Menkeu Baru Suahasil Resmi Dilantik dan Utang Luar Negeri Tembus Rp8.211 Triliun, Akankah Restitusi Pajak Pengusaha Segera Dicairkan?

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Negara, Jakarta, pada 14 September 2026. Pengangkatan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2024–2029. Presiden memberikan pesan kepada Menteri Keuangan untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara, memastikan APBN tetap sehat, serta mampu menjalankan program prioritas pemerintah.

Suahasil menegaskan bahwa kepemimpinannya merupakan kelanjutan pekerjaan yang telah dilakukan Kementerian Keuangan dan bukan perubahan arah kebijakan. Pergantian Menteri Keuangan menjadi perhatian pasar yang mencermati kesinambungan kebijakan fiskal dan arah kebijakan berikutnya. IHSG sempat terkoreksi 2% dan akhirnya ditutup turun 0,10% ke posisi 6.534,69, meskipun sejumlah saham bank besar menguat. Di sisi lain, tantangan ruang fiskal yang semakin terbatas serta pengelolaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menjadi sejumlah hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga kredibilitas fiskal dan mendukung keberlanjutan kebijakan pemerintah.

Di tengah perhatian pasar terhadap kesinambungan kebijakan fiskal setelah pergantian Menteri Keuangan, dunia usaha juga menyoroti kebijakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi. Pelaku usaha berharap kebijakan restitusi dapat dievaluasi sehingga pengembalian pajak yang masih tertahan dapat segera diselesaikan, mengingat restitusi berkaitan dengan arus kas dan operasional perusahaan.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap kebijakan perpajakan ke depan tidak menambah biaya menjalankan usaha serta tetap mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Apindo juga mendorong Suahasil melanjutkan inisiatif Satuan Tugas (Satgas) Debottlenecking yang hingga 31 Agustus 2026 telah menerima 177 aduan hambatan usaha, dengan 135 di antaranya telah selesai. Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia turut menyoroti persoalan restitusi karena pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tertahan dinilai dapat mengganggu operasional perusahaan.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa kebijakan restitusi dilakukan secara lebih selektif, terukur, dan terencana berdasarkan sektor yang patuh maupun yang perlu diawasi. Penahanan restitusi dilakukan dalam rangka proses pemeriksaan sesuai ketentuan dan standar operasional prosedur. Hingga Juli 2026, realisasi pencairan restitusi mencapai Rp185,38 triliun, turun 34% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp279,4 triliun. Dari sisi penerimaan, otoritas fiskal juga menghadapi tantangan untuk memperluas basis pajak dengan mendorong lebih banyak pelaku ekonomi masuk ke dalam sistem formal, sekaligus memastikan proses formalisasi memberikan manfaat bagi dunia usaha.

Selain menjadi perhatian dalam kebijakan perpajakan dan arus kas dunia usaha, perkembangan pembiayaan pembangunan juga tercermin dari posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia.

Bank Indonesia melaporkan posisi ULN Indonesia mencapai US$453,4 miliar atau sekitar Rp8.211,8 triliun per Juli 2026. Angka tersebut tumbuh 4,9% secara tahunan (YoY), terutama dipengaruhi oleh peningkatan ULN publik di tengah penurunan ULN swasta. ULN publik tercatat sebesar US$218,4 miliar atau tumbuh 3,2% YoY, dengan perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional. ULN publik diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif.

ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Konstruksi, serta Transportasi dan Pergudangan. Bank Indonesia menilai posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali karena hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang. Sementara itu, ULN swasta mengalami kontraksi 1,2% secara tahunan menjadi US$194,6 miliar. Sejalan dengan itu, rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat 30,7% per Juli 2026, dengan struktur ULN yang didominasi utang jangka panjang.

Rangkaian perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pergantian Menteri Keuangan, kebijakan restitusi pajak, serta perkembangan Utang Luar Negeri (ULN) menjadi bagian dari dinamika pengelolaan fiskal dan perekonomian nasional. Pergantian kepemimpinan fiskal menjadi perhatian pasar dalam melihat kesinambungan kebijakan, sementara dunia usaha menyoroti pentingnya kepastian dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak karena berkaitan dengan arus kas dan operasional perusahaan.

Di sisi lain, posisi ULN Indonesia per Juli 2026 mencapai US$453,4 miliar atau tumbuh 4,9% secara tahunan, dengan peningkatan terutama berasal dari ULN publik di tengah kontraksi ULN swasta. ULN pemerintah yang hampir seluruhnya merupakan utang jangka panjang diarahkan untuk mendukung sektor-sektor produktif. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kesinambungan kebijakan fiskal, pelaksanaan restitusi pajak sesuai ketentuan, serta pengelolaan ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan keuangan negara dan mendukung aktivitas perekonomian.