Sekolah Gratis dan Puluhan Juta Rekening Baru Disiapkan: Pemerintah Genjot Akses, BI Jaga Rupiah

Presiden RI mendorong percepatan pendidikan gratis di sekolah negeri serta mematangkan rencana pembebasan biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN). Rencana tersebut dibahas dalam rapat terbatas di Istana Merdeka bersama sejumlah menteri terkait, dengan pembahasan mencakup skema, tahapan pelaksanaan, serta kebutuhan pembiayaan. Pemerintah masih melakukan perhitungan dengan mempertimbangkan kemampuan dan ruang fiskal negara.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyampaikan bahwa pemerintah masih mengkaji sejumlah opsi untuk mewujudkan pendidikan tinggi gratis sesuai arahan Presiden. Sementara itu, Menteri Keuangan menyatakan keputusan mengenai kebutuhan anggaran program tersebut masih menunggu pembahasan lebih lanjut bersama Presiden. Dengan demikian, skema dan besaran anggaran pendidikan gratis di PTN masih dalam tahap penghitungan dan pematangan.

Perluasan akses pendidikan melalui rencana pendidikan negeri gratis tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah memperluas inklusi sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu langkah yang tengah disiapkan adalah pembukaan rekening bank secara gratis bagi masyarakat berusia 17 tahun ke atas yang belum memiliki rekening.

Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran untuk program pembukaan rekening gratis tersebut mencapai Rp3,84 triliun, yang dihitung berdasarkan pemberian saldo awal sebesar Rp50.000 untuk setiap rekening. Berdasarkan perhitungan tersebut, program diperkirakan dapat mencakup sekitar 76,8 juta rekening bagi masyarakat yang belum memiliki rekening bank. Pemerintah masih membahas skema lanjutan program bersama Menteri Keuangan, termasuk upaya agar rekening yang dibuka tetap aktif dan tidak menjadi dormant.

Program lanjutan tersebut salah satunya diarahkan kepada masyarakat berusia 17 tahun ke atas yang belum menikah dan selama ini belum sepenuhnya terjangkau program bantuan sosial. Dengan demikian, pembukaan rekening tidak hanya ditujukan untuk memperluas akses perbankan, tetapi juga disiapkan agar rekening tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Perluasan akses masyarakat terhadap layanan perbankan tersebut menjadi bagian dari perkembangan sektor keuangan domestik yang berlangsung di tengah dinamika ekonomi dan pasar keuangan global. Sejalan dengan upaya memperkuat inklusi keuangan, stabilitas nilai tukar rupiah juga menjadi perhatian Bank Indonesia dalam menjaga kondisi perekonomian dan keuangan nasional.

Bank Indonesia mempertahankan BI Rate pada level 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur 22–23 September 2026 dan tetap optimistis nilai tukar rupiah akan bergerak stabil di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Optimisme tersebut didukung oleh komitmen stabilisasi nilai tukar, imbal hasil yang menarik, inflasi yang tetap terkendali dalam sasaran, serta prospek ekonomi domestik.

Untuk memperkuat stabilitas rupiah, Bank Indonesia terus mengoptimalkan berbagai instrumen moneter dan pasar valuta asing, termasuk instrumen Swap Beli Lindung Nilai dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF). Transaksi underlying yang memperoleh insentif juga diperluas, dari sebelumnya mencakup portfolio inflows menjadi mencakup pinjaman luar negeri oleh bank dan Foreign Direct Investment (FDI). Rupiah tercatat menguat pada Agustus hingga pertengahan September 2026, meskipun kembali menghadapi tekanan seiring meningkatnya ketidakpastian kondisi global.

Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan keuangan, sekaligus menjaga stabilitas perekonomian di tengah ketidakpastian global. Rencana pendidikan gratis di sekolah negeri dan perguruan tinggi negeri masih memerlukan pematangan skema serta penyesuaian dengan ruang fiskal negara. Sementara itu, program pembukaan rekening gratis diarahkan untuk memperluas akses perbankan bagi masyarakat yang belum memiliki rekening dan memastikan rekening tersebut dapat dimanfaatkan secara aktif. Di sisi moneter, Bank Indonesia mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75% serta mengoptimalkan instrumen moneter dan pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Kesimpulannya, keberlanjutan ketiga agenda tersebut bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menyeimbangkan perluasan akses masyarakat dengan kesiapan pembiayaan dan stabilitas ekonomi. Pemerintah perlu mematangkan skema pendidikan gratis dan program pembukaan rekening dengan mempertimbangkan ruang fiskal serta efektivitas pelaksanaannya. Sementara itu, Bank Indonesia perlu terus mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan instrumen pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas rupiah sekaligus mendukung kondisi ekonomi yang berkelanjutan.