Sengketa Perusahaan Pembanding Beda Fungsi, Pengadilan Pajak Membatalkan Koreksi Transfer Pricing DJP

PUT-001181.15/2023/PP/M.IXA Tahun 2024 - 30 Januari 2024

Taxindo Prime Consulting
Selasa, 07 Oktober 2025 | 15:06 WIB

Pria Wanita

Sengketa Perusahaan Pembanding Beda Fungsi, Pengadilan Pajak Membatalkan Koreksi Transfer Pricing DJP

Sengketa transfer pricing terus menjadi salah satu area paling kompleks dalam litigasi perpajakan, seringkali berpusat pada metodologi dan analisis kesebandingan. Kasus banding yang diajukan oleh PT AI menjadi studi kasus yang relevan, di mana sengketa tidak terletak pada pemilihan metode—kedua pihak sepakat menggunakan Transactional Net Margin Method (TNMM)—melainkan pada aplikasinya. DJP melakukan koreksi penyesuaian fiskal positif sebesar Rp49 miliar setelah menolak set perusahaan pembanding yang digunakan PT AI dan menerapkan analisisnya sendiri. Putusan atas kasus ini memberikan pelajaran kritis tentang cara mempertahankan analisis transfer pricing dan kekuatan hukum dari "rentang wajar" (arm's length range) sebagai sebuah safe harbor.

Konflik dalam sengketa ini berakar pada proses analisis benchmarking. Argumen DJP didasarkan pada kewenangannya dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh. DJP menolak 5 dari 6 perusahaan pembanding yang digunakan PT AI dengan alasan memiliki fungsi yang tidak sebanding (misalnya, manufaktur dan jasa). DJP kemudian menyusun set pembanding baru yang dianggapnya lebih "murni" sebagai distributor, dan berdasarkan analisis baru ini, laba operasi PT AI disimpulkan berada di luar rentang wajar. Di sisi lain, PT AI memberikan bantahan berlapis. Mereka berargumen bahwa standar kesebandingan DJP terlalu kaku untuk analisis TNMM. Lebih jauh, PT AI membuktikan bahwa set pembanding baru pilihan DJP justru lebih tidak sebanding karena banyak di antaranya memiliki fungsi R&D dan manufaktur yang signifikan. Poin krusialnya, PT AI berhasil menunjukkan bahwa laba operasinya telah berada di dalam rentang wajar yang dihitung dari set pembanding yang valid, sehingga DJP tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan koreksi.

Dalam mengambil putusan, Majelis Hakim sepenuhnya setuju dengan argumentasi PT AI. Majelis menilai penolakan pembanding oleh DJP tidak didasarkan pada bukti kuat, sedangkan pemilihan pembanding baru cenderung subjektif. Pertimbangan paling menentukan bagi Majelis adalah fakta bahwa laba operasi PT AI (ROS sebesar 1,10%) terbukti berada di dalam rentang kewajaran yang dihasilkan dari set pembanding yang andal (antara 1,04% hingga 1,14%). Majelis Hakim menegaskan prinsip hukum fundamental: jika laba Wajib Pajak sudah berada dalam rentang wajar, maka kewenangan DJP untuk melakukan koreksi berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU PPh menjadi gugur. Putusan ini memiliki implikasi signifikan karena memperkuat fungsi rentang wajar sebagai "safe harbour". Ini menandakan bahwa DJP tidak dapat secara sepihak melakukan penyesuaian ke titik tertentu jika hasil transaksi Wajib Pajak sudah terbukti berada di dalam rentang kewajaran tersebut.

Sebagai kesimpulan, kasus transfer pricing PT AI ini menjadi preseden penting yang menegaskan bahwa Wajib Pajak dengan Dokumentasi Penetapan Harga Transfer yang solid dapat secara efektif mempertahankan kebijakan harga transfernya. Pelajaran yang dapat diambil adalah bahwa investasi pada analisis benchmarking berkualitas tinggi, termasuk analisis fungsional yang mendalam dan verifikasi data yang cermat, merupakan strategi mitigasi risiko yang sangat efektif. Bagi perusahaan multinasional, putusan ini menggarisbawahi pentingnya untuk tidak hanya mematuhi kewajiban formal, tetapi juga siap secara substantif untuk mempertahankan kewajaran transaksinya dengan berfokus pada pembuktian bahwa profitabilitas perusahaan berada di dalam rentang yang wajar.

Analisa Lengkap dan Komprehensif atas Sengketa Ini Tersedia di sini

Perusahaan Pembanding Rusia ditolak, Koreksi Penyesuaian Laba ke Q3 Harus Berdasar

Artikel

13 Oktober 2025 • Taxindo Prime Consulting

Perusahaan Pembanding Rusia ditolak, Koreksi Penyesuaian Laba ke Q3 Harus Berdasar

PUT-000036.15/2020/PP/M.IIB Tahun 2025 Tanggal 07 Juli 2025

Asas Non-Retroaktif Melindungi Wajib Pajak: Kemenangan PT TPF atas Koreksi PPN Penjualan Agunan Tahun 2020

Artikel

11 Oktober 2025 • Taxindo Prime Consulting

Asas Non-Retroaktif Melindungi Wajib Pajak: Kemenangan PT TPF atas Koreksi PPN Penjualan Agunan Tahun 2020

PUT-004077.16/2024/PP/M.XXB Tahun 2025

Litigasi yang Selektif: Pelajaran Krusial dari Pos Koreksi PPN Klaim Asuransi yang Dipertahankan Majelis

Artikel

11 Oktober 2025 • Taxindo Prime Consulting

Litigasi yang Selektif: Pelajaran Krusial dari Pos Koreksi PPN Klaim Asuransi yang Dipertahankan Majelis

