Prestasi Global QRIS Mengguncang PBB dan Siasat Baru Stabilisasi Rupiah: Mampukah Indonesia Mengejar Ketertinggalan Investasi AI di ASEAN?

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Antarnegara meraih penghargaan “50-in-5 Awards 2026” kategori Kolaborasi yang diberikan oleh Digital Public Goods Alliance (DPGA) dan Co-Develop. Penghargaan tersebut diberikan oleh Chief Investment Officer Co-Develop Lindsey Crumbaugh kepada Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) dalam rangkaian 50-in-5 Milestone Event pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81 di New York, Amerika Serikat, pada 21 September 2026. Penghargaan tersebut menyoroti interoperabilitas QRIS Antarnegara yang memungkinkan sistem pembayaran dari berbagai negara saling terhubung tanpa mengharuskan setiap negara memiliki sistem yang sama.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) menjelaskan bahwa interoperabilitas sistem pembayaran membutuhkan kesamaan tujuan, kepercayaan, standar yang disepakati, serta komitmen untuk menghubungkan sistem pembayaran yang telah dimiliki masing-masing negara. Melalui QRIS Antarnegara, masyarakat Indonesia dapat menggunakan QRIS untuk bertransaksi di negara mitra, sementara wisatawan mancanegara dapat menggunakan aplikasi pembayaran dari negaranya untuk bertransaksi pada merchant QRIS di Indonesia.

Sejak pertama diterapkan pada 2022 hingga Juli 2026, transaksi QRIS Antarnegara oleh pengguna dari negara mitra di Indonesia mencapai 21 juta transaksi dengan nilai Rp5,90 triliun. Sementara itu, transaksi pengguna Indonesia di negara mitra tercatat sebanyak 4,67 juta transaksi dengan nilai Rp1,73 triliun. Hingga Juli 2026, QRIS telah menjangkau 45,46 juta merchant, dengan 96,69% di antaranya merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). BI terus memperluas QRIS Antarnegara melalui kerja sama dengan negara mitra, termasuk Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan China.

Selain perkembangan sistem pembayaran digital, stabilitas nilai tukar rupiah juga menjadi perhatian di tengah kondisi pasar keuangan global.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas menilai stabilisasi nilai tukar rupiah tidak harus selalu mengandalkan kenaikan suku bunga. Menurutnya, ketika tekanan terhadap rupiah terutama berasal dari tingginya yield global, harga minyak, dan ketidakpastian kebijakan moneter global, Bank Indonesia (BI) perlu mengoptimalkan instrumen foreign exchange (FX) swap, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), pengelolaan likuiditas, serta pengelolaan arus modal asing. Pada Agustus 2026, BI mempertahankan BI Rate sebesar 5,75% sekaligus memperluas insentif pengurangan premi FX swap sebesar 12,5% yang sebelumnya ditujukan untuk portfolio inflows dan kemudian juga mencakup pinjaman luar negeri perbankan serta Foreign Direct Investment (FDI).

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas juga menyoroti pengalaman Reserve Bank of India (RBI) dalam menggunakan fasilitas swap untuk menarik pendanaan valuta asing. Berdasarkan data per 18 September 2026 yang dikutip dalam berita, India berhasil menarik US$143,6 juta melalui concessional swap facility. Menurutnya, Indonesia tidak perlu menyalin kebijakan India secara utuh, tetapi dapat mempertimbangkan peningkatan insentif pada fasilitas hedging yang sudah tersedia, khususnya untuk modal baru (fresh money) dengan karakteristik tertentu. Fasilitas tersebut, menurutnya, perlu bersifat sementara, memiliki batas tertentu, dan mempertimbangkan jangka waktu modal berada di Indonesia.

Selain stabilitas nilai tukar, perubahan arah investasi global juga menjadi perhatian dalam perkembangan perekonomian Indonesia dan kawasan ASEAN.

Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) menilai posisi Indonesia semakin tertinggal dalam persaingan menarik Foreign Direct Investment (FDI) di ASEAN seiring pergeseran fokus investasi global ke sektor teknologi dan manufaktur. Investasi pada sektor teknologi, khususnya data center dan artificial intelligence (AI), tengah berkembang pesat dan menguntungkan negara-negara yang memiliki sumber daya manusia (SDM) serta infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan industri tersebut, seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura. Sementara itu, Vietnam memiliki keunggulan karena kedekatan geografis dengan China yang mendukung perannya sebagai salah satu negara utama dalam aktivitas transshipment dan rantai pasok regional.

Berdasarkan data FDI semester I-2026, Singapura mencatat investasi asing sekitar US$86,2 miliar, Thailand US$40,5 miliar, Vietnam US$34,65 miliar, dan Malaysia US$30,2 miliar. Sementara itu, FDI Indonesia tercatat sebesar US$28,45 miliar atau sekitar Rp507,6 triliun dengan asumsi kurs Rp17.836 per dolar AS. Daya tarik utama Indonesia masih bertumpu pada besarnya pasar domestik serta sektor pertambangan dan crude palm oil (CPO), yang saat ini bukan menjadi fokus utama investor global. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat pada kuartal II-2026, laju pertumbuhan tersebut masih berada di atas tren pertumbuhan jangka panjang secara historis.

Investor juga mencermati stabilitas nilai tukar, dinamika regulasi, serta kerentanan terhadap gejolak geopolitik, khususnya ketergantungan terhadap minyak. Menurut Kepala Ekonom BCA, perubahan peta investasi tersebut menunjukkan semakin besarnya fokus investasi ASEAN pada sektor teknologi dan manufaktur. Karena itu, peningkatan kualitas dan kesesuaian spesialisasi SDM dengan kebutuhan industri serta kepastian regulasi dinilai penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan FDI di ASEAN.

Secara keseluruhan, ketiga perkembangan tersebut menunjukkan dinamika ekonomi Indonesia dari sisi sistem pembayaran digital, stabilitas nilai tukar, dan arus investasi. QRIS Antarnegara terus diperluas untuk menghubungkan sistem pembayaran Indonesia dengan negara mitra dan memperoleh penghargaan internasional atas interoperabilitasnya. Di sisi lain, stabilisasi nilai tukar rupiah menjadi perhatian di tengah kondisi pasar keuangan global, dengan berbagai instrumen seperti FX swap, DNDF, pengelolaan likuiditas, dan arus modal asing yang dibahas sebagai bagian dari upaya stabilisasi.

Pada sektor investasi, perubahan arah investasi global ke sektor teknologi dan manufaktur menjadi perhatian dalam persaingan FDI di kawasan ASEAN. Indonesia masih memiliki daya tarik berupa pasar domestik yang besar serta sektor pertambangan dan CPO, sementara investor juga mencermati stabilitas nilai tukar, dinamika regulasi, dan risiko geopolitik. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa konektivitas sistem pembayaran lintas negara, stabilitas nilai tukar, serta kesiapan sumber daya manusia dan regulasi menjadi bagian dari dinamika ekonomi Indonesia dalam menghadapi perubahan peta ekonomi dan investasi global.