Upaya Hukum Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP: Mekanisme Pembatalan Ketetapan Pajak Akibat Cacat Prosedur Pemeriksaan

Dalam sistem administrasi perpajakan Indonesia, pemeriksaan pajak merupakan instrumen vital untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Namun, kewenangan besar yang dimiliki pemeriksa pajak ini diimbangi dengan kewajiban prosedural yang ketat demi menjamin hak-hak Wajib Pajak. Salah satu prinsip fundamental dalam pemeriksaan adalah transparansi dan hak untuk didengar (audi et alteram partem).

Jika pemeriksa pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) tanpa melalui prosedur penyampaian hasil pemeriksaan atau tanpa memberikan kesempatan pembahasan akhir kepada Wajib Pajak, maka produk hukum tersebut dianggap cacat prosedur. Untuk mengoreksi hal ini, Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang KUP menyediakan jalur hukum khusus berupa pembatalan ketetapan pajak.

Artikel ini akan mengupas tuntas aspek filosofis, teknis, dan prosedural dari upaya hukum Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP berdasarkan PP Nomor 50 Tahun 2022, PMK Nomor 118 Tahun 2024, serta petunjuk pelaksanaannya.

Konsep Dasar dan Filosofi Hukum

Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP bukan sekadar aturan administratif, melainkan manifestasi perlindungan hak asasi Wajib Pajak dalam proses perpajakan. Pasal ini menjamin bahwa Wajib Pajak berhak mengetahui dasar koreksi fiskus dan berhak memberikan tanggapan sebelum pajak ditetapkan.

1. Objek Permohonan

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) huruf d PP 50 Tahun 2022 jo. Pasal 21 huruf d PMK 118 Tahun 2024, Direktur Jenderal Pajak dapat membatalkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:

• Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP); atau
• Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Closing Conference) dengan Wajib Pajak.

Objek yang dapat dibatalkan meliputi berbagai jenis SKP (SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB) serta Surat Ketetapan Pajak PBB.

2. Definisi Pelanggaran Prosedur

• Tanpa SPHP: Pemeriksa langsung menerbitkan SKP tanpa memberitahukan temuan pemeriksaan secara tertulis. Ini menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengetahui dasar tuduhan fiskus.
• Tanpa Pembahasan Akhir: Pemeriksa tidak memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk menyanggah temuan (hak membela diri) sebelum keputusan final diambil.

Persyaratan Formal Pengajuan Permohonan

Agar permohonan pembatalan dapat diproses, Wajib Pajak wajib mematuhi syarat formal yang diatur secara rinci dalam Pasal 44 PMK 118 Tahun 2024.

1. Ketentuan Umum Penulisan

• Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
• Satu surat permohonan diajukan hanya untuk 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak.
• Wajib mengemukakan alasan yang jelas terkait ketiadaan SPHP atau Pembahasan Akhir.
• Ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasa (melampirkan Surat Kuasa Khusus).

2. Status SKP (Syarat Negative List)

Berdasarkan Pasal 44 ayat (3) PMK 118 Tahun 2024, permohonan dapat diajukan apabila SKP tersebut:

• Tidak diajukan keberatan;
• Diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan (cacat formal);
• Keberatan telah dicabut dan disetujui;
• Tidak diajukan permohonan Pasal 36 ayat 1 huruf b (SKP tidak benar); atau
• Permohonan Pasal 36 ayat 1 huruf b telah dicabut atau tidak dipertimbangkan.

Teknis Penelitian dan Pembuktian oleh DJP

1. Penelitian Formal

DJP memeriksa kelengkapan administratif. Jika tidak terpenuhi, permohonan dikembalikan dan dianggap belum diajukan (masih bisa diajukan ulang selama belum masuk ke tahap materi).

2. Penelitian Materi: Uji Prosedur

Fokus utama adalah uji prosedur, bukan hitungan pajak:

• Verifikasi SPHP: Peneliti mengecek resi ekspedisi atau tanda terima SPHP dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP).
• Verifikasi Pembahasan: Memeriksa Berita Acara dan bukti undangan.
• Penting: Jika WP telah diundang secara patut namun tidak hadir, maka pembahasan dianggap telah dilakukan (Pasal 46 ayat 9 PMK 118/2024).

3. Jangka Waktu Keputusan

Keputusan harus terbit maksimal 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima. Jika lewat waktu, permohonan dianggap dikabulkan (deemed granted).

Implikasi Keputusan: Pemeriksaan Tidak Berhenti/Batal

Penting untuk dipahami bahwa dikabulkannya pembatalan ini tidak menghapuskan utang pajak secara permanen. Berdasarkan Pasal 48 PMK 118 Tahun 2024, proses pemeriksaan dilanjutkan kembali dengan melaksanakan prosedur yang sebelumnya terlewat (SPHP atau Closing Conference).

Contoh Kasus Penerapan

Jalur ini memberikan kesempatan kedua ("second bite at the apple") bagi Wajib Pajak untuk berargumen mengenai substansi pajak dalam forum pembahasan akhir yang legal.