuskan pada penghasilan yang bersifat tidak teratur seperti bonus atau tantiem yang dibayarkan setelah hubungan kerja berakhir. Rumusnya sederhana: terapkan tarif progresif langsung pada nilai bruto yang diterima.

Referensi Peraturan:

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi (Pasal 5 ayat 1 huruf h, Pasal 12 ayat 8, Pasal 16 ayat 6).
• Buku Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26 (Direktorat Jenderal Pajak, 2024), Halaman 107.