Mutual Agreement Procedure (MAP) dalam PMK 172/2023: Strategi Penyelesaian Sengketa dan Interaksinya dengan Banding

Dalam dunia perpajakan internasional, risiko terbesar yang dihadapi oleh grup perusahaan multinasional adalah pajak berganda (double taxation). Hal ini sering terjadi ketika otoritas pajak di dua negara berbeda melakukan koreksi atas transaksi yang sama, misalnya koreksi transfer pricing.

Untuk mengatasi kebuntuan ini, instrumen hukum yang tersedia dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah Mutual Agreement Procedure (MAP). Di Indonesia, tata cara pelaksanaan MAP telah diperbarui dan disatukan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 (PMK 172/2023).

Apa itu MAP Menurut PMK 172/2023?

Berdasarkan PMK 172/2023, MAP atau Prosedur Persetujuan Bersama adalah prosedur administratif yang diatur dalam P3B untuk mencegah atau menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan P3B. Direktur Jenderal Pajak (DJP) bertindak sebagai Pejabat Berwenang (Competent Authority) di Indonesia yang memiliki wewenang untuk melaksanakan perundingan dengan Pejabat Berwenang dari negara mitra.

1. Siapa yang Dapat Mengajukan MAP?

• Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN).
• Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi wajib pajak dalam negeri di negara mitra.
• Direktur Jenderal Pajak (inisiatif otoritas).
• Otoritas Pajak Negara Mitra (melalui pejabat berwenangnya).

2. Cakupan Masalah yang Dapat Diajukan

Wajib Pajak dapat mengajukan MAP jika terjadi perlakuan perpajakan oleh Otoritas Pajak Mitra yang tidak sesuai dengan ketentuan P3B, antara lain:

• Pengenaan pajak berganda akibat koreksi transfer pricing.
• Koreksi terkait keberadaan atau laba Bentuk Usaha Tetap (BUT).
• Pemotongan pajak yang tidak sesuai tarif P3B.
• Penentuan status subjek pajak dalam negeri.
• Diskriminasi perlakuan perpajakan.

Interaksi Krusial: MAP vs Sengketa Domestik

PMK 172/2023 memperbolehkan Wajib Pajak mengajukan permintaan MAP bersamaan dengan pengajuan permohonan Keberatan, Banding, atau Pengurangan/pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.

Batas Waktu dan Daluwarsa

• Batas Pengajuan: Sesuai batas waktu di P3B (biasanya 3 tahun), atau maksimal 3 tahun sejak terjadinya perlakuan perpajakan yang tidak sesuai P3B jika tidak diatur di P3B.
• Durasi Perundingan: Maksimal 24 bulan (dua puluh empat bulan) sejak diterimanya permintaan MAP yang lengkap dari pejabat berwenang negara mitra atau sejak disampaikannya permintaan MAP kepada pejabat berwenang negara mitra.