Terjebak 30 Tahun di Kelas Menengah: Ini Jurus Pamungkas Bank Dunia Agar Ekonomi RI Tembus 8%

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mengungkapkan fakta bahwa Indonesia telah berada dalam jebakan kelas menengah (middle-income trap) selama lebih dari 30 tahun. Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa pemerintah harus segera menggeser orientasi pertumbuhan nasional dari ketergantungan pada tenaga kerja murah dan sumber daya alam menuju peningkatan produktivitas yang jauh lebih tinggi.

Pemerintah memfokuskan pengembangan modal manusia (human capital) melalui perbaikan kualitas pendidikan, sistem kesehatan, serta perlindungan sosial sebagai fondasi utama transformasi. Penguatan kelembagaan dan dorongan inovasi menjadi pilar krusial agar hasil pertumbuhan ekonomi dapat terdistribusi secara inklusif dan berkelanjutan. Sebagai langkah kelanjutan, perumusan resep ekonomi yang lebih terukur membutuhkan pandangan mendalam dari lembaga keuangan internasional.

Chief Economist World Bank Group, Indermit Gill, menggarisbawahi bahwa rendahnya efisiensi dalam memanfaatkan modal fisik, modal manusia, serta energi menjadi tantangan utama ekonomi berpendapatan menengah. Ia membeberkan fakta penting bahwa jika negara-negara berpendapatan menengah memiliki tingkat efisiensi seperti negara berpendapatan tinggi dalam mengubah modal menjadi output, output per pekerjanya dapat mencapai sekitar 70 persen dari Amerika Serikat, namun kenyataannya angka tersebut saat ini hanya berada di kisaran 20 persen.

Kesenjangan produktivitas dan ketidakefisienan tersebut menuntut Indonesia untuk melakukan perubahan struktural, termasuk mendisiplinkan Perusahaan Milik Negara (BUMN) yang kurang efisien. Bank Dunia mendorong agar alokasi modal, tenaga kerja, dan energi dapat berpindah dari entitas yang kurang produktif menuju perusahaan yang lebih efisien agar perekonomian tidak terhambat. Selain efisiensi internal, akselerasi perekonomian juga membutuhkan lompatan teknologi yang lebih masif untuk mengejar target pertumbuhan yang lebih ambisius.

Indermit Gill optimistis bahwa Indonesia mampu mengerek pertumbuhan ekonomi dari kisaran 5 persen menuju 8 persen melalui pembukaan akses terhadap teknologi asing secara luas. Pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence) harus diperluas tidak hanya pada sektor swasta, tetapi juga mencakup fungsi inti pemerintahan seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, dan layanan hukum.

Reformasi regulasi dan pemberian kebebasan ekonomi yang lebih besar bagi korporasi menjadi syarat mutlak untuk menciptakan inovasi proses bisnis yang adaptif. Pemerintah juga perlu mengoptimalkan alokasi talenta sumber daya manusia secara inklusif tanpa membedakan latar belakang gender maupun kelompok masyarakat. Namun demikian, pencapaian target tinggi ini masih dihadapkan pada indikator probabilitas riil yang memerlukan evaluasi kritis.