Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam sengketa PPh Final Pasal 26 kembali menegaskan prinsip kepatuhan formal (administrative compliance) sebagai prasyarat mutlak untuk dapat menikmati fasilitas Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), khususnya terkait dividen. Kegagalan Wajib Pajak dalam menyediakan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang lengkap dan sah, sesuai dengan regulasi domestik seperti Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER), berujung pada penolakan seluruh permohonan Banding dan pengenaan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% sesuai Undang-Undang PPh.
Perkara ini berawal dari koreksi Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 26 Masa Pajak September 2016 yang dikenakan kepada PT DL. Koreksi tersebut terjadi atas pembayaran dividen kepada pemegang saham di Belanda, sebuah negara yang memiliki P3B dengan Indonesia. PT DL, selaku pihak pemotong, tidak menerapkan tarif PPh Pasal 26 domestik 20%, melainkan tarif P3B yang lebih rendah. Namun, Direktur Jenderal Pajak (DJP), dalam hal ini Terbanding, menolak penggunaan tarif P3B dan menguatkan pengenaan PPh Pasal 26 dengan tarif 20% melalui Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
Inti perselisihan terletak pada validitas dan kelengkapan dokumen formal. Pemohon Banding (PT DL) berpendapat secara substansial pihaknya berhak atas tarif P3B (10% atau 15%) karena transaksi tersebut dilakukan dengan residen negara mitra P3B (Belanda). Wajib Pajak meyakini bahwa keberadaan SKD sudah cukup untuk membuktikan hak tersebut. Sebaliknya, DJP (Terbanding) berpegangan teguh pada ketentuan formal, khususnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2010. DJP berargumen bahwa Wajib Pajak gagal membuktikan telah menyimpan dan menyajikan SKD/COR yang diisi secara lengkap dan telah disahkan oleh otoritas pajak Belanda, menjadikan Pemohon Banding tidak patuh terhadap prosedur administratif wajib untuk memanfaatkan P3B.
Majelis Hakim memberikan penekanan bahwa P3B merupakan pengecualian dari ketentuan perpajakan domestik. Oleh karena itu, pemanfaatan P3B wajib tunduk pada prosedur dan persyaratan yang diatur dalam peraturan domestik. Dalam konteks ini, Majelis Hakim secara tegas mengamini pendapat Terbanding. Dokumen SKD/COR yang sah dan lengkap, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan terkait P3B, dinilai Majelis sebagai prasyarat mutlak yang tidak dapat dikesampingkan. Karena Pemohon Banding tidak dapat menyajikan bukti formal yang lengkap dan valid, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terbanding telah benar dalam menolak tarif P3B dan menerapkan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% sesuai Undang-Undang PPh. Amar putusan pun dikeluarkan dengan keputusan Tolak Banding.
Putusan ini menjadi preseden kuat yang menegaskan prinsip "form follows substance" dalam konteks P3B Indonesia sangat didominasi oleh kewajiban formal. Bagi Wajib Pajak di Indonesia yang melakukan transaksi pembayaran kepada subjek pajak luar negeri, putusan ini memberikan peringatan keras bahwa kebenaran material transaksi tidak akan dipertimbangkan jika persyaratan formal administratif diabaikan. Dampaknya, setiap Wajib Pajak pemotong wajib memiliki sistem penyimpanan dokumen dan due diligence yang sangat ketat untuk memastikan bahwa SKD/COR yang diterima tidak hanya tersedia, tetapi juga lengkap, valid, dan sesuai dengan format yang dipersyaratkan oleh regulasi perpajakan domestik yang berlaku.
Gugurnya hak Wajib Pajak untuk memanfaatkan tarif P3B yang lebih rendah dalam sengketa PPh Pasal 26 ini disebabkan oleh cacat administrasi yang krusial. Putusan ini mengirimkan pesan jelas bahwa Wajib Pajak harus memprioritaskan kepatuhan formal dalam rangka memitigasi risiko sengketa PPh internasional.
Analisa Komprehensif dan Putusan Pengadilan Pajak atas Sengketa Ini Tersedia di sini.
tpc.consulting 
tpc.consulting 
info@taxindo.co.id