Dampak THR dan Bonus dalam Penghitungan PPh 21: Lonjakan Potongan di Bulan Penerimaan

Bagi seorang Pegawai Tetap, menerima Tunjangan Hari Raya (THR) atau Bonus tahunan adalah momen yang paling ditunggu. Namun, sering kali momen ini diikuti oleh pertanyaan: "Mengapa potongan pajak saya bulan ini melonjak sangat tinggi?" Jawabannya terletak pada mekanisme penghitungan PPh Pasal 21 terbaru yang menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER).

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, skema pemotongan pajak untuk penghasilan tidak teratur seperti THR dan Bonus menjadi lebih sederhana secara administrasi, namun berdampak langsung pada cashflow bulanan pegawai.

Konsep Penghasilan Tidak Teratur

Dalam regulasi perpajakan, penghasilan pegawai tetap dibagi menjadi dua: teratur (gaji, tunjangan tetap) dan tidak teratur (THR, bonus, gratifikasi, jasa produksi). Dalam skema lama (sebelum 2024), penghitungan pajak atas THR melibatkan proses "disetahunkan" yang cukup rumit. Namun, dengan skema TER, penghitungan menjadi sangat ringkas: Penghasilan Bruto Bulan Tersebut x Tarif TER.

Mekanisme Pemotongan: Penggabungan Penghasilan

Regulasi menegaskan bahwa untuk masa pajak selain masa pajak terakhir (Januari–November), pemotongan PPh 21 dihitung menggunakan Tarif Efektif Bulanan dikalikan dengan Penghasilan Bruto masa pajak tersebut.

Poin kuncinya adalah: Digabung. Penghasilan teratur (gaji) dan tidak teratur (THR/Bonus) dijumlahkan dalam satu bulan. Tidak ada pemisahan tarif untuk gaji dan THR dalam penghitungan bulanan. Total penjumlahan inilah yang dicocokkan dengan tabel TER (Kategori A, B, atau C).

Contoh Kasus: Tuan A (Menerima THR dan Bonus)

Mari kita bedah kasus Tuan A yang bekerja di PT Z (berstatus Menikah, Tanpa Tanggungan atau K/0).

• Gaji & Tunjangan Rutin: Sekitar Rp30.000.000 per bulan.
• Status PTKP: K/0 (Masuk Kategori TER A).

1. Bulan Biasa (Januari)

Tuan A menerima penghasilan bruto Rp30.080.000. Berdasarkan Tabel TER A, penghasilan ini dikenakan tarif 13%.

Pajak: Rp30.080.000 x 13% = Rp3.910.400.

2. Bulan Menerima THR (Juli)

Di bulan Juli, Tuan A menerima gaji Rp30.080.000 ditambah THR sebesar Rp20.000.000.

• • Total Penghasilan Bruto Juli: Rp50.080.000.
• • Berdasarkan Tabel TER A, penghasilan Rp50 juta masuk ke lapisan tarif 18%.
• • Pajak Juli: Rp50.080.000 x 18% = Rp9.014.400.

Perhatikan: Karena penggabungan THR, tarif pajak Tuan A naik dari biasanya 13% menjadi 18%.

3. Bulan Menerima Bonus (Desember)

Di bulan Desember (Masa Pajak Terakhir), Tuan A menerima Gaji Rp30.080.000 dan Bonus besar Rp60.000.000. Total Bruto Desember Rp90.080.000. Namun, khusus bulan Desember, TIDAK menggunakan TER. PT Z harus menghitung ulang PPh 21 setahun penuh menggunakan tarif progresif Pasal 17 UU PPh.

• • Total Bruto Setahun (Gaji + THR + Bonus): Rp450.960.000.
• • Dikurangi Biaya Jabatan, Iuran Pensiun, Zakat, dan PTKP (Rp58.500.000).
• • Didapat Penghasilan Kena Pajak (PKP) Setahun: Rp382.860.000.
• • PPh Terutang Setahun (Tarif Pasal 17): Rp64.715.000.
• • Dikurangi Pajak Jan-Nov: Rp50.120.000.
• • Pajak yang Harus Dibayar Desember: Rp14.595.000.

Kesimpulan

Sistem TER membuat potongan pajak saat menerima THR atau Bonus terasa lebih besar ("sakit di depan") karena langsung dikalikan tarif efektif dari total bruto yang tinggi. Namun, potongan yang besar ini berfungsi sebagai "tabungan pajak". Saat penghitungan ulang di bulan Desember (Masa Pajak Terakhir), pajak yang sudah dipotong besar tersebut akan menjadi pengurang (kredit pajak), sehingga mencegah kurang bayar yang terlalu drastis di akhir tahun.

Referensi Peraturan:

• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
• Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.