Tekanan Inflasi Pangan Melonjak dan Tenaga Kerja Formal Tersisih: Tantangan Berat Pemerintah Mengejar Pertumbuhan Ekonomi

Kementerian Keuangan mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan menjaga defisit anggaran pada Rp671,2 triliun atau setara dengan 2,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menerapkan tiga pendekatan utama, yaitu pragmatis, transformatif, dan diplomatis, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keseimbangan fiskal.

Melalui pendekatan pragmatis, pemerintah mengarahkan belanja negara sebesar Rp4.106,3 triliun pada sektor-sektor yang berkontribusi besar terhadap perekonomian, termasuk manufaktur, perdagangan, pertanian, dan konstruksi. Pemerintah juga mengarahkan insentif fiskal berupa relaksasi perpajakan kepada sektor-sektor tersebut. Sementara itu, pendekatan transformatif menekankan kolaborasi dengan Danantara dan sektor keuangan untuk mendorong investasi berorientasi ekspor, hilirisasi, dan industrialisasi. Pendekatan diplomatis diarahkan untuk memperluas akses pasar melalui diplomasi ekonomi yang mencakup investasi, perdagangan, dan tenaga kerja. Di sisi penerimaan, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun melalui upaya menutup kebocoran penerimaan dan menjaga iklim ekonomi tetap kondusif. Namun, pencapaian target tersebut juga bergantung pada kemampuan masyarakat mempertahankan konsumsi di tengah tekanan kenaikan harga.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Indonesia sebesar 3,28% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada September 2026. Kenaikan harga barang dan jasa dapat mengurangi daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, pegawai dengan gaji tetap, serta buruh atau pekerja harian. Ketika pendapatan tidak meningkat sejalan dengan biaya hidup, masyarakat cenderung mengurangi pengeluaran nonprimer dan memprioritaskan kebutuhan pokok. Ketimpangan dampak tersebut juga berpotensi memperlebar kesenjangan sosial ekonomi karena kelompok berpendapatan rendah memiliki ruang keuangan yang lebih terbatas untuk menghadapi kenaikan harga.

Tekanan inflasi turut memengaruhi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui kenaikan biaya bahan baku dan logistik. Pelaku usaha menghadapi pilihan antara menaikkan harga jual dengan risiko penurunan jumlah pembeli atau mempertahankan harga dengan margin keuntungan yang semakin tipis. Kondisi ini dapat membatasi kemampuan UMKM mempertahankan kegiatan usaha di tengah perubahan daya beli konsumen. Selain menghadapi tantangan dari perekonomian domestik, pemerintah juga perlu memperhitungkan tekanan pasar keuangan global yang berpotensi meningkatkan biaya pembiayaan negara.

Premi risiko investasi melalui credit default swap (CDS) Indonesia tenor lima tahun mencapai 100,26 basis poin per 22 Oktober 2026, sedangkan tenor 10 tahun berada pada level 150,14 basis poin. Menurut ekonom Bank Danamon Indonesia yang dikutip Kontan.co.id, kenaikan CDS tidak hanya berkaitan dengan sentimen terhadap Morgan Stanley Capital International (MSCI), tetapi juga dipengaruhi kenaikan yield obligasi pemerintah Amerika Serikat, risiko geopolitik, dan melemahnya kondisi eksternal Indonesia. CDS tenor lima tahun bahkan telah meningkat sebelum pengumuman konsultasi MSCI mengenai kemungkinan reklasifikasi status Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone. Kenaikan premi risiko tersebut berpotensi meningkatkan biaya penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), terutama ketika berlangsung bersamaan dengan tingginya yield global.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, pemerintah perlu menjaga fleksibilitas waktu dan tenor penerbitan SBN, memanfaatkan permintaan investor domestik, serta mempertimbangkan pengelolaan liabilitas dan kombinasi penerbitan obligasi berdenominasi rupiah maupun valuta asing. Menurut proyeksi ekonom, yield SBN tenor 10 tahun berpotensi bergerak menuju 7,5%–7,6% dalam jangka pendek apabila CDS Indonesia bertahan di atas 100 basis poin, yield US Treasury tetap tinggi, dan tekanan terhadap rupiah berlanjut. Adapun proyeksi dasar menempatkan yield tersebut di sekitar 7,4% pada akhir 2026, dengan asumsi respons kebijakan Bank Indonesia menguat, premi risiko mulai mereda, dan kondisi global membaik. Perkembangan ini menegaskan pentingnya pengelolaan pembiayaan yang mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pemerintah sekaligus kondisi pasar keuangan.

Rangkaian kebijakan fiskal, tekanan inflasi, dan kenaikan premi risiko memiliki implikasi bagi pelaku usaha, investor, dan masyarakat. Perusahaan perlu memperhitungkan perubahan daya beli konsumen dan kenaikan biaya operasional dalam menyusun anggaran serta strategi bisnis. Investor juga perlu mencermati perkembangan yield SBN dan premi risiko Indonesia ketika mengevaluasi keputusan investasi. Sementara itu, masyarakat berpenghasilan rendah perlu mengelola pengeluaran secara cermat ketika kenaikan harga tidak diimbangi pertumbuhan pendapatan. Bagi UMKM, pengendalian biaya dan penyesuaian strategi harga menjadi penting untuk menjaga daya saing tanpa mengabaikan kemampuan konsumen.

Kesimpulannya, pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027 membutuhkan keseimbangan antara optimalisasi belanja APBN, penguatan investasi, terjaganya daya beli masyarakat, dan pengelolaan risiko pembiayaan negara. Pemerintah perlu memastikan insentif fiskal terarah pada sektor produktif, menjaga iklim investasi, serta mengelola penerbitan SBN secara fleksibel sesuai perkembangan pasar. Pada saat yang sama, pelaku usaha perlu memperkuat efisiensi biaya dan menyusun perencanaan keuangan dengan mempertimbangkan perubahan permintaan serta biaya pendanaan. Sinergi kebijakan fiskal, stabilitas moneter, dan strategi bisnis yang adaptif menjadi faktor penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.