Asas Non-Retroaktif Melindungi Wajib Pajak: Kemenangan PT TPF atas Koreksi PPN Penjualan Agunan Tahun 2020

PUT-004077.16/2024/PP/M.XXB Tahun 2025

Taxindo Prime Consulting
Sabtu, 11 Oktober 2025 | 14:06 WIB

Pria Wanita

Asas Non-Retroaktif Melindungi Wajib Pajak: Kemenangan PT TPF atas Koreksi PPN Penjualan Agunan Tahun 2020

Industri pembiayaan seringkali menghadapi isu kompleks terkait perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas aset yang diambil alih, atau yang dikenal sebagai agunan. Kasus yang melibatkan PT TPF(sebagai Pemohon Banding) ini menjadi sorotan utama karena menyoroti benturan antara upaya otoritas pajak memperluas basis pemajakan dengan prinsip kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Perusahaan pembiayaan ini mengajukan banding terhadap koreksi PPN Keluaran Masa Pajak Desember 2020 yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dengan inti konflik berada pada koreksi DPP PPN sebesar Rp12.300.389.000,00 yang berasal dari Penjualan Unit Kendaraan Tarikan.

Direktorat Jenderal Pajak secara kukuh berargumen bahwa penjualan agunan telah memenuhi unsur terutangnya PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPN. Namun, PT TPF membantah koreksi tersebut dengan berpegangan pada asas legalitas perpajakan. Perusahaan menekankan bahwa pada saat transaksi penjualan agunan terjadi pada Desember 2020, belum ada peraturan spesifik yang mengatur pengenaan PPN atas penjualan aset tarikan oleh perusahaan pembiayaan. Aturan yang relevan dan spesifik, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 41 Tahun 2023—yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 9A UU PPN untuk mengenakan PPN besaran tertentu—secara eksplisit baru mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2023. Dengan demikian, perusahaan berpendapat bahwa penerapan PMK tersebut secara surut (retroaktif) untuk memajaki transaksi tahun 2020 tidak memiliki dasar hukum yang sah.

Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyerap argumen tersebut dan memberikan pertimbangan hukum yang kuat. Majelis mengakui bahwa meskipun Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menetapkan PPN dengan besaran tertentu (Pasal 9A UU PPN), kewenangan tersebut harus dilaksanakan melalui peraturan pelaksana yang memiliki tanggal efektif. Majelis menegaskan bahwa suatu ketentuan perpajakan, terutama yang menyangkut pengenaan pajak baru, dilarang untuk diberlakukan surut. Oleh karena transaksi penjualan agunan terjadi jauh sebelum 1 Mei 2023, Majelis berpendapat tidak ada dasar hukum yang memadai untuk memungut PPN atas transaksi tersebut pada tahun 2020. Keputusan ini secara logis menghasilkan pembatalan koreksi DPP PPN senilai Rp12,3 miliar, dan pada akhirnya, Majelis memutuskan untuk Mengabulkan Seluruhnya permohonan banding PT TPF.

Putusan ini menjadi preseden penting yang menegaskan perlindungan Wajib Pajak di Indonesia dari koreksi yang bersifat retroaktif. Kemenangan ini memperkuat prinsip bahwa otoritas pajak harus terikat pada tanggal efektif berlakunya suatu peraturan, terutama ketika regulasi tersebut dikeluarkan untuk memperluas cakupan pemajakan atau mengubah skema penghitungan. Bagi perusahaan pembiayaan, kasus ini menjadi benchmark bahwa kewajiban PPN atas penjualan agunan dengan skema besaran tertentu hanya dimulai sejak PMK 41/2023 berlaku. Secara gamblang, kasus PT TPF menunjukkan kekuatan asas non-retroaktif dalam sistem hukum pajak Indonesia.

Analisa komprehensif dan putusan lengkap atas sengketa ini tersedia di sini

Perusahaan Pembanding Rusia ditolak, Koreksi Penyesuaian Laba ke Q3 Harus Berdasar

Artikel

13 Oktober 2025 • Taxindo Prime Consulting

Perusahaan Pembanding Rusia ditolak, Koreksi Penyesuaian Laba ke Q3 Harus Berdasar

PUT-000036.15/2020/PP/M.IIB Tahun 2025 Tanggal 07 Juli 2025

Litigasi yang Selektif: Pelajaran Krusial dari Pos Koreksi PPN Klaim Asuransi yang Dipertahankan Majelis

Artikel

11 Oktober 2025 • Taxindo Prime Consulting

Litigasi yang Selektif: Pelajaran Krusial dari Pos Koreksi PPN Klaim Asuransi yang Dipertahankan Majelis

PUT-004077.16/2024/PP/M.XXB Tahun 2025

Kewajiban Uji Risiko dan Corresponding Adjustment dalam Sengketa Transfer Pricing Domestik PT MHP

Artikel

11 Oktober 2025 • Taxindo Prime Consulting

Kewajiban Uji Risiko dan Corresponding Adjustment dalam Sengketa Transfer Pricing Domestik PT MHP

PUT-000765.15/2023/PP/M.XIVA Tahun 2024 Tanggal 17 Januari 2024

Antara Natura dan Biaya Operasional Wajar: Mempertahankan Deductibility Biaya KITAS, Sewa Kendaraan, dan HTI Fires

Artikel

11 Oktober 2025 • Taxindo Prime Consulting

Antara Natura dan Biaya Operasional Wajar: Mempertahankan Deductibility Biaya KITAS, Sewa Kendaraan, dan HTI Fires

PUT-000765.15/2023/PP/M.XIVA Tahun 2024 Tanggal 17 Januari 2024

Ketika Faktur Pajak Dibatalkan Sepihak oleh Penjual, Apakah Hak Kredit Pajak Masukan Pembeli Gugur?

Artikel

10 Oktober 2025 • Taxindo Prime Consulting

Ketika Faktur Pajak Dibatalkan Sepihak oleh Penjual, Apakah Hak Kredit Pajak Masukan Pembeli Gugur?

PUT-003932.16/2022/PP/M.XIA Tahun 2025 - 03 Juni 2025

Siapa Kami

Taxindo Prime Consulting (TPC) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konsultan pajak, akuntansi, bisnis dan hukum bisnis. TPC memiliki berbagai layanan konsultasi yang dapat memberikan edukasi, saran, serta solusi atas seluruh masalah perpajakan, akuntansi dan bisnis secara objektif, mendalam dan independen.

TPC memiliki berbagai layanan perpajakan, akuntansi dan hukum bisnis yang meliputi antara lain konsultasi pajak domestik, konsultasi pajak internasional, penyusunan dokumentasi transfer pricing, pendampingan pemeriksaan pajak, pendampingan penyelesaian sengketa pajak (litigasi), layanan perencanaan dan manajemen pajak, tax due dilligence, strukturisasi transaksi, layanan tinjauan perpajakan atas rencana transaksi, layanan bea cukai, jasa konsultan bisnis dan akuntansi serta layanan konsultasi hukum.

Lihat Details

KANTOR

Mega Plaza Building 12th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-3 Jakarta 12940

Phone :
+62 21 521 2686
+62 817 001 3303

Email :
info@taxindo.co.id

IKUTI KAMI

Asas Non-Retroaktif Melindungi Wajib Pajak: Kemenangan PT TPF atas Koreksi PPN Penjualan Agunan Tahun 2020

Perusahaan Pembanding Rusia ditolak, Koreksi Penyesuaian Laba ke Q3 Harus Berdasar

Litigasi yang Selektif: Pelajaran Krusial dari Pos Koreksi PPN Klaim Asuransi yang Dipertahankan Majelis

Kewajiban Uji Risiko dan Corresponding Adjustment dalam Sengketa Transfer Pricing Domestik PT MHP

Antara Natura dan Biaya Operasional Wajar: Mempertahankan Deductibility Biaya KITAS, Sewa Kendaraan, dan HTI Fires

Ketika Faktur Pajak Dibatalkan Sepihak oleh Penjual, Apakah Hak Kredit Pajak Masukan Pembeli Gugur?

Kekurangan Rp781,6 Triliun: Proyeksi Berat Kemenkeu Tutup Target Pajak di Tengah Defisit APBN 1,56%

Arah Kebijakan Fiskal 2026: Pemerintah Fokus Pada Implementasi Coretax, Transformasi Bali, dan Intensifikasi Bea Masuk

Tiga Isu Ekonomi Genting: Dari Utang Kereta Cepat, PNBP Tertekan, Hingga Ancaman Deindustrialisasi

Apakah profesi di bidang akuntansi dan perpajakan akan tergantikan dengan AI?

Membedah PMK 50/2025: Regulasi Kripto Makin Jelas, Pajak Makin Transparan

PPh 22 Marketplace: Tenang, Ini Bukan Pajak Belanja Kamu

Asas Non-Retroaktif Melindungi Wajib Pajak: Kemenangan PT TPF atas Koreksi PPN Penjualan Agunan Tahun 2020

Perusahaan Pembanding Rusia ditolak, Koreksi Penyesuaian Laba ke Q3 Harus Berdasar

Litigasi yang Selektif: Pelajaran Krusial dari Pos Koreksi PPN Klaim Asuransi yang Dipertahankan Majelis

Kewajiban Uji Risiko dan Corresponding Adjustment dalam Sengketa Transfer Pricing Domestik PT MHP

Antara Natura dan Biaya Operasional Wajar: Mempertahankan Deductibility Biaya KITAS, Sewa Kendaraan, dan HTI Fires

Ketika Faktur Pajak Dibatalkan Sepihak oleh Penjual, Apakah Hak Kredit Pajak Masukan Pembeli Gugur?

Kekurangan Rp781,6 Triliun: Proyeksi Berat Kemenkeu Tutup Target Pajak di Tengah Defisit APBN 1,56%

Arah Kebijakan Fiskal 2026: Pemerintah Fokus Pada Implementasi Coretax, Transformasi Bali, dan Intensifikasi Bea Masuk

Tiga Isu Ekonomi Genting: Dari Utang Kereta Cepat, PNBP Tertekan, Hingga Ancaman Deindustrialisasi

Apakah profesi di bidang akuntansi dan perpajakan akan tergantikan dengan AI?

Membedah PMK 50/2025: Regulasi Kripto Makin Jelas, Pajak Makin Transparan

PPh 22 Marketplace: Tenang, Ini Bukan Pajak Belanja Kamu

NEWSLETTER TPC

Daftarkan alamat email Anda, dan dapatkan informasi terbaru tentang Regulasi Pajak, Kurs, dan Berita Perpajakan lainnya dari kami yang akan di kirim melalui alamat email Anda yang terdaftar.

Gabung sekarang dan tunggu info terbaru dari kami.