Dari Pergantian Menkeu hingga Target Ekonomi 8%: Bagaimana Arah Pasar Keuangan dan Bansos?”

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 14 September 2026. Pelantikan tersebut berlangsung di tengah isu reshuffle kabinet yang beredar setelah Presiden sebelumnya memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Negara.

Suahasil yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan tiba di Istana sekitar pukul 14.44 WIB. Saat ditanya mengenai agendanya, Suahasil mengaku datang karena memenuhi panggilan Presiden. Pengangkatannya sebagai Menteri Keuangan kemudian ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2024–2029.

Dalam Keppres tersebut, Presiden menetapkan pemberhentian sekaligus pengangkatan Menteri Keuangan. Keppres ditetapkan di Jakarta pada 14 September 2026 dan ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Dengan keputusan tersebut, Suahasil meninggalkan posisinya sebagai Wakil Menteri Keuangan untuk memimpin Kementerian Keuangan hingga berakhirnya masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.

Pergantian Menteri Keuangan tersebut juga menjadi perhatian pelaku pasar yang mencermati arah kebijakan fiskal dan stabilitas keuangan nasional.

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) menilai pengangkatan Suahasil Nazara positif bagi kesinambungan kebijakan fiskal. Pengalaman Suahasil sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi faktor positif karena ia memahami kebijakan fiskal serta koordinasi dengan Bank Indonesia. Meski demikian, pergantian Menteri Keuangan tetap berpotensi memicu volatilitas jangka pendek pada rupiah dan pasar obligasi.

Dampak pergantian Menteri Keuangan terhadap likuiditas perbankan diperkirakan relatif terbatas selama pengelolaan kas pemerintah, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), dan kebijakan moneter tetap berjalan secara terkoordinasi. Untuk menjaga kepercayaan pasar, pemerintah perlu memastikan disiplin defisit, transparansi pembiayaan APBN, serta independensi Bank Indonesia tetap terjaga. Dalam jangka menengah, jika arah kebijakan fiskal tetap konsisten dan dapat diprediksi, pergantian Menteri Keuangan berpotensi memperkuat kepercayaan investor, menurunkan risk premium, serta mendukung stabilitas rupiah dan sektor keuangan

Di tengah upaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah juga memanfaatkan data terpadu untuk menentukan prioritas penyaluran bantuan sosial di tengah keterbatasan anggaran.

Pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memperbaiki penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. DTSEN merupakan hasil penggabungan sejumlah sumber data dengan karakteristik yang berbeda untuk menghasilkan data yang dapat digunakan bersama dalam penyusunan kebijakan. Data tersebut mencakup sekitar 90 juta keluarga dengan lebih dari 290 juta individu di Indonesia.

DTSEN digunakan untuk melakukan pemeringkatan kondisi sosial ekonomi sebagai pertimbangan dalam menentukan prioritas penerima bantuan. Karakteristik yang digunakan antara lain kondisi rumah, komposisi rumah tangga, aset, serta akses terhadap layanan dasar seperti air dan sanitasi. Pemerintah juga terus melakukan integrasi dan pemutakhiran data karena kondisi masyarakat dapat berubah, antara lain akibat perubahan domisili, kematian, serta perubahan kondisi sosial ekonomi.

Namun, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) meminta pemerintah menghentikan sementara penggunaan DTSEN untuk penyaluran bantuan sosial guna memastikan kembali akurasi data sebelum digunakan sebagai dasar penentuan penerima bantuan. CELIOS menilai kesalahan data dapat menyebabkan masyarakat yang sebenarnya membutuhkan bantuan justru tidak menerima bantuan.

Selain pembenahan penyaluran bantuan sosial, Indonesia juga perlu mendorong perubahan struktural untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Chief Economist Bank Dunia menilai Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sekitar 5% menuju 8%. Untuk mencapai pertumbuhan tersebut, Indonesia perlu melakukan sejumlah perubahan besar, terutama dengan membuka akses yang lebih luas terhadap teknologi asing, meningkatkan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), memperbaiki regulasi, serta memperluas kebebasan ekonomi.

Menurutnya, Indonesia perlu memperluas penggunaan AI, tidak hanya di sektor swasta tetapi juga di pemerintahan. AI dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi pemerintah, mulai dari pertanian, pendidikan, kesehatan hingga layanan hukum dan peradilan. Pemanfaatan AI pada fungsi-fungsi tersebut dinilai dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Selain akses terhadap teknologi, ia menekankan pentingnya regulasi yang lebih baik dan kebebasan ekonomi yang lebih besar bagi perusahaan Indonesia. Menurutnya, perusahaan perlu memiliki ruang yang lebih besar untuk melakukan perubahan dan meningkatkan efisiensi agar dapat mengadopsi teknologi baru secara optimal. Ia juga menyoroti pentingnya kemampuan Indonesia dalam mengalokasikan talenta ke pekerjaan yang tepat tanpa membedakan gender maupun kelompok mayoritas dan minoritas.

Kesimpulannya, rangkaian perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan fiskal Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kesinambungan kebijakan setelah pergantian Menteri Keuangan, tetapi juga dengan upaya menjaga kepercayaan pasar, meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengangkatan Menteri Keuangan baru dinilai positif bagi kesinambungan kebijakan fiskal, meskipun perubahan kepemimpinan tetap berpotensi memicu volatilitas jangka pendek pada rupiah dan pasar obligasi. Di sisi lain, pemanfaatan DTSEN diarahkan untuk menentukan prioritas penerima bantuan sosial di tengah keterbatasan anggaran, dengan akurasi dan pemutakhiran data menjadi hal yang perlu diperhatikan. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Indonesia juga perlu memperluas akses terhadap teknologi asing, meningkatkan pemanfaatan AI, memperbaiki regulasi, memperluas kebebasan ekonomi, serta meningkatkan kualitas alokasi sumber daya manusia.