PUT-004077.16/2024/PP/M.XXB Tahun 2025

Kewajiban Uji Risiko dan Corresponding Adjustment dalam Sengketa Transfer Pricing Domestik PT MHP

Artikel

11 Oktober 2025 • Taxindo Prime Consulting

Kewajiban Uji Risiko dan Corresponding Adjustment dalam Sengketa Transfer Pricing Domestik PT MHP

PUT-000765.15/2023/PP/M.XIVA Tahun 2024 Tanggal 17 Januari 2024

Antara Natura dan Biaya Operasional Wajar: Mempertahankan Deductibility Biaya KITAS, Sewa Kendaraan, dan HTI Fires

Artikel

11 Oktober 2025 • Taxindo Prime Consulting

Antara Natura dan Biaya Operasional Wajar: Mempertahankan Deductibility Biaya KITAS, Sewa Kendaraan, dan HTI Fires

PUT-000765.15/2023/PP/M.XIVA Tahun 2024 Tanggal 17 Januari 2024

Siapa Kami

Taxindo Prime Consulting (TPC) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konsultan pajak, akuntansi, bisnis dan hukum bisnis. TPC memiliki berbagai layanan konsultasi yang dapat memberikan edukasi, saran, serta solusi atas seluruh masalah perpajakan, akuntansi dan bisnis secara objektif, mendalam dan independen.

TPC memiliki berbagai layanan perpajakan, akuntansi dan hukum bisnis yang meliputi antara lain konsultasi pajak domestik, konsultasi pajak internasional, penyusunan dokumentasi transfer pricing, pendampingan pemeriksaan pajak, pendampingan penyelesaian sengketa pajak (litigasi), layanan perencanaan dan manajemen pajak, tax due dilligence, strukturisasi transaksi, layanan tinjauan perpajakan atas rencana transaksi, layanan bea cukai, jasa konsultan bisnis dan akuntansi serta layanan konsultasi hukum.

Lihat Details

KANTOR

Mega Plaza Building 12th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-3 Jakarta 12940

Phone :
+62 21 521 2686
+62 817 001 3303

Email :
info@taxindo.co.id

IKUTI KAMI

Sengketa Perusahaan Pembanding Beda Fungsi, Pengadilan Pajak Membatalkan Koreksi Transfer Pricing DJP

Perusahaan Pembanding Rusia ditolak, Koreksi Penyesuaian Laba ke Q3 Harus Berdasar

Asas Non-Retroaktif Melindungi Wajib Pajak: Kemenangan PT TPF atas Koreksi PPN Penjualan Agunan Tahun 2020

Litigasi yang Selektif: Pelajaran Krusial dari Pos Koreksi PPN Klaim Asuransi yang Dipertahankan Majelis

Kewajiban Uji Risiko dan Corresponding Adjustment dalam Sengketa Transfer Pricing Domestik PT MHP

Antara Natura dan Biaya Operasional Wajar: Mempertahankan Deductibility Biaya KITAS, Sewa Kendaraan, dan HTI Fires

Kekurangan Rp781,6 Triliun: Proyeksi Berat Kemenkeu Tutup Target Pajak di Tengah Defisit APBN 1,56%

Arah Kebijakan Fiskal 2026: Pemerintah Fokus Pada Implementasi Coretax, Transformasi Bali, dan Intensifikasi Bea Masuk

Tiga Isu Ekonomi Genting: Dari Utang Kereta Cepat, PNBP Tertekan, Hingga Ancaman Deindustrialisasi

Apakah profesi di bidang akuntansi dan perpajakan akan tergantikan dengan AI?

Membedah PMK 50/2025: Regulasi Kripto Makin Jelas, Pajak Makin Transparan

PPh 22 Marketplace: Tenang, Ini Bukan Pajak Belanja Kamu

Sengketa Perusahaan Pembanding Beda Fungsi, Pengadilan Pajak Membatalkan Koreksi Transfer Pricing DJP

Perusahaan Pembanding Rusia ditolak, Koreksi Penyesuaian Laba ke Q3 Harus Berdasar

Asas Non-Retroaktif Melindungi Wajib Pajak: Kemenangan PT TPF atas Koreksi PPN Penjualan Agunan Tahun 2020

Litigasi yang Selektif: Pelajaran Krusial dari Pos Koreksi PPN Klaim Asuransi yang Dipertahankan Majelis

Kewajiban Uji Risiko dan Corresponding Adjustment dalam Sengketa Transfer Pricing Domestik PT MHP

Antara Natura dan Biaya Operasional Wajar: Mempertahankan Deductibility Biaya KITAS, Sewa Kendaraan, dan HTI Fires

Kekurangan Rp781,6 Triliun: Proyeksi Berat Kemenkeu Tutup Target Pajak di Tengah Defisit APBN 1,56%

Arah Kebijakan Fiskal 2026: Pemerintah Fokus Pada Implementasi Coretax, Transformasi Bali, dan Intensifikasi Bea Masuk

Tiga Isu Ekonomi Genting: Dari Utang Kereta Cepat, PNBP Tertekan, Hingga Ancaman Deindustrialisasi

Apakah profesi di bidang akuntansi dan perpajakan akan tergantikan dengan AI?

Membedah PMK 50/2025: Regulasi Kripto Makin Jelas, Pajak Makin Transparan

PPh 22 Marketplace: Tenang, Ini Bukan Pajak Belanja Kamu

NEWSLETTER TPC

Daftarkan alamat email Anda, dan dapatkan informasi terbaru tentang Regulasi Pajak, Kurs, dan Berita Perpajakan lainnya dari kami yang akan di kirim melalui alamat email Anda yang terdaftar.

Gabung sekarang dan tunggu info terbaru dari kami.