Litigasi yang Selektif: Pelajaran Krusial dari Pos Koreksi PPN Klaim Asuransi yang Dipertahankan Majelis

PUT-004077.16/2024/PP/M.XXB Tahun 2025

Taxindo Prime Consulting
Sabtu, 11 Oktober 2025 | 14:19 WIB

Pria Wanita

Litigasi yang Selektif: Pelajaran Krusial dari Pos Koreksi PPN Klaim Asuransi yang Dipertahankan Majelis

Dalam litigasi perpajakan, Wajib Pajak seringkali berfokus pada pos sengketa dengan nilai terbesar. Namun, kasus PT TPF (PUT-004077.16/2024/PP/M.XXB Tahun 2025) memberikan studi kasus penting mengenai betapa krusialnya pembuktian dan argumentasi yang komprehensif atas setiap pos koreksi. Selain isu penjualan agunan, perusahaan ini juga menyengketakan koreksi DPP PPN Keluaran atas Klaim Pembayaran Premi Asuransi sebesar Rp1.606.771.242,00 untuk Masa Pajak Desember 2020. Koreksi ini menjadi pos sengketa material kedua dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN yang diterbitkan oleh DJP.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai Terbanding mempertahankan koreksi PPN atas klaim asuransi ini, menganggap klaim tersebut sebagai bagian dari transaksi yang terutang PPN. Konflik terjadi bukan karena perbedaan penafsiran hukum yang mendasar, melainkan karena ketidakaktifan Wajib Pajak dalam membantah pos ini di persidangan. Dalam proses banding, perhatian dan fokus pembuktian PT TPFsecara masif dialihkan ke pos penjualan agunan yang memiliki dasar hukum yang lebih eksplisit untuk dibantah (asas non-retroaktif). Konsekuensinya, Pemohon Banding gagal menyajikan bukti atau dalil hukum yang substantif untuk secara spesifik menggugurkan koreksi atas pos Klaim Asuransi. Kurangnya bantahan yang disertai bukti valid pada suatu pos akan diinterpretasikan sebagai persetujuan.

Majelis Hakim menganalisis pos ini secara independen. Dengan prinsip bahwa beban pembuktian berada pada Pemohon Banding, Majelis menyatakan bahwa karena Wajib Pajak tidak menghadirkan bukti atau argumen yang cukup, dan tidak ada perbedaan data mendasar dengan Terbanding, Majelis berkesimpulan koreksi tersebut telah disetujui secara implisit. Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan untuk mempertahankan koreksi DPP PPN sebesar Rp1.606.771.242,00 atas pos Klaim Pembayaran Premi Asuransi. Meskipun Amar Putusan secara keseluruhan adalah "Kabul Seluruhnya" karena pembatalan koreksi penjualan agunan membuat total PPN Kurang Bayar menjadi Nihil, secara material, koreksi pada pos klaim asuransi ini tetap dipertahankan oleh Majelis.

Kasus ini mengirimkan sinyal penting kepada Wajib Pajak yang sedang berada dalam proses litigasi. Wajib Pajak tidak dapat mengandalkan kemenangan pada satu isu untuk membatalkan seluruh Surat Ketetapan Pajak (SKP). Setiap pos koreksi merupakan medan perang hukum yang terpisah. Kelemahan pembuktian atau ketiadaan argumentasi hukum pada satu pos akan menyebabkan Majelis Hakim memiliki dasar yang kuat untuk mempertahankan koreksi tersebut, dan berpotensi menjadi bumerang apabila sengketa utama pada akhirnya dimenangkan oleh otoritas pajak. Litigasi yang berhasil adalah litigasi yang mampu meniadakan atau membatalkan koreksi di setiap pos sengketa secara sistematis.

Analisa komprehensif dan putusan lengkap atas sengketa ini tersedia di sini

Perusahaan Pembanding Rusia ditolak, Koreksi Penyesuaian Laba ke Q3 Harus Berdasar

Artikel

13 Oktober 2025 • Taxindo Prime Consulting

Perusahaan Pembanding Rusia ditolak, Koreksi Penyesuaian Laba ke Q3 Harus Berdasar

PUT-000036.15/2020/PP/M.IIB Tahun 2025 Tanggal 07 Juli 2025

Asas Non-Retroaktif Melindungi Wajib Pajak: Kemenangan PT TPF atas Koreksi PPN Penjualan Agunan Tahun 2020

Artikel

11 Oktober 2025 • Taxindo Prime Consulting

Asas Non-Retroaktif Melindungi Wajib Pajak: Kemenangan PT TPF atas Koreksi PPN Penjualan Agunan Tahun 2020

PUT-004077.16/2024/PP/M.XXB Tahun 2025

Kewajiban Uji Risiko dan Corresponding Adjustment dalam Sengketa Transfer Pricing Domestik PT MHP

Artikel

11 Oktober 2025 • Taxindo Prime Consulting

Kewajiban Uji Risiko dan Corresponding Adjustment dalam Sengketa Transfer Pricing Domestik PT MHP

PUT-000765.15/2023/PP/M.XIVA Tahun 2024 Tanggal 17 Januari 2024

Antara Natura dan Biaya Operasional Wajar: Mempertahankan Deductibility Biaya KITAS, Sewa Kendaraan, dan HTI Fires

Artikel

11 Oktober 2025 • Taxindo Prime Consulting

Antara Natura dan Biaya Operasional Wajar: Mempertahankan Deductibility Biaya KITAS, Sewa Kendaraan, dan HTI Fires

PUT-000765.15/2023/PP/M.XIVA Tahun 2024 Tanggal 17 Januari 2024

Ketika Faktur Pajak Dibatalkan Sepihak oleh Penjual, Apakah Hak Kredit Pajak Masukan Pembeli Gugur?

