Restitusi Pajak Jadi Sorotan, Stimulus Tiket Nataru Disiapkan di Tengah Tekanan Daya Beli

Kewenangan Menteri Keuangan untuk melakukan pemeriksaan dan audit khusus atas restitusi pajak tertuang dalam Pasal 37 RUU APBN 2027. Pemerintah menjelaskan bahwa kewenangan tersebut ditujukan untuk memastikan kepatuhan terkait faktur, transaksi, serta hubungan antarwajib pajak, dengan tetap menghormati hak wajib pajak atas pencairan restitusi. Namun, pengamat menilai penarikan proses teknis seperti audit restitusi hingga ke tingkat menteri berpotensi membuat pencairan semakin berlarut.

Keterlambatan restitusi dikhawatirkan menekan likuiditas perusahaan, terutama industri manufaktur yang berorientasi ekspor. Menurut ekonom, dana yang tertahan dapat mengunci modal kerja, mendorong perusahaan mencari pendanaan talangan dari perbankan, serta berpotensi menunda pembayaran kepada pemasok. Jika berlanjut, kondisi tersebut dapat mengganggu operasional dan proses produksi, memperlambat perputaran ekonomi, dan menekan PMI manufaktur.

Sementara tekanan likuiditas menjadi perhatian dunia usaha, pemerintah menyiapkan stimulus untuk menjaga keterjangkauan harga tiket pesawat selama Natal dan Tahun Baru 2026/2027. Pemerintah tengah menyusun aturan mengenai Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk tiket penerbangan. Besaran fasilitas tersebut diperkirakan sekitar 11%, tetapi angka final masih menunggu penyelesaian PMK dan proses harmonisasi.

Pemerintah juga membahas komponen lain yang memengaruhi harga tiket, termasuk Passenger Service Charge (PSC) dan fuel surcharge. Pembahasan tersebut dilakukan untuk mendukung upaya menjaga harga penerbangan tetap terjangkau ketika mobilitas masyarakat meningkat selama periode Nataru. Dengan demikian, stimulus penerbangan menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menjaga keterjangkauan biaya perjalanan pada akhir tahun.

Di sisi lain, masyarakat masih menghadapi peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan pajak, pungutan, dan asuransi. Data Badan Pusat Statistik yang dikutip Kontan menunjukkan bahwa pengeluaran untuk kelompok tersebut mencapai Rp68.869 per kapita per bulan pada Maret 2026, meningkat 6,43% dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan pengeluaran tersebut menjadi perhatian karena dapat mengurangi ruang pendapatan yang tersedia untuk kebutuhan lainnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan terhadap daya beli tidak hanya berkaitan dengan harga barang dan jasa, tetapi juga dengan meningkatnya pengeluaran yang harus ditanggung masyarakat. Ketika porsi pendapatan yang digunakan untuk pajak, pungutan, dan asuransi meningkat, kemampuan masyarakat untuk mengalokasikan pendapatan bagi konsumsi lainnya dapat ikut terpengaruh. Perkembangan ini menjadi konteks penting bagi upaya pemerintah menjaga keterjangkauan biaya perjalanan melalui stimulus tiket pesawat.

Rangkaian ketiga perkembangan tersebut menunjukkan adanya tantangan yang berbeda bagi dunia usaha dan masyarakat. Bagi perusahaan, kepastian serta kelancaran proses restitusi menjadi penting untuk menjaga modal kerja dan arus kas. Sementara bagi masyarakat, stimulus tiket pesawat dapat membantu menjaga keterjangkauan biaya perjalanan ketika permintaan meningkat, meskipun pada saat yang sama pengeluaran untuk pajak, pungutan, dan asuransi juga mengalami kenaikan.

Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara penguatan pengawasan restitusi dan kepastian bagi wajib pajak dalam memperoleh haknya. Pemerintah juga perlu memastikan ketentuan stimulus tiket pesawat diselesaikan dengan jelas dan tepat waktu, sementara pelaku usaha perlu memperkuat pengelolaan likuiditas serta menyesuaikan strategi bisnis dengan kondisi daya beli masyarakat.