Pemerintah mengatur tarif PPh Final 0,5% bagi UMKM melalui PP Nomor 55 Tahun 2022 dan PMK Nomor 164 Tahun 2023. Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan beromzet maksimal Rp4,8 miliar per tahun dapat menggunakan fasilitas perpajakan ini. Aturan ini membebaskan Wajib Pajak Orang Pribadi dari pengenaan pajak untuk bagian peredaran bruto hingga Rp500 juta. Regulasi ini secara tegas mengecualikan pelaku pekerjaan bebas dan pihak yang memilih tarif pajak umum. Pemerintah membatasi waktu pemanfaatan tarif khusus ini antara tiga hingga tujuh tahun sebagai masa pembelajaran pembukuan.

Dalam lanskap perpajakan Indonesia, Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas memiliki opsi untuk tidak menyelenggarakan pembukuan penuh, melainkan cukup melakukan pencatatan. Metode ini dikenal dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Fasilitas ini sangat krusial bagi pelaku usaha mikro dan profesional yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp4,8 miliar setahun namun tidak memilih menggunakan tarif PPh Final UMKM 0,5%.

Dengan implementasi Coretax System, tata cara penyampaian pemberitahuan penggunaan NPPN mengalami digitalisasi total. Artikel ini akan membahas panduan teknis langkah demi langkah di Coretax serta ilustrasi kasusnya untuk memastikan kepatuhan perpajakan Anda terjaga.

1. Memahami Konsep NPPN dalam Kerangka Regulasi Baru

NPPN adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai Pasal 14 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Syarat utama penggunaan NPPN meliputi:

Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
Peredaran bruto tahunan kurang dari Rp4.800.000.000,00.
Memberitahukan kepada DJP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama tahun pajak terkait.

Catatan: Kelalaian dalam menyampaikan pemberitahuan ini menyebabkan Wajib Pajak dianggap memilih menyelenggarakan Pembukuan secara hukum.

2. Panduan Pemberitahuan Penggunaan NPPN melalui Coretax

Tahap 1: Login ke Portal

Akses laman resmi di https://coretaxdjp.pajak.go.id menggunakan NIK/NPWP 16 digit dan kata sandi Anda.

Tahap 2: Akses Menu Layanan

Pada dashboard utama, arahkan ke menu "Layanan Wajib Pajak" → "Layanan Administrasi" → "Buat Permohonan Layanan Administrasi".

Tahap 3: Pemilihan Kode (LA.04-01)

Pilih kode layanan LA.04-01 ("Pemberitahuan Penggunaan NPPN dan Pembukuan Stelsel Kas").

Tahap 4 & 5: Pengisian dan Submit

Data: Pilih tahun pajak (misal: 2025) dan isi peredaran bruto tahun sebelumnya.
Submit: Centang disclaimer, klik "Simpan", lalu "Submit" untuk memproses secara otomatis.

Tahap 6: Verifikasi

Unduh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dan cek status aktif di menu "Daftar Fasilitas Saya".

3. Ilustrasi Kasus: Dokter Spesialis di Era Coretax

Profil: dr. Adrian, Sp.JP (K/2). Omzet 2024: Rp2,5 Miliar.

Alur Kepatuhan:

Jan 2025: Mengajukan LA.04-01 di Coretax. Status: Aktif.
Bulanan: Melakukan Pencatatan omzet rutin.
Maret 2026: Lapor SPT Tahunan. Omzet Rp3 Miliar x 50% Norma → Penghasilan Neto Rp1,5 Miliar.

Data rekapitulasi diisi pada Lampiran 3B Bagian C Coretax dan mengalir otomatis ke penghitungan akhir.

4. Kesimpulan

Fitur LA.04-01 di Coretax menyederhanakan birokrasi bagi UMKM dan profesional. Kunci utamanya adalah disiplin waktu (3 bulan pertama tahun pajak). Pastikan Anda selalu memvalidasi status di menu "Daftar Fasilitas Saya" untuk menjamin kepastian hukum perhitungan pajak Anda.

Referensi Peraturan:

Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).
PMK Nomor 81 Tahun 2024.
PER-8/PJ/2025 (Pedoman Teknis Coretax).
PP Nomor 55 Tahun 2022.

Panduan Lengkap Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM 0,5%: Aturan Terbaru dan Cara Penghitungannya

Mekanisme Pemotongan PPh Final UMKM 0,5% Oleh Pihak Lain: Panduan Lengkap dan Ilustrasi Kasus

Surat Pernyataan Omzet UMKM: Kunci Pembebasan Pemotongan Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Dinamika Pajak UMKM Orang Pribadi: Bedah Rincian Omzet dan Ilustrasi Penghitungan Terbaru

Dinamika Pajak Penghasilan Bagi Profesional: Panduan Lengkap Skema Pemajakan Orang Pribadi Pekerjaan Bebas

Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN): Solusi Perpajakan Bagi Pelaku Usaha dan Pekerjaan Bebas