Pahami Pengertian dan Ruang Lingkup Keberatan Pajak

Dalam sistem perpajakan Indonesia yang menganut self-assessment, Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Namun, dalam rangka pengawasan kepatuhan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan pajak. Hasil dari pemeriksaan ini seringkali berujung pada penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang mungkin berbeda dengan perhitungan Wajib Pajak.

Apabila Wajib Pajak merasa kurang puas atau tidak sependapat dengan materi atau nilai pajak yang ditetapkan oleh pemeriksa pajak dalam SKP tersebut, hukum perpajakan Indonesia menyediakan jalur penyelesaian sengketa administratif yang disebut dengan Keberatan Pajak. Memahami mekanisme ini sangat krusial agar hak-hak Wajib Pajak tetap terlindungi.

Pengertian Keberatan Pajak

Keberatan Pajak adalah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak yang merasa tidak puas atau tidak sependapat atas suatu ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, atau atas pemotongan/pemungutan pajak oleh pihak ketiga.

Secara definisi yuridis, keberatan merupakan hak Wajib Pajak untuk meminta peninjauan kembali atas suatu surat ketetapan pajak atau pemotongan/pemungutan pajak kepada Direktur Jenderal Pajak. Proses ini merupakan tahap pertama dalam penyelesaian sengketa perpajakan domestik sebelum melangkah ke tahap Banding di Pengadilan Pajak.

Dalam pengajuan keberatan, Wajib Pajak hanya dapat mengajukan keberatan terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak, yang meliputi jumlah rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan/atau jumlah besarnya pajak.

Ruang Lingkup Keberatan

Tidak semua surat yang diterbitkan oleh DJP dapat diajukan keberatan. Berdasarkan Undang-Undang KUP dan PMK Nomor 118 Tahun 2024, ruang lingkup keberatan dibatasi secara spesifik. Wajib Pajak hanya dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

Selain itu, keberatan juga mencakup Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SKP PBB) dalam konteks PBB. Penting untuk dicatat bahwa satu surat keberatan hanya boleh diajukan untuk satu surat ketetapan pajak atau satu bukti pemotongan/pemungutan.

Syarat Formal Pengajuan Keberatan

Agar permohonan keberatan dapat diproses dan dipertimbangkan oleh DJP, Wajib Pajak wajib memenuhi syarat-syarat formal yang telah ditentukan secara ketat. Berikut adalah rincian syarat formal pengajuan keberatan:

1. Surat keberatan harus disusun secara tertulis menggunakan Bahasa Indonesia. Wajib Pajak harus mengemukakan jumlah pajak terutang/dipotong atau jumlah rugi menurut penghitungan sendiri, disertai alasan-alasan yang jelas.
2. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirimnya SKP, tanggal pemotongan pihak ketiga, atau tanggal diterimanya SPPT/SKP PBB. Kecuali karena keadaan di luar kekuasaan (force majeure).
3. Wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan (Closing Conference), sebelum surat keberatan disampaikan.
4. Ditandatangani oleh Wajib Pajak pribadi atau wakil Wajib Pajak (pengurus untuk Badan). Jika dikuasakan, harus melampirkan Surat Kuasa Khusus.
5. Wajib Pajak tidak boleh mengajukan permohonan Pasal 36 UU KUP (pengurangan sanksi/pembatalan ketetapan) atas SKP yang sama secara bersamaan.

Jangka Waktu Keputusan Keberatan

Direktur Jenderal Pajak harus menyelesaikan dan memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima secara lengkap.

Keputusan yang diterbitkan dapat berupa:

• Mengabulkan seluruhnya;
• Mengabulkan sebagian;
• Menolak; atau
• Menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Jika keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30%. Sanksi ini tidak dikenakan jika Wajib Pajak melanjutkan upaya hukum Banding ke Pengadilan Pajak.