Upaya Hukum Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP: Mekanisme Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Karena Kekhilafan

Dalam ekosistem perpajakan Indonesia yang menganut sistem self-assessment, kepatuhan sukarela adalah fondasi utama. Namun, pembuat undang-undang menyadari bahwa Wajib Pajak adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan, kealpaan, atau kekhilafan. Terkadang, sanksi administrasi perpajakan timbul bukan karena niat jahat untuk menggelapkan pajak (tax evasion), melainkan karena ketidaktahuan, kesalahan hitung, atau kondisi di luar kendali.

Untuk mengakomodasi rasa keadilan dalam situasi tersebut, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyediakan fasilitas hukum khusus di luar jalur keberatan dan banding, yaitu melalui Pasal 36 ayat (1) huruf a. Pasal ini memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP) untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi jika sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Artikel ini akan menguraikan secara mendalam dan teknis mengenai tata cara, syarat, dan mekanisme penyelesaian permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP berdasarkan PP Nomor 50 Tahun 2022, PMK Nomor 118 Tahun 2024, serta petunjuk pelaksanaannya.

Konsep Dasar dan Ruang Lingkup

Fasilitas Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP bukanlah alat untuk menawar sanksi secara sembarangan. Ini adalah instrumen keadilan korektif yang mensyaratkan adanya unsur "kekhilafan" atau "bukan kesalahan Wajib Pajak".

1. Definisi Sanksi yang Dapat Dikurangkan

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) huruf a PP 50 Tahun 2022 jo. Pasal 21 huruf a PMK 118 Tahun 2024, Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa:

• Bunga;
• Denda; dan
• Kenaikan.

2. Kriteria "Kekhilafan" dan "Bukan Kesalahan"

Inti dari permohonan ini adalah pembuktian itikad baik. "Kekhilafan" merujuk pada ketidaksengajaan, kealpaan, atau kekeliruan yang tidak disadari. Sedangkan "bukan karena kesalahannya" merujuk pada faktor eksternal di luar kendali Wajib Pajak, seperti bencana alam, kebakaran, atau kesalahan sistem administrasi bank persepsi.

Persyaratan Formal Pengajuan Permohonan

Agar permohonan dapat diproses, Wajib Pajak harus memenuhi syarat formal yang ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 PMK 118 Tahun 2024.

1. Syarat Pelunasan Pokok Pajak

Ini adalah syarat paling krusial. Permohonan hanya dapat diajukan apabila:

• Jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar (pokok pajak) yang menjadi dasar pengenaan sanksi telah dilunasi oleh Wajib Pajak.
• Jika sanksi tercantum dalam STP yang tidak berkaitan dengan kurang bayar pokok (misal: denda telat lapor), maka tidak ada syarat pelunasan pokok.

2. Tidak Sedang Mengajukan Upaya Hukum Lain

Wajib Pajak tidak boleh mengajukan permohonan ini jika:

• Sedang mengajukan Keberatan;
• Sedang mengajukan permohonan pengurangan/pembatalan SKP yang tidak benar; atau
• Sedang mengajukan pembatalan SKP hasil pemeriksaan.

3. Ketentuan Pengajuan Umum

• Satu surat permohonan dalam bahasa Indonesia untuk satu SKP atau satu STP.
• Memuat alasan yang jelas dan meyakinkan.
• Dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali.

4. Mekanisme dan Syarat Pengajuan Permohonan Kedua

Berdasarkan Pasal 24 PMK 118 Tahun 2024, ketentuan untuk permohonan kedua adalah:

• Diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan pertama dikirim (bukan diterima).
• Batas waktu 3 bulan bersifat mengikat, kecuali kondisi force majeure.
• Keputusan atas permohonan kedua bersifat final di ranah administratif DJP.

Teknis Penelitian dan Pembuktian oleh DJP

Proses ini beralih ke Penelaah Keberatan atau Petugas Peneliti di Kanwil DJP atau KPP, mengacu pada SE-17/PJ/2014.

1. Penelitian Formal

Petugas memeriksa pelunasan pokok pajak, urutan permohonan, dan tidak adanya sengketa berjalan.

2. Penelitian Materi

DJP berwenang melakukan:

• Meminta Dokumen/Data: Surat permintaan data/bukti pendukung.
• Klarifikasi/Pembahasan: Memanggil Wajib Pajak untuk menjelaskan kronologi kekhilafan.
• Peninjauan Lapangan: Jika diperlukan pengecekan lokasi.

Keputusan dan Jangka Waktu

Keputusan harus diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima.

Konsekuensi Keterlambatan: Apabila lewat 6 bulan tanpa keputusan, permohonan dianggap dikabulkan (deemed granted).

Jenis keputusan dapat berupa:

1. Mengabulkan seluruhnya: Sanksi dihapus 100%.
2. Mengabulkan sebagian: Sanksi dikurangi (misal 50% atau 80%).
3. Menolak: Sanksi tetap harus dibayar penuh.

Contoh Kasus:

Pembayaran Secara Proporsional

PMK 118 Tahun 2024 menegaskan jika permohonan dikabulkan sebagian setelah pembayaran sebagian sanksi, perhitungan sanksi yang dikurangkan akan memperhitungkan proporsi pembayaran yang sudah dilakukan agar tidak terjadi kesalahan administrasi.

Upaya hukum Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP adalah wujud "wajah humanis" dari penegakan hukum pajak di Indonesia. Kunci keberhasilan terletak pada pelunasan pokok pajak, kepatuhan prosedur, serta bukti kekhilafan yang murni.