Artikel

10 Oktober 2025 • Taxindo Prime Consulting

Ketika Faktur Pajak Dibatalkan Sepihak oleh Penjual, Apakah Hak Kredit Pajak Masukan Pembeli Gugur?

PUT-003932.16/2022/PP/M.XIA Tahun 2025 - 03 Juni 2025

Siapa Kami

Taxindo Prime Consulting (TPC) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konsultan pajak, akuntansi, bisnis dan hukum bisnis. TPC memiliki berbagai layanan konsultasi yang dapat memberikan edukasi, saran, serta solusi atas seluruh masalah perpajakan, akuntansi dan bisnis secara objektif, mendalam dan independen.

TPC memiliki berbagai layanan perpajakan, akuntansi dan hukum bisnis yang meliputi antara lain konsultasi pajak domestik, konsultasi pajak internasional, penyusunan dokumentasi transfer pricing, pendampingan pemeriksaan pajak, pendampingan penyelesaian sengketa pajak (litigasi), layanan perencanaan dan manajemen pajak, tax due dilligence, strukturisasi transaksi, layanan tinjauan perpajakan atas rencana transaksi, layanan bea cukai, jasa konsultan bisnis dan akuntansi serta layanan konsultasi hukum.

Lihat Details

KANTOR

Mega Plaza Building 12th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-3 Jakarta 12940

Phone :
+62 21 521 2686
+62 817 001 3303

Email :
info@taxindo.co.id

IKUTI KAMI

Litigasi yang Selektif: Pelajaran Krusial dari Pos Koreksi PPN Klaim Asuransi yang Dipertahankan Majelis

Perusahaan Pembanding Rusia ditolak, Koreksi Penyesuaian Laba ke Q3 Harus Berdasar

Asas Non-Retroaktif Melindungi Wajib Pajak: Kemenangan PT TPF atas Koreksi PPN Penjualan Agunan Tahun 2020

Kewajiban Uji Risiko dan Corresponding Adjustment dalam Sengketa Transfer Pricing Domestik PT MHP

Antara Natura dan Biaya Operasional Wajar: Mempertahankan Deductibility Biaya KITAS, Sewa Kendaraan, dan HTI Fires

Ketika Faktur Pajak Dibatalkan Sepihak oleh Penjual, Apakah Hak Kredit Pajak Masukan Pembeli Gugur?

Kekurangan Rp781,6 Triliun: Proyeksi Berat Kemenkeu Tutup Target Pajak di Tengah Defisit APBN 1,56%

Arah Kebijakan Fiskal 2026: Pemerintah Fokus Pada Implementasi Coretax, Transformasi Bali, dan Intensifikasi Bea Masuk

Tiga Isu Ekonomi Genting: Dari Utang Kereta Cepat, PNBP Tertekan, Hingga Ancaman Deindustrialisasi

Apakah profesi di bidang akuntansi dan perpajakan akan tergantikan dengan AI?

Membedah PMK 50/2025: Regulasi Kripto Makin Jelas, Pajak Makin Transparan

PPh 22 Marketplace: Tenang, Ini Bukan Pajak Belanja Kamu

Litigasi yang Selektif: Pelajaran Krusial dari Pos Koreksi PPN Klaim Asuransi yang Dipertahankan Majelis

Perusahaan Pembanding Rusia ditolak, Koreksi Penyesuaian Laba ke Q3 Harus Berdasar

Asas Non-Retroaktif Melindungi Wajib Pajak: Kemenangan PT TPF atas Koreksi PPN Penjualan Agunan Tahun 2020

Kewajiban Uji Risiko dan Corresponding Adjustment dalam Sengketa Transfer Pricing Domestik PT MHP

Antara Natura dan Biaya Operasional Wajar: Mempertahankan Deductibility Biaya KITAS, Sewa Kendaraan, dan HTI Fires

Ketika Faktur Pajak Dibatalkan Sepihak oleh Penjual, Apakah Hak Kredit Pajak Masukan Pembeli Gugur?

Kekurangan Rp781,6 Triliun: Proyeksi Berat Kemenkeu Tutup Target Pajak di Tengah Defisit APBN 1,56%

Arah Kebijakan Fiskal 2026: Pemerintah Fokus Pada Implementasi Coretax, Transformasi Bali, dan Intensifikasi Bea Masuk

Tiga Isu Ekonomi Genting: Dari Utang Kereta Cepat, PNBP Tertekan, Hingga Ancaman Deindustrialisasi

Apakah profesi di bidang akuntansi dan perpajakan akan tergantikan dengan AI?

Membedah PMK 50/2025: Regulasi Kripto Makin Jelas, Pajak Makin Transparan

PPh 22 Marketplace: Tenang, Ini Bukan Pajak Belanja Kamu

NEWSLETTER TPC

Daftarkan alamat email Anda, dan dapatkan informasi terbaru tentang Regulasi Pajak, Kurs, dan Berita Perpajakan lainnya dari kami yang akan di kirim melalui alamat email Anda yang terdaftar.

Gabung sekarang dan tunggu info terbaru dari kami.