Tax Haven: Apakah Dilarang?

Sebagaimana yang kita tahu, dewasa ini Pemerintah Indonesia bersama berbagai negara lain di dunia semakin gencar memerangi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Banyak dari perusahaan-perusahaan tersebut memanfaatkan negara-negara Tax Haven (Suaka Pajak) untuk menghindari kewajiban perpajakan mereka di berbagai negara. Untuk itu, Indonesia bersama negara-negara lainnya telah menyiapkan berbagai skema, seperti Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (MAAC) dan Pillar II OECD untuk mencegah tindakan tersebut. Melalui berbagai skema itu, negara-negara di dunia (termasuk Indonesia) bekerja sama untuk menciptakan tarif perpajakan yang adil serta mencegah perusahaan-perusahaan multinasional melakukan pengaturan tertentu untuk memperoleh keuntungan pajak dari perbedaan tarif pajak di berbagai negara lain, salah satunya dari negara-negara tax haven.

1. Apakah Tax Haven Ilegal?

Lantas, apakah negara-negara yang berstatus sebagai tax haven seharusnya ilegal? Apakah praktik tersebut dilarang berdasarkan hukum internasional? Mengenai hal itu, apabila kita melihat dari perspektif hukum internasional, sebenarnya tidak pernah ada larangan secara eksplisit bagi suatu negara untuk menerapkan status tax haven. Karena pada dasarnya, setiap negara memiliki kedaulatan penuh untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang berlaku di wilayahnya masing-masing, bahkan hingga 0%. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan negara-negara tax haven tersebut sebagai sarana untuk melakukan penghindaran pajak secara ilegal (tax evasion) dapat menimbulkan dampak negatif yang dapat merugikan perekonomian banyak negara di dunia.

2. Mengapa Praktik Tax Haven Diperangi?

Lebih lanjut, adapun dampak negatif yang ditimbulkan hingga membuat negara-negara di dunia, terutama yang tergabung dalam G20 dan OECD, sangat gencar menekan negara-negara tax haven adalah:

a. Penggerusan Basis Pajak (Base Erosion and Profit Shifting/BEPS):

perusahaan-perusahaan multinasional kerap memindahkan keuntungan mereka dari negara tempat mereka benar-benar beroperasi ke anak perusahaan di negara tax haven hanya untuk menghindari pajak.

b. Ketidakadilan Pajak:

praktik ini menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Perusahaan besar bisa mangkir dari pajak, sementara bisnis lokal kecil tetap harus membayar pajak penuh.

c. Kerahasiaan yang Berlebihan (Banking Secrecy):

negara-negara tax haven biasanya menutup rapat informasi keuangan nasabahnya. Hal ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum seperti koruptor, bandar narkoba, dan pelaku kriminal lainnya untuk menyembunyikan kekayaan mereka.

3. Dasar Hukum Internasional (Global Anti-Tax Haven)

Untuk itu, berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, bekerja sama dan membuat kesepakatan internasional guna menutup celah yang disediakan oleh negara-negara tax haven, yang beberapa di antaranya seperti:

a. Standar AEOI (Automatic Exchange of Information)

Diinisiasi oleh OECD dan G20, ini adalah sistem pertukaran informasi keuangan secara otomatis antar negara. Melalui standar ini, negara tax haven dipaksa untuk membuka data perbankan warga negara asing kepada negara asalnya.

b. Konvensi Multilateral MAAC

Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (MAAC) adalah traktat internasional yang menjadi payung hukum bagi lebih dari 140 negara untuk saling membantu dalam administrasi perpajakan, termasuk pemeriksaan pajak bersama dan bantuan penagihan pajak.

c. Pilar II OECD (Tarif Pajak Global Minimum 15%)

Inisiatif ini adalah gebrakan terbaru dalam dunia perpajakan internasional yang mulai diadopsi secara masif dalam beberapa tahun terakhir. Melalui upaya ini, perusahaan-perusahaan multinasional wajib dikenakan pajak minimum sebesar 15% di mana pun perusahaan beroperasi. Artinya, apabila sebuah perusahaan meletakan uangnya di suatu negara tax haven yang tarifnya 0%, maka negara asalnya berhak menagih selisihnya (top-up tax) sebesar 15%. Melalui inisiatif ini, status tax haven menjadi tidak dapat digunakan untuk melakukan penghindaran pajak.

4. Kesimpulan

Pada hakikatnya, tidak ada larangan bagi suatu negara untuk menjadi tax haven. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa negara-negara tersebut sering dimanfaatkan oleh berbagai Perusahaan multinasional untuk menghindari kewajiban perpajakan mereka. Oleh karena itu, dunia internasional menerapan berbagai skema berlapis guna mencegah tindakan tersebut dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan.